You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Indonesia: Debate Over a New Intelligence Bill

Indonesia: Debat Mengenai Rancangan Undang-Undang Intelijen yang Baru

Jakarta/Brussels  |   12 Jul 2011

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen Negara yang kini dibahas sebaiknya ditunda penetapannya sampai ada pengkajian yang lebih komprehensif atas kebutuhan keamanan di Indonesia.

Indonesia: Debat Mengenai Rancangan Undang-Undang Intelijen yang Baru , sebuah laporan terkini dari International Crisis Group, mengkaji  perdebatan  yang timbul dari pembahasan RUU mengenai peran badan intelijen dalam sebuah negara demokrasi, dimana banyak warganya masih ragu bahwa lembaga yang di masa lalu represif sudah benar-benar berubah.  Laporan ini juga menganalisa bagaimana prosesnya hingga RUU ini menjadi prioritas legislasi utama di DPR.

“Gagasan untuk memberi landasan hukum formal bagi lembaga-lembaga intelijen adalah suatu hal yang bagus, tapi sebaiknya sebuah dokumen konsep mengenai  strategi keamanan nasional yang mengkaji  tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan peran apa yang sesuai bagi berbagai lembaga-lembaga dalam menanganinya”, ujar Achmad Sukarsono, Analis Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Proses yang terjadi malah sebaliknya”.

Disiapkan di akhir tahun 2010, RUU ini sebelumnya dijadwalkan untuk ditetapkan menjadi UU pada bulan Juli 2011 tapi tertunda oleh perbedaan-perbedaan di antara empat konstituen utama, yaitu: DPR, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat madani dan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Kontroversi RUU ini berkitar di tiga isu, yaitu: apakah BIN perlu memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan; apakah penyadapan dan intersepsi komunikasi lainnya memerlukan ijin pengadilan; dan bagaimana menjamin pengawasan dan mekanisme pertanggunganjawaban yang konsisten dengan tata pemerintahan yang demokratis. 

Pemerintah menginginkan kewenangan yang lebih besar dan pengawasan yang lebih sedikit, bahkan lebih dari yang diharapkan BIN sendiri. Sementara,organisasi-organisasi masyarakat khawatir Indonesia kembali ke praktek-praktek otoriter masa lalu. Di tengah-tengah adalah para anggota DPR yang ingin memberikan sebuah mandat hukum bagi satu-satunya bagian dari struktur keamanan yang masih belum punya undang-undang pendukung, serta menciptakan koordinasi yang lebih baik di antara badan-badan intelijen, dan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari kegiatan-kegiatan intelijen liar.

Perdebatan tersebut sejauh ini semakin dipersulit oleh rencana-rencana pembuatan UU sektor keamanan yang lain, termasuk RUU Keamanan Nasional yang cakupannya lebih luas dan usulan amandemen terhadap UU Anti Terorisme.  Kegagalan untuk mengsinkronisaskan rancangan-rancangan ini dalam satu paket atau melakukan koordinasi dalam pembahasannya dapat menambah kemungkinan inkonsistensi, mandat yang saling tumpang tindih, dan pembagian kerja yang kurang jelas diantara badan-badan keamanan.

Kurangnya koordinasi legislatif mungkin merupakan imbas yang tidak bisa dihindari karena RUU-RUU ini dirancang oleh institusi-institusi pemerintahan yang berlainan dalam sebuah negara Indonesia yang baru menjadi demokrasi. “Sejumlah kesimpangsiuran karena demokrasi masih lebih baik daripada sebuah ketepatan yang otoriter, tapi sebuah strategi yang lebih terarah akan berguna saat ini”, kata Jim Della-Giacoma, Crisis Group Project Director untuk Asia Tenggara. “Akan lebih berharga apabila sebuah agenda keamanan nasional yang solid dibahas terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan”.

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

Contact Info

Nadja Nolting (Brussels)
+32 (0) 2 541 1635
@NadjaLeoni

Ben Dalton (Washington DC)
+1 202 785 1603
@wbend

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.