You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Indonesia > Indonesia: The Deadly Cost of Poor Policing

Akibat Fatal Dari Pemolisian Yang Lemah

Asia Report N°218 16 Feb 2012

RINGKASAN IKHTISAR

Masyarakat di Indonesia semakin memilih jalan kekerasan dalam membalas tindakan atau wacana kekerasan dari aparat kepolisian. Sekitar 40 aksi penyerangan terhadap markas dan anggota polisi sejak bulan Agustus 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemolisian masyarakat (community policing), yang menjadi andalan dari agenda reformasi kepolisian, tidak berjalan dengan baik; aparat polisi terlalu cepat melepaskan tembakan, biasanya dengan peluru tajam; dan proses akuntabilitas polisi masih lemah maju. Sementara itu dengan tidak adanya urgensi untuk pembenahan dan kurangnya mekanisme untuk menanggapi keluhan masyarakat setempat, kemarahan publik menjadi semakin mungkin untuk meningkat. Polisi yang seharusnya membantu pencegahan konflik kini terlalu sering berkontribusi terhadap pecahnya kerusuhan. 

Terdapat berbagai kendala budaya, struktural, individu, finansial dan pendidikan yang menghambat perubahan perilaku polisi. Dari awal, banyak pelamar masuk kepolisian dengan niat mendapatkan kekuasaan dan uang, dan ketika mereka sudah menjadi aparat, tidak banyak menemukan insentif, baik itu finansial maupun profesional, untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Kebijakan-kebijakan mengenai pemolisian masyarakat yang dikeluarkan tahun 2005 dan 2008 belum meresap ke tingkat kepolisian sektor (polsek) dan apabila ada petugas di lapangan yang peduli untuk membangun hubungan baik dengan masayarakat, mereka memiliki dampak yang terbatas karena seringnya dirotasi.

Tindakan anarkis masyarakat terhadap polisi merupakan tanggapan terhadap banyak hal yang terakumulasi seperti aksi brutal polisi, seringnya permintaan uang oleh aparat, arogansi petugas dan kurangnya akuntabilitas, terutama ketika tembakan polisi memakan korban jiwa. Kegagalan untuk menginvestigasi atau menghukum oknum yang melakukan pelanggaran cenderung memicu aksi massa, yang seringkali sampai tindakan pembakaran. Sementara itu, perlawanan masyarakat terhadap upaya polisi untuk menangkap pelaku kerusuhan meningkat apabila oknum polisi yang melakukan pelanggaran dibiarkan melenggang.

Masalah ini diperumit oleh kenyataan bahwa mereka yang bertugas di polsek adalah lulusan Sekolah Polisi Negara dimana pelatihan penggunaan senjata api and pengajaran mengenai pemolisian masyarakat belum mencapai standard yang baik. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap polisi, akhirnya pejabat daerah setempat yang terbebani untuk menegosiasikan jalan keluar dalam perselisihan antara polisi dan masyarakat karena tidak ada mekanisme institusional yang tersedia untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat.

Laporan ini mengkaji secara detil tiga kasus tindak anarkis masyarakat terhadap institusi kepolisian yang terjadi di tahun 2010 dan 2011. Semua berawal dari kemarahan masyarakat terhadap buruknya tindakan polisi yang menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Di Buol, Sulawesi Tengah, warga menyerang dan menghancurkan fasilitas dan perumahan kepolisian sehingga keluarga aparat yang bertugas di Buol terpaksa diungsikan setelah tujuh warga tewas terkena tembakan petugas dalam sebuah unjuk rasa atas kematian seorang pemuda dalam tahanan polisi. Aparat kepolisian yang terlibat memang diadili, suatu hal yang jarang terjadi, namun itu karena banyaknya jumlah korban tewas mendatangkan sorotan media. Satu petugas mendapat vonis tidak bersalah dan dua lainnya menerima hukuman lunak, sedangkan duapuluhan aparat menerima sanksi disiplin. Masih begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini.

Di Kampar, Riau, warga mengepung dan menyerang markas Polsek Kampar akibat petugas melakukan salah tangkap dan memukul seorang pedagang yang dihormati karena ketaqwaannya di sebuah pasar. Polisi menuduhnya terlibat judi togel, karena mendapatinya menulis sejumlah angka di sebuah kertas, padahal ia sedang mencatat harga dan nomor seri dagangannya. Penangkapan yang sepele seperti ini sering terjadi karena petugas mendapat penghargaan apabila menunjukkan statistik kejahatan yang dianggap bagus. Contohnya: semakin banyak penangkapan, tak peduli tingkat kejahatannya, semakin baik mereka dilihat dalam melakukan tugasnya.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, warga menyerang markas polsek setelah sejumlah aparat kepolisian menggerebek orang yang diduga berjudi dalam sebuah resepsi pernikahan mengakibatkan satu orang tewas. Petugas yang melakukan penggerebekan itu dari Polres Jeneponto bukan Bantaeng karena memang lokasi pesta memang ada di Jeneponto walau dekat perbatasan dengan Bantaeng. Massa menyerang polsek di dalam wilayah Polres Bantaeng karena lokasinya yang dekat dengan kejadian dan korban tewas berasal dari Bantaeng. Petugas merasa terpaksa melepaskan tembakan karena para tamu marah atas penangkapan yang mereka lakukan terhadap para penjudi, dan situasinya membahayakan bagi keselamatan jiwa komandan mereka. Padahal tampaknya mereka menembak sembarangan di kegelapan tanpa bisa melihat apa sasarannya.

Insiden-insiden diatas merupakan simbol masalah yang lebih luas; pemerintah Indonesia harus berhenti memperlakukan kasus-kasus ini seakan fenomena yang tidak berkaitan. Mereka sebaliknya mewakili sebuah kegagalan sistematik yang akan terus merongrong kredibilitas ikrar polisi untuk “melayani dan melindungi” masyarakat. Mereka akan terus memicu semakin banyak kekerasan yang dapat menelan korban jiwa apabila sebab-sebab yang mendasari tindak anarkis masyarakat tidak ditangani.

REKOMENDASI KEPADA

Institusi yang berwenang di Indonesia:

Untuk menangani sebab-sebab yang mendasari tindak anarkis masyarakat terhadap polisi, sebaiknya:

1.  Menerapkan pengawasan dan audit yang lebih ketat terhadap anggaran Polri.

2.  Memberlakukan standar yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat kepada anggota polisi dalam perolehan dan pemakaian senjata api.

3.  Menerapkan pelatihan yang lebih baik dalam pengendalian massa menggunakan metode yang tidak mematikan.

4.  Menyediakan insentif-insentif yang jelas dampaknya dan sistem penilaian yang meritokratis untuk memacu petugas mengadakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat and mengajarkan nilai-nilai pemolisian masyarakat dengan lebih agresif.

5.  Mengkaji ulang tata cara autopsi dalam kasus yang melibatkan polisi demi memastikan independensi dan transparansi dari proses ini.

6.  Mencurahkan perhatian yang serius dalam memperbaiki kurikulum dan metode pelatihan di Akademi Kepolisian, dan terlebih di sekolah-sekolah polisi negara di daerah, termasuk menghapus hukuman badani kepada siswa.

7.  Membentuk sebuah komisi pengawas sipil yang bisa menerima dan menindaklanjuti aduan publik secara agresif.

8.  Lebih banyak menggunakan lembaga peradilan umum daripada hanya menerapkan tindakan disipliner dalam kasus-kasus dimana ada dugaan penyalahgunaan wewenang polisi yang berat.

Jakarta/Brussels, 16 February 2012