You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Timor-Leste: Reconciliation and Return from Indonesia

Timor-Leste: Rekonsiliasi dan Kepulangan dari Indonesia

Dili/Brussels  |   18 Apr 2011

Kepulangan ribuan eks pengungsi yang menyeberangi perbatasan dari Timor-Leste ke wilayah Indonesia setelah jajak pendapat tahun 1999 seharusnya didukung oleh pemerintah  negara-negara itu sebagai langkah lain menuju rekonsiliasi yang lebih baik antara kedua tetangga tersebut.

Timor-Leste: Reconciliation and Return from Indonesia , laporan terbaru dari International Crisis Group, menganalisa bagaimana beberapa faktor telah menahan para pengungsi sehingga mereka tetap tinggal di wilayah Indonesia, padahal kalau tidak ada hal-hal ini mereka mungkin akan tertarik untuk pulang ke Timor-Leste karena negara baru ini situasi politiknya relatif lebih stabil dan kesejahteraannya mulai meningkat. Kecemasan akan politisasi, basis hukum yang tidak jelas untuk meninggalkan Indonesia, dan kekhawatiran bahwa akses ke properti dan hak politik dasar tidak akan diberikan, telah menghalangi niat pulang kampung.

“Kepulangan mereka seharusnya didukung oleh pemerintah Timor-Leste maupun Indonesia, dan dilihat sebagai kesempatan bagus untuk memajukan rekonsiliasi diantara kedua masyarakat yang dipisahkan oleh perbatasan itu,” kata Cillian Nolan, Analis Crisis Group untuk Asia Tenggara. “ Tapi apabila itu terjadi, harga impunitas yang harus ditanggung atas kekerasan yang melingkupi jajak pendapat tahun 1999 akan terungkap, dan kegagalan dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi praktis dari dua komisi kebenaran, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi atau CAVR yang didirikan Timor-Leste, serta Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP yang dibentuk bersama pemerintah Indonesia, akan tersorot”.

Beberapa ratus orang bekas anggota milisi dan sejumlah kecil mantan pemimpin pro-integrasi telah mempolitisir persoalan kepulangan ini. Mereka mencari jaminan agar mereka tidak akan dituntut secara hukum atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan ingin dianggap sebagai “korban politik” akibat berakhirnya pendudukan Indonesia di Timor Timur. Para bekas anggota milisi sudah tidak lagi menjadi bahaya keamanan bagi Timor-Leste karena mereka tidak bersenjata dan secara pribadi mengakui bahwa kemerdekaan Timor-Leste merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah lagi. Tapi prospek kepulangan mereka bisa menyulut situasi politik bagi Timor-Leste, terutama kalau tidak ada penuntutan hukum terhadap mereka. Meskipun para pemimpin politik Timor-Leste terus menerus menekankan bahwa “pintu selalu terbuka”, dan polisi serta para pemimpin masyarakat mengakui perlunya memastikan keamanan bagi mereka yang pulang kembali ke Timor-Leste, ada tanda-tanda bahwa akan sulit untuk menegakkan hak dasar dari para mantan pendukung integrasi.

Bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk sebuah proses formal akan menjadi cara yang paling baik untuk menjaga kepulangan para bekas milisi tidak dipolitisir, dan mengurangi pengaruh politik yang mungkin masih dimiliki para bekas anggota milisi dan pemimpin pro-otonomi itu. Selain itu, kerja sama ini akan dapat membantu upaya rekonsiliasi jangka panjang bahkan meskipun implementasi rekomendasi praktis dari dua komisi kebenaran Timor-Leste sudah mandek. Tapi kerjasama ini perlu dibarengi oleh upaya rekonsiliasi yang diperbaharui di tingkat masyarakat dan dengan pemantauan ketat terhadap kepulangan para pengungsi untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kekerasan di tingkat bawah atau mereka yang ketidakhadirannya mungkin telah menimbulkan kecurigaan, bisa berintegrasi. Ini juga membutuhkan sebuah kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani penuntutan hukum maupun investigasi yang belum lengkap.

Untuk Timor-Leste, memutuskan bagaimana cara mencapai keadilan dan rekonsiliasi tidak akan mudah karena seringkali ada perbedaan besar antara perspektif pemimpin dengan warga, dan juga antara pelaku dengan korban. Pertanyaan yang sulit semacam ini harus dijawab dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing warisan konflik bertahun-tahun yang lalu. Timor-Leste menginginkan hubungan yang baik dengan negara tetangganya yang paling besar, tapi juga politik yang stabil di dalam negerinya.

“Status menggantung dari ribuan eks pengungsi yang menyeberangi perbatasan dari negara Timor-Leste ke wilayah Indonesia setelah jajak pendapat tahun 1999 masih menjadi tantangan bagi stabilitas jangka panjang negara Timor-Leste,” kata Project Director Asia Tenggara, Jim Della-Giacoma. “Negara ini tidak bisa terus menunda pembahasan mengenai jalan keluar atas persoalan yang mendesak ini”.

Contact Info

Michael Zumot (Brussels)
+32 (0) 2 290 57 62
@MichaelZumot

Scott Malcomson (New York)
+1 347 409 0166
@smalcomson

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.