You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Indonesia: The Deadly Cost of Poor Policing

Indonesia: Akibat Fatal dari Pemolisian yang Buruk

Jakarta/Brussels  |   16 Feb 2012

Meskipun sudah bertahun-bertahun berinvestasi dalam pemolisian masyarakat (community policing), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih tidak dipercaya oleh masyarakat yang seharusnya mereka layani.

Indonesia: The Deadly Cost of Poor Policing, laporan paling akhir dari International Crisis Group, mengatakan bahwa banyaknya tindakan anarkis massa terhadap aparat dan markas kepolisian merupakan tanggapan langsung terhadap tindakan atau wacana kekerasan oleh polisi serta tidak adanya mekanisme penanganan keluhan masyarakat yang memuaskan.

“Obatnya bukan sekedar proyek percontohan (pilot project) dalam hal pemolisian masyakarat, tapi reformasi yang sistematis dalam perekrutan dan pelatihan, penggunaan kekuataan dan senjata api, dan yang paling penting, akuntabilitas”, jelas Achmad Sukarsono, Analis Crisis Group. “Polisi seharusnya yang membantu mencegah terjadinya konflik kini terlalu sering berkontribusi terhadap pecahnya kerusuhan".

Laporan ini mengkaji bagaimana konsep pemolisian masyarakat berkembang di negara Indonesia yang demokratis dan kendala yang dihadapi dari budaya institusi polisi, struktur insentif dan praktek korupsi. Dari sekitar 40 kejadian penyerangan terhadap polisi sejak bulan Agustus 2010, tulisan ini mempelajari tiga kasus:

Di Buol, Sulawesi Tengah, warga menyerang dan menghancurkan fasilitas dan perumahan  kepolisian sehingga keluarga aparat yang bertugas di Buol terpaksa diungsikan setelah tujuh orang tewas terkena tembakan petugas dalam sebuah unjuk rasa atas kematian seorang pemuda dalam tahanan polisi. Kasus ini merupakan satu dari sedikit kasus dimana aparat polisi yang terlibat diadili, namun itupun karena banyaknya jumlah korban tewas sehingga mendapat sorotan media.

Di Kampar, Riau, warga mengepung dan menyerang markas Polsek Kampar akibat polisi melakukan salah tangkap dan memukul seorang pedagang yang dihormati di sebuah pasar. Polisi menuduhnya terlibat judi togel, karena mendapatinya menulis sejumlah angka di sebuah kertas, padahal ia sedang mencatat beberapa harga dan nomor seri dagangannya. Penangkapan yang sepele seperti ini sering terjadi karena polisi mendapat penghargaan apabila menunjukkan statistik kejahatan yang dianggap bagus.Contohnya: semakin banyak penangkapan, tanpa peduli tingkat kejahatannya, semakin baik mereka dilihat melakukan tugas mereka.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, warga menyerang markas polsek setelah sejumlah aparat kepolisian menggerebek orang yang diduga berjudi dalam sebuah resepsi pernikahan mengakibatkan satu orang tewas. Namun yang diserang bukan polsek asal polisi penggerebek. Polisi merasa mereka terpaksa melepaskan tembakan karena para tamu marah atas penangkapan yang mereka lakukan terhadap para penjudi, dan situasinya membahayakan bagi keselamatan jiwa komandan mereka. Padahal tampaknya mereka menembak secara sembarangan di kegelapan tanpa bisa melihat apa sasarannya.

“Insiden-insiden ini merupakan simbol masalah yang lebih luas, dan pemerintah Indonesia harus berhenti memperlakukan kasus-kasus ini seakan fenomena yang tidak berkaitan,” kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Mereka mewakili sebuah kegagalan sistematik yang akan mendorong semakin banyak kekerasan yang menelan korban jiwa apabila sebab-sebab yang mendasari tindak anarkis masyarakat tidak ditangani”.

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

Contact Info

Nadja Nolting (Brussels)
+32 (0) 2 541 1635
@NadjaLeoni

Ben Dalton (Washington DC)
+1 202 785 1603
@wbend

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.