You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Thailand > Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu di Thailand Selatan

Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu di Thailand Selatan

Matthew Wheeler, Kompas  |   14 Dec 2012

Lengahnya Pemerintah Thailand dalam menangani kekerasan berbagai kelompok separatis di provinsi-provinsi paling selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Melayu dalam satu dasawarsa ini telah memberi ruang konflik politik yang hanya menguatkan pihak pemberontak. 

Bangkok berdalih penanganan butuh kesabaran namun nyatanya serangan pemberontak telah makin canggih dan brutal sehingga korban jiwa pun bertambah.

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salahsatu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan pemberontak sebagai bagian dari solusi.

Namun, kebijakan ini butuh niat dari politisi-politisi Thailand untuk mendepolitisasi masalah Selatan ini, merangkul masyarakat sipil, membangun mufakat tentang devolusi kekuasaan politik dan mempercepat usaha untuk berdialog.

Dialog dan desentralisasi  mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Sengketa politik yang tak kunjung usai antara mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dikudeta tahun 2006 dan kini berada di pengasingan, dengan lawan-lawannya di dalam tubuh militer, birokrasi dan istana kerajaan telah mengalihkan perhatian dari konflik di Thailand Selatan.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau memangkas gerakan pemberontakan ini.

Dalam dua tahun belakangan ini, kekerasan terus berlangsung namun skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi tahun ini.

Pada 31 Maret lalu, serangkaian bom meledak pada hari yang sama di Pattani, Yala dan Hat Yai menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk seorang warga negara Malaysia, dan mencederai lebih dari 500 korban.

Media juga telah menyiarkan rekaman CCTV yang menunjukkan betapa beraninya pemberontak membunuh empat tentara pada siang bolong di distrik Mayo, provinsi Pattani pada 28 Juli lalu.

Tayangan sadis yang menunjukkan bagaimana 16 pemberontak tak hanya menembaki prajurit-prajurit itu tetapi juga melucuti senjata mereka itu memberi umpan bagi publik untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan pemerintah selama ini.

Dengan mendinginnya sengketa politik nasional di Bangkok, isu Thailand Selatan kini naik kembali menjadi topik panas bagi media, birokrasi dan politisi. Sayangnya, perhatian baru ini belum mengerucut kepada pemikiran segar dalam mengatasi masalah yang ada.

Ketiadaan Komitmen

Pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang mulai berkuasa Agustus 2011, berharap Kolonel Polisi Thawee Sodsong, yang pro-Thaksin, dapat memberi darah segar pada Pusat Administrasi Provinsi-Provinsi Perbatasan Selatan(SBPAC) yang kini dipimpinnya.

Thawee sebenarnya telah diterima dengan baik di wilayah itu karena kerja kerasnya dan pengerahan bantuan langsung tunai. Namun, pengeboman 31 Maret terjadi pada saat munculnya berita Thaksin gagal memulai suatu perundingan damai dengan tokoh pemberontak yang ada di luar negeri dan spekulasi bahwa keduanya berkaitan pun merebak.

Thaksin, yang masih tinggal dalam pengasingan, menolak berita bahwa dia telah bertemu pemberontak. Eskalasi kekerasan serta bantahan itu telah mengembalikan usaha dialog ke titik nol.

Kabinet Yingluck setuju membentuk satgas tingkat tinggi untuk mengkoordinasi 17 kementerian yang memiliki tanggung jawab disana. Sayangnya, langkah ini dicederai oleh kebiasaan mengutak-utik birokrasi dengan adanya tuntutan dari pihak militer untuk meletakkan SBPAC yang merupakan insitusi sipil itu di bawah kendali  Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) yang didominasi militer.

Bentuk dasar dari solusi politik untuk konflik di Thailand Selatan ini sudah lama diketahui publik namun Bangkok tak punya komitmen untuk mengambil pendekatan yang tegas dan menyeluruh.

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun ini mengenai suatu skema penyelesaian konflik sebenarnya cukup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Pemerintah Bangkok seharusnya menghentikan militerisasi disana, menghapus undang-undang keamanan yang represif and mengakhiri impunitas terhadap kelakuan aparat bersenjata karena semua ini telah jadi stimulus untuk para pemberontak.

Pembicaraan dengan perwakilan pemberontakan, perubahan cara memerintah di Thailand Selatan, pemenuhan keadilan dan pengakuan budaya dari wilayah ini yang unik adalah hal-hal yang perlu ada dalam pendekatan komprehensif penghentian kekerasan ini.

Selama Bangkok gamang, para pemberontak pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin memang disengaja demikian.

Untungnya, pihak militer memiliki kepentingan strategis untuk membatasi konflik ini di wilayah yang jelas. Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, ini akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri. T

Tanpa adanya pemikiran yang kreatif and aksi yang pintar, Bangkok beresiko kehilangan kendali inisiatif.

Matt Wheeler - Analis Asia Tenggara di International Crisis Group

Kompas

 
This page in:
English