You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Indonesia > Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict

Papua: Perspektif Lokal atas Konflik

Asia Briefing N°66 19 Jul 2007

RANGKUMAN

Kebanyakan pengamat luar hanya melihat satu dimensi dari konflik di Papua yaitu – pemerintah Indonesia melawan gerakan kemerdekaan – namun sebenarnya permasalahan tersebut jauh lebih kompleks. Ada beberapa hal lain yang juga penting, misalnya ketegangan antar suku dan antara penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua. Selain itu ada pula persaingan untuk mendapatkan kekuatan politik dan akses atas jarahan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Padahal masalah-masalah yang ada sangat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Sementara, perhatian nasional dan internasional cenderung diberikan ke pesisir utara dan wilayah pegunungan tengah, dan secara relatif hanya ada sedikit perhatian untuk kabupaten di wilayah selatan yang sudah cukup lama merasa tidak dilibatkan dalam perpolitikan di Jayapura, ibukota Papua.

Boven Digoel adalah sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada bulan Desember 2002. Kabupaten ini bukanlah pusat pemerintahan propinsi dan juga bukan pusat dari investor besar dari Barat ataupun tempat aktifnya kelompok pro-kemerdekaan. Perhatian utama masyarakat setempat di wilayah ini adalah hak-hak tanah dan politik etnis. Masalah-masalah yang penting bagi mereka adalah bagaimana menyeimbangkan hak-hak tanah adat Papua dengan investasi di bidang kehutanan dan kelapa sawit, dan juga pengelolaan ketegangan sosial sehubungan dengan kedatangan penduduk non-Papua. Keprihatinan lokal lainnya, yang sebenarnya setelah pemilihan tingkat kabupaten pada tahun 2005 sudah berkurang, adalah persaingan antara elit-elit suku Muyu dan suku Mandobo untuk mendapatkan kekuasaan politik, dan bagaimana persaingan tersebut bersentuhan dengan perpolitikan di Merauke yang berbatasan dengan wilayah ini di mana saat ini ada upaya untuk mendirikan suatu propinsi baru bernama Papua Selatan.

Korindo, sebuah perusahaan milik Korea, dan anak-anak perusahaan Indonesianya, telah beroperasi di wilayah ini sejak tahun 1993 dengan menebang pohon untuk dijadikan kayu lapis (plywood) dan sejak tahun 1997 juga mengelola perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar nabati. Walaupun belum ada konflik besar yang pecah namun di wilayah ini sering terjadi konflik antara perusahaan dengan para pemilik tanah adat sehubungan dengan akses dan ganti rugi, juga ada konflik antara suku-suku mengenai perbatasan tanah dan di dalam suku-suku itu sendiri atas pembagian ganti rugi.

Beberapa tahun lalu, ketidakpuasan dengan Korindo pernah bersinggungan dengan gerakan kemerdekaan, contohnya penculikan beberapa pegawai perusahaan tersebut pada bulan Januari 2001 oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi sejak terbunuhnya Willem Onde, pimpinan OPM setempat pada bulan September 2001, kelompok pengikutnya yang kecil sudah tidak aktif lagi.

Meskipun tidak ada lagi masalah keamanan yang serius di Kabupaten ini, kehadiran TNI dan polisi dirasakan cukup kuat terutama sejak Boven Digoel berpisah dari Merauke di akhir tahun 2002. Penduduk desa, para tamu bahkan politisi dan pegawai negeri setempat dipantau dengan ketat. Pasukan keamanan tidak memainkan peran penting dalam melindungi investor di Kabupaten ini; Korindo dan anak-anak perusahaannya memiliki pasukan keamanan swasta. Meskipun demikian, bila ada masalah antara penduduk setempat dengan perusahaan, maka biasanya yang diminta untuk membantu adalah angkatan darat dan Brimob, yang keduanya mempunyai pos-pos diseantero wilayah hak penebangan hutan dan perkebunan.

Sejak berakhirnya operasi militer di akhir tahun 1990an, hanya terjadi sedikit pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan, namun pelecehan dan intimidasi tingkat rendah cukup luas. Masalah-masalah yang timbul pada umumnya berasal dari perselisihan pribadi dan masalah kepemilikan juga keterlibatan TNI dalam bisnis ilegal kecil tetapi bukan karena masalah politik.

Boven Digoel yang terletak di sudut terpencil Papua, kira-kira 3,700 kilometer dari ibukota Republik Indonesia, hanya mendapatkan sedikit sekali perhatian. Kabupaten ini tidak mempunyai media lokal yang independen dan hanya ada sedikit sekali lembaga swadaya masyarakat. Sebenarnya Boven Digoel layak diamati. Daerah ini menjadi contoh bagaimana politik di tingkat kabupaten cenderung membuat para elit suku Papua bertarung satu sama lain dan bukannya menjadikan mereka lebih dekat untuk beroposisi melawan Jakarta. Terlebih lagi, dari Kabupaten ini bisa disoroti bahaya dari politik etnik yang seringkali muncul sebagai akibat pemekaran dan bahaya lain yang dapat terjadi akibat investasi besar di bidang sumber daya alam. Ada pula kekhawatiran di antara penduduk asli Papua atas kedatangan pemukim Indonesia non-Papua.

Uraian ini dibuat berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai kalangan yang terdiri dari pejabat pemerintah dan masyarakat madani, polisi setempat, masyarakat desa di Kabupaten Tanah Merah, Getentiri dan Mindipdana, wakil-wakil perusahaan Korindo di Asiki dan Jakarta juga wartawan dan LSM di Merauke yang bekerja di seluruh wilayah selatan.

Jakarta/Brussels, 19 Juli 2007

More Information