You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Indonesia: Hope and Hard Reality in Papua

Indonesia: Harapan dan Kenyataan di Papua

Jakarta/Brussels  |   22 Aug 2011

Kekerasan yang meningkat di Papua dalam dua bulan terakhir menekankan mendesaknya kebutuhan untuk menjajaki ide-ide baru untuk menangani konflik yang terjadi disana.

Indonesia: Harapan dan Kenyataan di Papua , laporan paling akhir International Crisis Group, menjajarkan visi Papua Tanah Damai  yang dibayangkan sebuah konferensi di Jayapura pada Juli lalu dengan kenyataan konflik di Puncak Jaya, salah satu kabupaten paling terpencil di Papua.

“Presiden SBY perlu bertindak cepat untuk membentuk unit baru yang menangani masalah Papua dan sudah lama ditunda, dengan mandat yang mencakup isu-isu politik dan juga pembangunan ekonomi”, kata Sidney Jones, Penasihat Senior Crisis Group. “Hal ini bukan jaminan situasinya akan menjadi lebih baik, tapi tanpa pendekatan baru dari Jakarta, sudah pasti situasinya akan lebih buruk”.

Crisis Group mencatat bahwa serangkaian “indikator” yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian Papua dari tanggal 5-7 Juli bisa berfungsi sebagai panduan bagi kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, satu indikator Papua yang damai yaitu hak sosial budaya warga asli Papua diakui dan dihormati. Kebijakan yang terkait indikator ini mungkin dengan menyusun sebuah buklet mengenai adat dan kebiasaan berbagai kelompok etnis di Papua, dan buklet ini jadi buku yang wajib dibaca oleh siapapun yang ditugaskan ke Papua, termasuk pasukan keamanan. Contoh indikator yang lain yaitu para pelaku kekerasan negara dibawa ke pengadilan dan diberi hukuman yang memberi warga Papua rasa keadilan. Kebijakan yang dibuat berdasarkan indikator ini yaitu untuk memastikan bahwa anggota TNI atau Polri yang bertanggungjawab atas kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, bukan sekedar sanksi indisipliner.

Kabupaten Puncak Jaya, yang didera pemberontakan, korupsi dan kemiskinan, memperlihatkan tantangan dalam mencari solusinya. Ada banyak faktor yang mendorong pemberontakan disana, termasuk rasa ketidakadilan sejarah, tindakan kekerasan  oleh TNI dan Polri, serta perpecahan berbasis klan. Tapi dua kebijakan yang biasanya diterapkan untuk menangani masalah ini – tambahan uang dan tambahan pasukan (yang dikerahkan untuk “layanan masyarakat”) – kemungkinan besar tidak akan membawa perbaikan situasi.

Disinilah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B memiliki potensi untuk memperbaiki keadaan. Sebuah rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) untuk membentuk unit ini sudah menunggu di meja Sekretaris Kabinet di Jakarta sejak tiga bulan yang lalu, dan beberapa mulai bertanya-tanya apakah unit ini akhirnya akan terbentuk.  Awalnya, UP4B yang dilihat sebagai kendaraan bagi proyek-proyek “quick wins”, ia kemudian berkembang menjadi sebuah unit, yang menurut raperpres paling akhir, juga diberi tugas untuk “mengembangkan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara pemerintah dan perwakilan rakyat Papua dan Papua Barat dengan tujuan menyelesaikan konflik”.

“Paling tidak indikator-indikator ini memberi ide mengenai bagaimana melangkah maju,” kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project untuk Asia Tenggara. “Tantangannya sekarang adalah membuat perubahan nyata yang bisa dianggap oleh rakyat Papua sebagai kemajuan.”

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

Contact Info

Michael Zumot (Brussels)
+32 (0) 2 290 57 62
@MichaelZumot

Scott Malcomson (New York)
+1 347 409 0166
@smalcomson

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.