You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Indonesia > How Indonesian Extremists Regroup

Bagaimana Kelompok Ekstrimis Indonesia Membentuk Kelompok Baru

Asia Report N°228 16 Jul 2012

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Hampir sepuluh tahun setelah peristiwa bom Bali yang membuat terorisme di Indonesia menjadi perhatian internasional, kelompok ekstrimis di Indonesia saat ini lemah dan terpecah tapi masih aktif. Menghadapi tekanan yang kuat dari polisi, mereka menemukan cara-cara untuk membentuk kelompok baru saat dalam pelarian, penjara dan lewat  forum-forum internet, kamp pelatihan militer dan perkawinan. Dalam banyak kasus, individu-individu yang sama terus muncul kembali dengan menggunakan jaringan-jaringan lama untuk membentuk aliansi baru. Kenyataan bahwa mereka terus menurus mengagal dalam operasi-operasi mereka belakangan ini bukan berarti ancaman bahaya sudah lewat. Ada tanda-tanda bahwa paling sedikit beberapa diantara merekaa sedang belajar dari kegagalan dan menjadi lebih canggih dalam perekrutan dan penggalangan dana.  Pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana para ekstrimis membentuk kelompok baru akan dapat membantu penyusunan program-program  counter-ekstrimisme yang lebih efektif.

Pukulan terbesar terhadap kemampuan para teroris belakangan ini adalah terbongkarnya sebuah kamp pelatihan di Aceh di awal tahun 2010 oleh polisi. Sebuah aliansi yang terdiri dari hampir seluruh kelompok jihadi utama di Indonesia telah berencana untuk mendirikan sebuah basis yang aman (qoidah aminah) di Aceh. Banyak para pemimpin senior mereka yang tertangkap atau tewas tertembak dan sejumlah besar informasi dari sana yang telah menghasilkan penangkapan, pengadilan dan pemenjaraan sekitar 200 individu. Bukannya membuat para ektrimis kemudian takut sampai tidak aktif lagi, operasi-operasi polisi ini ternyata malah mendorong sebuah gelombang aktivitas yang dimotivasi oleh keinginan balas dendam dengan dibentuknya kerjasama dan pusat-pusat pelatihan baru serta diluncurkannya aksi amaliyah  baru. Aktivitas-aktivitas para ekstrimis ini paling terlihat di Medan, Poso, Solo, Bima, dan sebagian Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan bawah tanah selama ini dibantu secara langsung atau tidak langsung oleh para ustadz radikal dimana pengajian-pengajian mereka telah memberi inspirasi dan tempat bertemu bagi para ekstremis dan simpatisannya.

Hampir seluruh plot serangan teroris (ada lebih dari sepuluh) sejak tahun 2010 terkait langsung atau tidak langsung dengan para buronan dari Aceh. Mudahnya para buronan DPO (Daftar Pencarian Orang) ini dalam bergerak, berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di penjara, berbagi informasi dan ketrampilan, menyebarkan ideologi, membeli senjata, melakukan pelatihan dan merekrut anggota-anggota baru memperlihatkan begitu banyaknya upaya preventif mendasar yang masih harus dilakukan.

Banyak dari kelompok-kelompok jihadi yang beroperasi saat ini punya hubungan dengan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), sebuah kelompok yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba’asyir di tahun 2008, yang telah menggantikan Jemaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi jihad paling besar dan aktif di Indonesia. JI kini menjadi obyek cemoohan dari kelompok-kelompok yang lebih militan, karena dianggap telah meninggalkan jihad. Tapi JI terus membawa pengaruh lewat sekolah-sekolah mereka, dan melalui mantan anggota yang bergabung dengan organisasi-organisasi lain. Beberapa kelompok yang lebih kecil juga telah muncul, seringkali terdiri dari para pemuda yang tidak berpengalaman dan tidak punya ketrampilan, disiplin atau visi strategis yang dimiliki oleh generasi yang mendapat training di perbatasan Afghanistan-Pakistan antara tahun 1985 dan 1994, yang telah menghasilkan para pelaku bom Bali.

Materi-materi yang di-posting di situs-situs radikal memperlihatkan bahwa para ekstrimis yang lebih berpendidikan telah dapat pelajaran dan pengalaman penting di Aceh, terutama mereka sadar sejauh mana kelompok mereka telah disusupi oleh “musuh” (negara RI, terutama polisi).  Kesimpulannya:  mereka harus jauh lebih hati-hati dalam menyaring anggota-anggota mereka, melindungi komunikasi dan menjaga rahasia.  Kalau para ekstrimis benar-benar mengikuti pelajaran ini, maka tugas polisi akan menjadi lebih sulit.

