You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Publication Type > Media Releases > Indonesia: Tensions over Aceh’s Flag

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

Jakarta/Brussels  |   7 May 2013

Kontroversi soal bendera Aceh saat ini tak hanya sedang menguji sejauh mana batas otonomi khusus tetapi juga membuat geram pemerintah pusat, meningkatkan ketegangan antar suku, menghidupkan kembali semangat pemekaran propinsi, dan menambah kekhawatiran munculnya kekerasan menjelang pemilu nasional 2014.

Ketegangan Seputar Bendera Aceh, laporan paling baru dari International Crisis Group, mengkaji dampak politik dari disahkannya sebuah qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 25 Maret 2013, yang meresmikan bendera bekas gerakan pemberontak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi bendera resmi propinsi Aceh. Pemerintah pusat menganggap qanun ini bertentangan dengan sebuah peraturan pemerintah yang melarang penggunaan simbol-simbol separatis, oleh karena itu harus diubah. Sementara itu, Partai Aceh, partai politik lokal yang dibentuk oleh para petinggi GAM, mengatakan bendera itu tidak dapat dikatakan bendera separatis sejak pemimpin GAM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia di Helsinki tahun 2005 dimana tercantum pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia di Aceh.

Dalam laporan ini tercatat  bahwa:

  • Partai Aceh merasa tidak perlu berkompromi karena para petingginya yakin Jakarta akan tunduk pada keinginannya seperti tatkala pilkada gubernur tahun lalu. Partai Aceh juga ingin memanfaatkan kekuatan emosional yang sangat besar dari bendera Aceh untuk memobilisasi pemilih untuk pemilu 2014.
  • Apapun yang dilakukan Jakarta, Partai Aceh akan menang. Kalau Jakarta menolak bendera Aceh, partai Aceh bisa menjadi populer di mata para pendukungnya, karena menentang pemerintah pusat. Sebaliknya, kalau pemerintah pusat menerima bendera Aceh, Partai Aceh menjadi yakin bahwa bersikap ngotot akan membawa hasil, dan kemungkinan para petingginya kemudian akan menuntut untuk mendapat lebih banyak wewenang.
  • Partai Aceh saat ini sedang membangun kendalinya secara sistematis terhadap lembaga-lembaga politik di propinsi Aceh, sehingga  makin susah mendepak mereka melalui pilkada di masa depan. Mereka sudah menguasai lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat propinsi, dan di banyak kota dan kabupaten. Mereka juga sedang mengerahkan pengaruhnya terhadap  pegawai negeri sipil dan Komisi independen Pemilu (KIP) Aceh. Partai ini juga mengendalikan sebuah lembaga baru, yaitu Wali Nanggroe, yang dibentuk untuk melindungi nilai-nilai dan budaya masyarakat Aceh.

“Perdebatan ini lebih dari sekedar soal apakah bendera Aceh merupakan simbol separatis. Sesungguhnya perdebatan ini adalah tentang kemana Aceh akan menuju dan akan seperti apa hubungannya dengan Jakarta,” kata Sidney Jones, penasihat senior program Asia untuk Crisis Group. “Ini juga menyangkut apa implikasinya buat wilayah lain, seperti Papua, dimana mengibarkan bendera pro-kemerdekaan sudah menjadi tindakan paling simbolik untuk aktivis pro-kemerdekaan.

“Aceh semakin lama semakin kelihatan seperti daerah kekuasaan satu partai,” kata Jim Della-Giacoma, Direktur Program Asia untuk Crisis Group. “Pertanyaannya adalah apakah mereka menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau hanya untuk membangun elit baru.”

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

Contact Info

Nadja Nolting (Brussels)
+32 (0) 2 541 1635
@NadjaLeoni

Ben Dalton (Washington DC)
+1 202 785 1603
@wbend

For more information on how to contact Crisis Group's Communications Unit, please click here.