You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Browse by Publication Type > Media Releases > Illicit Arms in Indonesia

Senjata Gelap di Indonesia

Jakarta/Brussels  |   7 Sep 2010

Pemerintah Indonesia bisa mengurangi peredaran senjata api ilegal dengan memperbaiki prosedur untuk menjaga dan mengawasi gudang senjata polisi dan militer, termasuk melakukan audit secara rutin terhadap para importir senjata dan melakukan kontrol terhadap industri senjata “airsoft”, yang penampilannya persis seperti senjata api sungguhan tapi menggunakan peluru plastik.

Illicit Arms in Indonesia , laporan terbaru dari International Crisis Group (ICG), mengkaji empat sumber utama senjata-senjata ilegal di Indonesia, yaitu: pencurian atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) atau  polisi, sisa senjata di wilayah-wilayah konflik, hasil rakitan pembuat senjata lokal, dan penyelundupan. Persoalan ini telah menarik perhatian masyarakat  setelah sejumlah perampokan kelas kakap dan penemuan bahwa senjata-senjata yang digunakan di sebuah kamp latihan tempur teroris berasal dari persediaan lama milik polisi.

“Persoalan ini seharusnya masih bisa ditangani karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang paling rendah di dunia,” kata Sidney Jones, Penasihat Senior Crisis Group. “Masalahnya adalah korupsi merusak apa yang diatas kertas merupakan sebuah sistem peraturan yang ketat.”

Laporan ICG mengkaji sistem pengontrolan senjata yang ada saat ini dan mencatat adanya beberapa kesenjangan yang besar. Walaupun warga sipil seharusnya tidak bisa memiliki senjata untuk membela diri setelah sebuah kebijakan tahun 2005, penegakan kebijakan baru tersebut sangat lemah dan perdagangan senjata api online masih terus berlanjut. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tapi gudang senjata di banyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, seperti yang dibuktikan dalam sebuah persidangan yang dimulai minggu lalu. Persidangan tersebut mengadili dua anggota Polri yang disangka menjual 28 pucuk senjata ke anggota teroris dari sebuah gudang tempat penyimpanan senjata-senjata yang sudah lama. Selain itu sebuah industri perakit senjata rumahan masih terus memproduksi pistol-pistol ilegal yang menembakkan peluru sungguhan. Dan meskipun inspeksi bea cukai telah meningkat tahun-tahun belakangan ini, penyelundupan sejumlah kecil senjata dari luar negeri masih tetap menjadi masalah, dengan sejumlah kontraktor yang beroperasi di wilayah abu-abu antara import legal dan penjualan ilegal.

Salah satu area yang membutuhkan perhatian lebih yaitu regulasi terhadap senjata “airsoft” yang penampilannya meniru pistol dan senapan serang sungguhan tapi menggunakan peluru plastik, yang kini sangat populer. Awalnya senjata-senjata ini dianggap sebagai mainan seperti senapan paintball, tapi kemudian mereka ikut diatur dalam regulasi tahun 2004 mengenai kepemilikan senjata oleh warga sipil setelah senjata-senjata ini mulai digunakan dalam tindak kejahatan. Akan tetapi, di lapangan, regulasi tersebut tidak diterapkan, dan toko-toko di Jakarta terus menjual langsung senjata-senjata ini tanpa memberitahukan kepada pembeli bahwa harus dapat ijin. Teroris tertarik menggunakan senjata airsoft karena mereka bisa mengasah ketrampilan militer mereka, dan beberapa dealer senjata airsoft memasang iklan di majalah-majalah dan situs jihadi.

Laporan ini menyoroti rute penyelundupan dari Thailand yang di masa lalu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan dari Mindanao yang  digunakan oleh Jemaah Islamiyah, KOMPAK dan kelompok-kelompok ekstrimis lain. Walaupun GAM sudah tidak dalam bisnis pembelian senjata lagi, rute dan kontak di Mindanao penting untuk dipahami karena mereka bisa digunakan oleh yang lain, termasuk para dealer narkotik dan kelompok-kelompok jihadi.

Dibandingkan dengan sebagian besar negara tetangganya, Indonesia dalam keadaan jauh lebih baik terkait senjata-senjata ilegal. “Tidak seperti Thailand atau Filipina, Indonesia tidak “berbudaya senjata” dan skala persoalan senjata ilegal masih relatif kecil,” kata Jim Della-Giacoma, Direktur Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Akan tetapi, persoalan ini kini menjadi lebih mendesak, karena kelompok-kelompok ekstrimis yang khawatir akan jatuhnya korban jiwa dari pihak Muslim dalam aksi-aksi pemboman, telah mulai membahas untuk melakukan penembakan jitu sebagai metode operasi yang lebih dipilih.”

Contact Info

Nadja Nolting (Brussels)
+32 (0) 2 541 1635
@NadjaLeoni

Kimberly Abbott (Washington)
+1 202 785 1602
@kimberlymabbott

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.