You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Indonesia > “Deradicalisation” and Indonesian Prisons

“Deradikalisasi” dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Asia Report N°142 19 Nov 2007

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Indonesia, seperti halnya negara-negara lain dimana sel-sel jihadis telah berhasil dibongkar, selama tiga tahun terakhir ini sedang melakukan eksperimen dengan program “deradikalisasi”. Meskipun istilah ini memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, pada dasarnya program ini meliputi proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini, tetapi pada umumnya, semakin luas definisinya, semakin kurang tajamnya fokus program-progam yang disusun. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan kedalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas.

Sebuah inisiatif di Indonesia, yang terarah kepada para napi yang terlibat dalam kasus terorisme, telah mendapat pujian atas keberhasilannya meyakinkan puluhan anggota JI dan beberapa anggota organisasi jihad yang lain untuk bekerja sama dengan polisi. Elemen kuncinya adalah mengenal napi-napi secara individu dan menanggapi kekhawatiran mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Jjika melalui kebaikan, polisi dapat mengubah asumsi jihadi bahwa pejabat pemerintah menurut definisi adalah thoghut (anti Islam), maka asumsi-asumsi lain mungkin akan dipertanyakan, termasuk tentang kapan dan dimana jihad diperbolehkan.

Ketika para napi menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dari polisi, maka mereka membuka dirinya terhadap argumentasi agama oleh ustadz-ustadz yang kredibilitas di dalam gerakan jihad tidak bisa diragukan. Beberapa dari mereka kemudian telah menerima bahwa penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil, seperti bom Bali I dan II dan bom Kedubes Australia, adalah salah. Tetapi, bantuan ekonomi pada akhirnya lebih penting dari argumentasi agama dalam mengubah sikap para napi ini.

Hingga saat ini program di Indonesia tersebut sebagian besar telah dilihat secara terpisah dari perkembanganyang lain dan tanpa banyak mempertanyakan mengenai sebab dan akibatnya. Contohnya, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menilai apakah lebih banyak yang meninggalkan dari pada yang masuk organisasi jihad; atau apakah orang-orang yang ikut program tersebut memang sudah cenderung sebelumnya untuk menolak pengeboman; atau apakah inisiatif tersebut telah menimbulkan reaksi balik di dalam kelompok-kelompok jihadis. Selama ini hampir tidak pernah ada diskusi publik mengenai dimana keseimbangan yang tepat antara kebaikan terhadap para pelaku, dalam upaya untuk mencegah aksi penyerangan dimasa datang, dan keadilan bagi para korban.

Sejauh ini juga tidak cukup perhatian yang diberikan terhadap hubungan antara program deradikalisasi dan sistem pemasyarakatan di Indonesia – dan keberhasilan yang satu bisa dilemahkan oleh kinerja buruk dari yang lain. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 170 orang laki-laki (tidak ada perempuan) yang meringkuk dalam penjara atas keterlibatan mereka dalam tindak kriminal terorisme, kurang dari setengahnya adalah anggota JI. Sejak 1999, sekitar 150 orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah dibebaskan setelah menjalani hukuman yang berhubungan dengan aksi terorisme; pada tahun 2006-2007 saja, lebih dari 60 orang dibebaskan.

Pada akhirnya, inisiatif polisi ditujukan pada penggunaan bekas napi sebagai ujung tombak pembaharuan di dalam lingkungan mereka sendiri. Tetapi tugas tersebut menjadi jauh lebih berat karena longgarnya sistem penjara dimana para napi jihadis bersatu untuk melawan atau melindungi diri terhadap geng-geng napi yang lain; dimana pemrakarsa ideologi yg hard core bisa merekrut penjahat biasa dan sipir penjara; dan dimana korupsi begitu merajalela sehingga hal ini memperkuat anggapan mereka bahwa pejabat pemerintah adalah thoghut. Pada kenyataannya, polisi berupaya sekuat mungkin untuk tetap memenjarakan para terhukum jihadis di tahanan polisi, karena mereka tahu bahwa begitu orang-orang ini dipindahkan ke penjara, semua pengaruh positive dari program deradikalisasi bisa hilang. Petugas penjara di Indonesia baru saja mulai diikutkan dalam program pelatihan counter-teror. Keterlibatan mereka perlu dilanjutkan tetapi persoalannya jauh lebih dalam. Kalau korupsi di dalam penjara tidak ditangani, maka para jihadis, seperti halnya pelanggar narkoba, pembunuh, dan koruptor kelas kakap, akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang mereka mau dan menyiasati peraturan apapun yang dimaksudkan untuk membatasi pengaruh mereka terhadap napi yang lain. Kalau petugas penjara tidak banyak tahu mengenai para jihadis yang berada dalam pengawasan mereka, mereka tidak akan tahu apa yang harus diawasi dalam hal perekrutan – misalnya, siapa diantara para napi biasa yang bergabung dengan kelompok jihadis, mengapa dan berapa lama – atau dalam penyebaran ajaran radikal. Kalau tidak ada koordinasi yang lebih baik antara petugas penjara dan polisi, pada akhirnya mungkin mereka dengan tidak sengaja akan saling memperlemahkan hasil kerjanya.

