You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Indonesia > Indonesia: Dynamics of Violence in Papua

Indonesia: Dinamika Kekerasan di Papua

Asia Report N°232 9 Aug 2012

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Serangkaian kekerasan yang terjadi di Papua selama bulan Mei dan Juni 2012 telah mengungkap ketiadaan strategi pemerintah yang koheren dalam menangani konflik multidimensi ini. Peristiwa penembakan terhadap warga non- Papua di Jayapura pada bulan Juni yang kemungkinan melibatkan para militan pro-kemerdekaan, yang kemudian disusul oleh kematian salah seorang militan tersebut di tangan polisi, menyingkap dimensi politik dari masalah ini. Di Wamena, aksi sejumlah tentara yang mengamuk setelah kematian rekan mereka memperlihatkan dalamnya rasa saling tidak percaya antara masyarakat lokal dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tidak adanya mekanisme dalam menanggulangi krisis. Kekerasan yang terkait dengan sumber kekayaan alam Papua terkuak dalam peristiwa penembakan di wilayah pertambangan emas terpencil Paniai . Sementara kejadian-kejadian ini masih dalam investigasi, mereka memberi indikasi bahwa apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menangani aspek-aspek yang sangat berbeda dalam masalah keamanan di Papua ini, keadaan mungkin bisa menjadi lebih buruk. Salahsatu solusi yang mungkin bisa menolong adalah perombakan kebijakan keamanan.

Ada dua faktor yang mendorong sebagian dari kekerasan di Papua belakangan ini. Pertama, berbagai ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kedua, beberapa aspek dari kebijakan keamanan yang kelihatannya bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun kepercayaan, mempercepat pembangunan dan merealisasikan tujuan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Propinsi Papua. Hingga hari ini, UU Otsus belum menghasilkan manfaat yang nyata bagi kehidupan sebagian besar masyarakat dan belum juga memperbaiki hubungan antara Papua dengan pemerintah pusat. Substansinya selama ini kerap diperlemah oleh Jakarta, meskipun para anggota DPRD Papua juga bertanggungjawab karena gagal menetapkan peraturan-peraturan pelaksana yang diperlukan.

Jika Papua punya institusi politik yang efektif sekalipun, masalah-masalah ini sudah cukup sulit untuk dikelola. Realitanya, pemerintah maupun DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten di Papua nyaris tidak berfungsi. Seorang pejabat gubernur telah ditunjuk bulan Juli 2011 namun ketidakefektifannya telah membawa pemerintah propinsi Papua ke dalam keadaan tidak menentu. Sementara, penyelenggaraan pilkada terhambat oleh DPRD Papua yang telah memfokuskan hampir dari seluruh energinya untuk menghalangi gubernur petahana untuk maju dan merebut kontrol KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) terhadap beberapa bagian dalam proses pilkada melalui jalur hukum. Keadaan juga suram di tingkat kabupaten. Situasi ini membuat pemerintah pusat tak punya mitra yang aktif di Papua dan rakyat Papua tak punya saluran resmi untuk menyampaikan kekhawatiran mereka ke Jakarta.

Peran dari sebuah badan baru bernama Unit Percepatan Pembangunan Di Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk bulan September 2011, semakin lama kelihatannya hanya terbatas menangani urusan ekonomi, dimana unit ini akan mengalami kesulitan memperlihatkan kemajuan yang nyata dalam jangka pendek. Harapan bahwa UP4B mungkin bisa memainkan peran politik di belakang layar dalam mendorong dialog antara rakyat Papua dan pemerintah pusat atau tentang kesusahan di Papua pun semakin memudar, karena kini menjadi semakin jelas bahwa dialog memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Upaya-upaya untuk membangun sebuah konsensus tentang dialog telah mengalami kemunduran akibat kekerasan yang terjadi, karena pemerintah enggan untuk mengambil langkah apapun yang bisa dilihat sebagai konsesi politik di bawah tekanan – apalagi terhadap daerah sesensitif Papua.

Tantangannya buat pemerintah adalah untuk menemukan sebuah strategi jangka pendek yang dapat mengurangi kekerasan sambil terus mencari sebuah kebijakan yang akan membawa manfaat-manfaat sosial, ekonomi dan politik jangka panjang dan menangani ketidakpuasan yang sudah lama dirasakan. Strategi tersebut harus melibatkan perubahan-perubahan yang jelas dan nyata dalam pengawasan, kontrol dan akuntabilitas terhadap polisi dan TNI. Tentu, aparat keamanan bukan satu-satunya masalah. Polisi dan tentara juga tidak selalu menjadi pelaku kekerasan; banyak dari mereka juga telah menjadi korban. Tapi mereka telah menjadi simbol atas segala sesuatu yang salah dengan penanganan Jakarta terhadap konflik Papua. Oleh karena itu, sebuah perubahan dalam kebijakan keamanan menyodorkan harapan paling baik bagi sebuah “quick win” yang dapat memperbaiki dinamika politik dan menghentikan Papua merosot ke arah kekerasan lebih lanjut.

