You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Indonesia: “Christianisation” and Intolerance

Indonesia: “Kristenisasi” dan Intoleransi

Jakarta/Brussels  |   24 Nov 2010

Pemerintah Indonesia perlu sebuah strategi nasional untuk menangani intoleransi beragama yang semakin meningkat, terutama di area dimana kelompok Muslim garis keras dan kelompok  Kristen neo-Pentakosta saling bersaing. 

Indonesia: “Kristenisasi” dan Intoleransi , laporan terakhir dari International Crisis Group, mengkaji dampak dari bentrokan dua macam “fundamentalisme” ini, dengan menggunakan serangkaian insiden yang terjadi di Bekasi sebagai sebuah studi kasus. Kelompok muslim garis keras khawatir dengan “Kristenisasi” (sebuah istilah yang umumnya dipakai bagi upaya-upaya orang Kristen untuk memurtadkan muslim, maupun bagi pengaruh Kristen yang dikhawatirkan semakin besar di Indonesia) dan menggunakannya sebagai alasan mobilisasi massa dan main hakim sendiri. Kegiatan penginjilan yang agresif di daerah basis Muslim memperburuk masalah.

“Tanpa strategi yang jelas, ‘penghakiman massa’ yang menang”, kata Sidney Jones, Penasihat Senior Crisis Group. “Seringkali yang terjadi para pejabat menyerah pada kelompok yang paling nyaring suaranya, dan yang menang kemudian tambah berani dalam konfrontasi berikutnya.”

Laporan ini mengkaji tumbuhnya penginjil Pentakosta di Jawa Barat dan reaksi balasan dari kelompok Muslim garis keras. Dikaji secara mendalam bagaimana kegiatan-kegiatan sebuah organisasi di Bekasi, yang dituduh oleh kelompok muslim garis keras mengiming-imingi kaum muslim yang miskin untuk masuk kristen, telah mendorong tumbuhnya koalisi “anti-pemurtadan” yang sejak 2008 sudah mencoba untuk memaksakan kehendaknya terhadap pemerintah daerah dan relatif berhasil. Mereka selama ini sangat aktif berusaha mencegah pembangunan gereja-gereja yang dianggap “liar”.

Sebuah bentrokan di Bekasi bulan September lalu telah memicu perdebatan mengenai apakah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 2006 sebaiknya dipertahankan atau sebaiknya diganti dengan undang-undang yang baru.

“Para pejabat dan anggota DPR bicara mengenai perlunya kerukunan beragama seolah-olah bisa diciptakan melalui undang-undang”, kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Padahal yang perlu adalah task force yang terdiri dari orang-orang yang paling bijaksana di Indonesia untuk menganalisa sumber ketegangan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa merubah sikap dan tindakan dari pihak pejabat, penegak hukum dan masyarakat umum.”

Masalah “Kristenisasi” juga berpotensi untuk menjadi pendorong ekstrimisme yang violent.  Pada 2008, anggota sebuah kelompok anti pemurtadan di Palembang, Sumatra Selatan, yang sebelumnya belum pernah mendukung kekerasan, menjadi lebih radikal setelah seorang buronan teroris berhasil meyakinkan mereka untuk jangan hanya melawan pemurtadan dengan dakwah tapi mencoba membunuh pendeta-pendeta yang terlibat. Beberapa orang yang saat ini sedang diadili karena ikut serta kamp pelatihan teroris di Aceh mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat mereka bergabung adalah karena kekhawatiran akan “Kristenisasi” di Aceh.

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

Contact Info

Michael Zumot (Brussels)
+32 (0) 2 290 57 62
@MichaelZumot

Scott Malcomson (New York)
+1 212 813 0820
@smalcomson

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.