Reformasi dalam LP sangat dibutuhkan di Indonesia untuk banyak alasan, tetapi membantu program deradikalisasi adalah salah satunya.

REKOMENDASI-REKOMENDASI KEPADA

Pemerintah Indonesia:

1.  Mendorong lebih banyak donor untuk membantu sebuah penilaian kebutuhan yang independen terhadap penjara-penjara di Indonesia dimulai dengan lembaga pemasyarakatan (lapas)yang paling besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Bali dan Makassar, dan dengan perhatian utama terhadap keperluan pelatihan staf, pengawasan korupsi dan pengolahan informasi. Mereka yang melakukan penilaian-penilaian sebaiknya berupaya untuk mewawancarai sipir penjara diluar penjara, agar mereka bisa leluasa untuk bicara, dan bekas napi.

2.  Memprioritaskan upaya mengurangi korupsi di lapas, terutama:

a) Mendorong audit yang secara profesionil dan independen terhadap lapas-lapas yang disebutkan diatas, serta mempublikasikan dan melakukan diskusi-diskusi publik atas hasilnya;

b) Mengembangkan sebuah sistem insentif yang mendorong para whistle-blowers untuk melaporkan petugas penjara yg korup dan sebuah sistem sanksi yang ketat bagi mereka, termasuk yg menarik pungutan ilegal terhadap napi dan keluarganya

c) Bekerja sama dengan Fakultas Kriminologi Universitas Indonesia dan lembaga-lembaga lain untuk melakukan wawancara rahasia dengan para napi dan bekas napi mengenai praktek-praktek korupsi dengan cara yang dapat memberikan informasi bagi program reformasi.

3.  Mengembangkan sebuah pelatihan on-the-job atau magang bagi para petugas penjara yang bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek manajemen, pengawasan sipir dan pengetahuan mengenai napi-napi tertentu.

4.  Meningkatkan koordinasi antara para pejabat lembaga pemasyarakatan, pengadilan dan polisi, terutama dalam kasus mereka yang ditangkap karena terorisme dan tindak kriminal yang berkaitan, yang berkenaan dengan berbagi informasi tentang para napi dan menyesuaikan program-program LP dan pengawasan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Direktorat Pemasyarakatan:

5.  Menetapkan tujuan performa kerja (performance goals) yang realistis bagi para pengelola lembaga pemasyarakatan dan sebuah struktur insentif yang mendorong untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dalam hal sebagai berikut:

a) Memberantas korupsi, termasuk dalam pengangkatan napi sebagai pemuka dan tamping;

b) Memperbaiki pengawasan dan analisa kegiatan para napi, termasuk pertemuan-pertemuan dan diskusi mereka, kelompok geng, dan kegiatan-kegiatan bisnis;

c) Memeriksa para pengunjung, termasuk menggeledah tidak hanya narkoba, senjata atau uang, tetapi juga barang-barang cetak dan elektronik yang dilarang;

d) Menyusun program-program pelatihan kejuruan yg dikaitkan ke pasar kerja

e) Menegakkan peraturan-peraturan termasuk larangan terhadap penggunaan telepon genggam dan peredaran uang di dalam penjara.

6.  Membuat buku panduan bagi para pengelola penjara dalam memperlakukan napi-napi kategori tertentu, termasuk mereka yang dihukum karena terorisme dan tindak kriminal terkait, dan menjelaskan apa yang perlu dicari/dilihat untuk memastikan bahwa penjara tidak menjadi basis perekrutan.

Polisi:

7.  Menetapkan tujuan dan ukuran keberhasilan bagi program deradikalisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya; juga melakukan sebuah evaluasi internal untuk memahami kekuatan dan kelemahan program tersebut, mengapa beberapa individu menolak ikut program tersebut dan dampak program ini, jika ada, terhadap ancaman keamanan secara keseluruhan.

8.  Membuat definisi secara lebih jelas, walaupun hanya untuk urusan internal, bagaimana orang-orang yang sudah di ‘deradikalisasi’ bisa menyebarkan pesan mereka ke sekolah-sekolah JI dan tempat-tempat lain yang diketahui menjadi tempat perekrutan.

9.  Mengadakan sebuah penilaian yang terus terang, jika perlu secara tertutup untuk tujuan keamanan, tetapi dengan dihadiri pihak luar yang bisa memberikan komentar independen, mengenai biaya program, hasilnya yang kongkret, keuntungan dan kerugian yang dilihat antara keadilan dan pencegahan konflik, dan apakah mungkin program ini yg sejauh ini tergantung pada pendekatan yang sangat personil, bisa dilembagakan.

10.  Memberi perhatian lebih kepada para napi biasa yang bisa direkrut oleh kelompok jihadi didalam penjaradan memastikan bahwa mereka diawasi dengan cara yang sama seperti terhadap anggota organisasi jihadis yang slama.

Jakarta/Brussels, 19 November 2007

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

More Information