REKOMENDASI-REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Indonesia:

1.  Mengembangkan sebuah mekanisme pembuatan kebijakan yang lebih terintegrasi mengenai Papua di tingkat nasional dan propinsi untuk menjamin bahwa:

a) Program-program yang dirancang untuk memberikan manfaat-manfaat konkrit bagi rakyat Papua dan membangun kepercayaan tidak diperlemah secara tidak sengaja oleh keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil dalam Kementerian Dalam Negeri atau oleh badan intelijen dan keamanan;

b) Sebuah mekanisme pelaporan keamanan yang lebih terpadu dibentuk dibawah Kapolda Papua untuk menjamin bahwa unsur-unsur aparat TNI dan intel tidak melakukan operasi yang hanya dilaporkan ke Jakarta dan tidak dikoordinasikan dengan instansi lain di Papua.

c) Program-program pengawasan yang ketat tidak hanya terbatas di bidang pembangunan tapi juga mencakup kebijakan keamanan, termasuk audit yang rutin dan independen terhadap penghasilan TNI dan Polri dari kegiatan mereka di Papua.

d) Perspektif rakyat Papua diikutsertakan lewat partisipasi gubernur terpilih atau ketua MRP.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

2.  Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, dengan perhatian khusus pada:

a) Pasal 10(e) tidak boleh mentolerir tindakan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, bahkan dibawah perintah atasan sekalipun atau dalam keadaan luar biasa;

b) Pasal 10 (f) menjamin kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanan dan segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;

c) Pasal 10 (g) tidak boleh melakukan korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun;

d) Pasal 17 mengenai prosedur penangkapan;

e) Pasal 40 melarang anggota Polri untuk bertindak dengan cara yang menimbulkan antipati masyarakat, termasuk dengan meminta imbalan tidak resmi dan sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;

f) Pasal 42-44 mengenai perlindungan HAM dalam kerusuhan massal; dan

g) Pasal 45-49 mengenai penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api, terutama ketentuan bahwa metode-metode tanpa kekerasan (non-violent) harus diusahakan terlebih dahulu dan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan represi harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.

3.  Meninjau kembali kebijakan dalam penggunaan peluru tajam dengan maksud untuk membatasi penggunaannya hanya pada situasi-situasi tertentu dan menjamin bahwa perlengkapan non-lethal (yang tidak mematikan) untuk menangani kerusuhan sipil dipasok secara memadai.

4.  Menjamin bahwa polisi diperlengkapi secara penuh dengan rompi anti-peluru dan perlengkapan pelindung diri lain ketika ditugaskan ke wilayah-wilayah yang rawan atau ketika menghadapi kerusuhan sipil sehingga mengurangi insentif untuk menembak lebih dulu.

5.  Meninjau kembali kebutuhan pelatihan untuk menjamin bahwa siapapun yang ditugaskan di kabupaten tertentu di Papua menerima briefing (pengarahan) yang menyeluruh dan mendetil dari mereka yang pernah bertugas disitu mengenai kondisi setempat, dinamika konflik dan hubungan dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, dan bahwa siapapun yang baru selesai bertugas di wilayah tertentu menjalani de-briefing (wawancara paska tugas) yang juga menyeluruh sehingga pengetahuan dan pelajaran-pelajaran yang didapat bisa diinstitusionalisasikan.

6.  Merancang kembali struktur tunjangan dan insentif sehingga polisi yang ditugaskan ke daerah-daerah sulit dan terpencil didorong untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat.

Kepada TNI dan Polri:

7.  Membuat komitmen yang tegas untuk mengakhiri impunitas (kekebalan hukum) atas penggunaan kekuatan eksesif dan penyiksaan, dan untuk menegakkan hukuman yang lebih kredibel terhadap yang bertanggungjawab atas tindakan-tindakan seperti itu dengan cara yang kasat mata dan terpublikasi sehingga rakyat Papua bisa melihat bahwa keadilan sedang ditegakkan.

8.  Secara khusus menjamin bahwa ada kebijakan zero-tolerance yang dimulai dari akademi-akademi militer dan polisi terhadap tindakan penendangan, pemukulan dengan instrumen apapun termasuk popor senapan atau tindakan penyiksaan dalam bentuk apapun dalam tahanan, interogasi atau hukuman ditempat atas dugaan pelanggaran.

9.  Menjelaskan secara tegas bahwa “emosi” tidak bisa dipakai sebagai pembenaran untuk memakai kekuatan secara berlebihan, terutama dalam bereaksi terhadap serangan oleh kelompok-kelompok Papua.

10.  Melakukan pengawasan lebih sistematis terhadap  pemasukan dan pengeluaran di polres, polsek, kodim dan koramil, apalagi yang dekat daerah penambangan, dengan tujuan mencegah pungutan liar terhadap transportasi barang dan jasa. 

Kepada Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B):

11.  Bekerja sama dengan pemerintah propinsi dan kabupaten di Papua dan juga kementerian di tingkat nasional untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengimplementasian UU Otsus dan mengembangkan strategi-strategi untuk menanganinya.

Kepada Komisi Pemilu (KPU):

12.  Mengingat Mahkamah Konstitusi telah menyetujui praktek pemungutan suara secara aklamasi dengan menggunakan sistem noken di Papua, KPU hendaknya bekerja sama dengan KPUD Papua untuk mengembangkan pedoman yang jelas yang akan menjamin penghitungan dan rekapitulasi suara setidaknya mencapai standar minimum untuk mencegah kecurangan pemilu dan meningkatkan upaya-upaya pendidikan pemilih yang sesuai.

Kepada DPRD Propinsi Papua dan Gubernur Terpilih:

13.  Memberi prioritas tertinggi untuk menetapkan sekitar dua lusin peraturan yang diperlukan untuk menjamin otonomi khusus dapat diimplementasikan secara penuh.

Jakarta/Brussels, 9 Agustus 2012