You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Managing Land Conflict in Timor-Leste

Menangani Konflik Tanah di Timor-Leste

Dili/Brussels  |   9 Sep 2010

Langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa tanah di Timor Leste tidak cukup hanya dengan sebuah rancangan undang-undang (RUU) mengenai sertifikasi tanah apabila tujuannya untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan secara keseluruhan, kalau tidak, undang-undang tersebut bisa membawa lebih banyak masalah daripada resolusi.

Managing Land Conflict in Timor Leste , laporan terbaru dari International Crisis Group, mengkaji kusut masainya klaim-klaim kepemilikan tanah di Timor Leste saat ini, dan merekomendasikan bahwa pemerintah dan mitra kerjanya segera bertindak untuk mendampingi kebijakan sertifikasi tanah dengan informasi publik yang jelas, mengklarifikasi perlindungan terhadap mereka yang terpaksa diusir dari tanah yang mereka tempati atau dimukimkan kembali, dan memperkuat dukungan bagi mediasi lokal.

Kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak tanah yang diwariskan dari pemerintah kolonial Portugis dan Indonesia sebelumnya dengan realitas hukum adat, maupun pengaruh dari pengungsian penduduk yang terjadi di masa lalu, telah menunda dibentuknya sebuah sistem administrasi pertanahan. Dimana-dimana terjadi kebingungan atas basis klaim properti sekarang dan di masa depan.

“Menetapkan hak-hak properti yang secara hukum bisa dilaksanakan, tanpa bisa dihindari akan menimbulkan ada yang menang dan ada yang kalah,” kata Cillian Nolan, Analis Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Apabila implikasi hukum ini tidak dipahami dengan jelas, dan pemerintah tidak mengembangkan perlindungan bagi mereka yang akan terkena imbas negatif dari hukum ini, maka resikonya hukum akan tidak diacuhkan, atau lebih buruk lagi, tidak bisa dilaksanakan”.

Rancangan undang-undang yang disetujui oleh Dewan Menteri pada bulan Maret 2010, dan kini sedang menunggu pembahasan dan persetujuan oleh parlemen, akan menetapkan hak-hak kepemilikan properti yang pertama kali bagi Timor-Leste. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis maupun implikasi undang-undang yang rumit ini masih kurang dipahami. Masalah-masalah yang sensitif antara lain termasuk nasib warga Timor-Leste yang menghuni properti-properti kosong ketika terjadi aksi kekerasan akibat referendum 1999, hak warga Timor-Leste yang tinggal di luar negeri untuk mengklaim kembali properti lama mereka, dan aset para elit politik. Meskipun pengesahan RUU ini akan membantu menyelesaikan banyak sengketa tanah, namun informasi publik dan komunikasi yang lebih jauh perlu dilakukan sebelum RUU ini disahkan. Upaya-upaya sebelumnya untuk menegakkan undang-undang properti negara seringkali gagal karena adanya perlawanan dari warga.

Meskipun hingga saat ini mayoritas sengketa bisa diselesaikan atau dibekukan tanpa harus berujung pada kekerasan, dan banyak yang baik-baik saja dengan status quo, permasalahan ini menjadi semakin mendesak dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan-pembangunan secara ambisius.  Klarifikasi terhadap rencana perlindungan dasar dan pemukiman kembali bagi para pemukim ilegal ataupun pengungsi harus menjadi prioritas, begitu juga dengan dukungan yang berlanjut terhadap proses mediasi sengketa informal.  Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah awal untuk mengembangkan sebuah kebijakan penggunaan tanah dan perumahan yang komprehensif, sekaligus melibatkan masyarakat untuk mengelola sistem kepemilikan tanah secara adat secara berkelanjutan.

“Timor Leste tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk membangun sebuah mekanisme kerja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa properti karena hal ini merupakan sebuah komponen penting bagi kepastian hukum”, kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Kalau sampai gagal, hal ini sebaliknya bisa menjadi benih sengketa-sengketa di masa depan.”

Contact Info

Nadja Nolting (Brussels)
+32 (0) 2 541 1635
@NadjaLeoni

Ben Dalton (Washington DC)
+1 202 785 1603
@wbend

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.