Pemerintah sejauh ini belum banyak melakukan introspeksi mengenai mengapa perekrutan terus terjadi atau mengapa ada  begitu banyak plot-plot teroris – meskipun kebanyakan tidak direncanakan dengan baik. Keberhasilan upaya counter-terrorism di Indonesia selama ini berkat penegakan hukum yang baik. Polisi kini sudah terampil dalam mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan kekerasan dan mencegah plot-plot serangan teroris selama ada bukti untuk bertindak, seperti kepemilikan senjata dan bahan peledak secara ilegal. Tapi hampir tidak ada program-program yang efektif untuk menangani lingkungan dimana ideologi ekstrim terus berkembang.

REKOMENDASI-REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Indonesia:

1.  Merancang sebuah studi untuk mengkaji jaringan-jaringan yang dipakai oleh para ekstrimis untuk mendapat tempat berlindung ketika mereka diburu oleh polisi atau tempat mereka tinggal sudah tidak aman lagi. Studi semacam ini akan membantu menjelaskan basis dukungan bagi para ekstrimis dengan cara yang dapat membantu program-program counter-ekstrimisme. Para napi yang ditangkap terkait kamp pelatihan di Aceh mungkin bisa menjadi salah satu fokus studi.

2.  Merancang sebuah program yang ditujukan untuk mengurangi pengaruh para ustadz ekstrimis, yang antara lain termasuk:

a) Mengembangkan sebuah konsensus mengenai apa yang termasuk menghasut dan hate speech (ungkapan kebencian), kemudian berupaya memperoleh kesepakatan dari para ulama bahwa retorika semacam itu tidak dapat diterima;

b) Mengeluarkan kebijakan melarang gedung pemerintah maupun institusi yang didanai oleh pemerintah untuk menjadi tuan rumah siapapun yang menyebarkan ajaran-ajaran semacam ini

c) Mengidentifikasi empat atau lima wilayah target dimana pengaruh ekstrimis dianggap tinggi dan melakukan penelitian di wilayah-wilayah tersebut untuk menyusun sebuah profil para pengikut ekstrimisme ini, dengan memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan dan pekerjaan.

d) Mengembangkan proyek pilot dengan berkonsultasi dengan para tokoh masyarakat dan akademis, yang bisa mempertentangkan secara efektif ajaran para ustadz ekstrimis; dan hal ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala, dan diperbaiki kalau perlu.

3.  Memperkuat kapasitas dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menganalisa perdebatan ideologi dalam jaringan radikal untuk mencari petunjuk mengenai perubahan target atau taktik.

4.  Mengembangkan prosedur-prosedur untuk memperbaiki information sharing (berbagi informasi)  antara BNPT; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan HAM; Polri; dan kejaksaan mengenai jaringan para ekstrimis dan individu di kalangan tersebut, dengan tujuan institusi-institusi ini memperoleh pemahaman yang lebih baik tidak saja mengenai latarbelakang napi secara individu tapi juga konteks dimana mereka beroperasi.

5.  Mempercepat upaya-upaya untuk menerapkan sebuah sistem dibawah DitjenPas untuk mengidentifikasi dan memantau para napi high-risk (beresiko tinggi), baik ketika dalam penjara maupun setelah bebas, termasuk:

a) Pengadopsian sebuah protokol penilaian resiko secara profesional, dengan penilaian terhadap para napi yang dilakukan oleh staf-staf DitjenPas yang sudah terlatih dan berdasarkan pada penelitian yang seksama; dan

b) Sebuah pilot project untuk mengerti kelemahannya dan membuat penyesuaian.

6.  Meningkatkan kemampuan analisa staf-staf DitjenPas sehingga sistem data yang saat ini beroperasi bisa digunakan untuk memperbaiki pengawasan, serta penganggaran dan perencanaan.

7.  Merancang dan mengimplementasikan sebuah kebijakan zero-tolerance) terhadap kekerasan yang bermotif keagamaan, termasuk hukuman maksimum terhadap vandalisme, penyerangan dan ancaman kekerasan, dengan instruksi yang jelas kepada seluruh pegawai pemerintah, termasuk polisi, untuk menghindari interaksi dengan kelompok-kelompok atau anggota kelompok-kelompok yang sudah diketahui pernah melakukan aktivitas seperti ini.

8.  Mengimplementasikan penilaian paska-operasi  yang lebih serius di dalam Polri untuk mengkaji apa yang sebaiknya dilakukan secara berbeda, khususnya ketika penggunaan senjata telah menyebabkan korban luka atau tewas, dan meningkatkan latihan dalam mempelajari opsi-opsi non-lethal (menggunakan kekuatan yang tidak mematikan).

9.  Menutup kelemahan dalam keamanan di bandara yang memungkinkan penumpang dengan mudah memberi identifikasi palsu tanpa takut ketahuan.

10.  Medayagunakan keahlian cendekiawan muda Indonesia dengan lebih sistematikdalam mengembangkan kebijakan dalam upaya counter-ekstrimisme.

Jakarta/Brussels, 16 Juli  2012