You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Timor-Leste > Timor-Leste: Security Sector Reform

Timor-Leste: Reformasi di Bidang Keamanan

Laporan Asia no 143 17 Jan 2008

This report is currently available in English and Tetum.

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Empat tahun setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan, kepolisian dan tentaranya saling bertikai di jalanan kota Dili. Krisis April-Juni 2006 ini menyebabkan hancurnya kedua intitusi tersebut dan kembali diambil alihnya masalah keamanan oleh pasukan internasional. Krisis tersebut, yang menyebabkan runtuhnya angkatan kepolisian, dipicu oleh adanya pemecatan hampir separuh jumlah anggota ketentaraan. Kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian dibawah pimpinan Australia berhasil menjaga keamanan dalam situasi yang, walaupun belum sampai mengarah ke pertikaian berdarah, masih belum menentu. Untuk berhasil mereformasi bidang keamanan, pemerintah yang baru harus bisa memastikan bahwa prosesnya menyeluruh. Hal ini bisa dicapai dengan cara berunding dengan banyak pihak dan menghindari godaan untuk membuat keputusan secara otoriter. Sebuah pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Keamanan PBB, harus didasarkan pada analisa nyata dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dalam bidang keamanan dan pelaksanaan hukum. Kecuali ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan reformasi tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur kemungkinannya akan tetap sulit diselesaikan dan angkatan-angkatan bersenjata akan terus terpengaruh suasana politik dan mudah berubah haluan.

Permasalahan yang ada cukup rumit. Pelaksana dewan PBB dan pemerintah Timor-Leste baik yang dahulu maupun sekarang sama-sama tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum ditingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Tidak ada kebijaksanaan keamanan nasional, dan ada kesenjangan yang berarti dalam wilayah hukum di bidang keamanan. Kepolisian dianggap berstatus rendah dan mendapat campur tangan dari segi politik secara berlebihan. Tentara masih dianggap berjasa karena kepahlawanan mereka dalam melawan kependudukan Indonesia akan tetapi sekarang mereka masih belum menemukan peran baru dan disibukkan oleh persaingan antar daerah (timur-barat). Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan.

Pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki kesempatan – selagi pasukan internasional menjalankan pengawasan keamanan yang mendasar dan PBB menawarkan bantuannya –untuk menjalankan reformasi dalam bidang keamanan secara bersungguh-sungguh, dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami konflik. Akan tetapi uluran tangan dari dunia internasional bukannya tidak akan berhenti – sudah ada tanda-tanda kejenuhan dari negara donor – sehingga reformasi perlu dilaksanakan dengan cepat.

Masyarakat internasional seharusnya bertindak lebih baik lagi dengan cara mengkoordinasi dukungannya di bidang keamanan dan menanggapi proses reformasi yang sesuai untuk Timor Leste. Misalnya, kepolisian PBB yang bertindak sebagai penyeleksi dan penasehat angkatan bersenjata setempat seharusnya dilatih dan diawasi dengan lebih baik lagi. Mereka juga seharusnya lebih siap menanggapi masukkan-masukkan dari rekan kerja mereka yang berasal dari Timor. Kepergian pejabat-pejabat utama PBB yang menangani reformasi dibidang keamanan pada akhir tahun 2007 mempunyai arti bahwa masalah ini, yang sebenarnya sudah tersisihkan pada pemilihan umum 2007, beresiko tertunda lebih lama lagi.

Dibutuhkan perhatian yang seksama untuk menjawab pertanyaan penting mengenai siapa harus menangani tugas yang mana. Batas-batas antara angkatan kepolisian dan tentara telah dikaburkan. Satu pendapat mengenai reformasi dalam bidang keamanan adalah bahwa tanggung jawab utama angkatan kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dalam negeri. Akan tetapi, kepolisian Timor tidak menerima fasilitas, pelatihan dan dukungan yang cukup supaya mampu menjalankan tugas ini secara efektif. Dan juga para pemimpin nasional selama ini selalu meminta bantuan tentara jika ada kekacauan. Susunan kepolisian seharusnya disederhanakan, dengan penekanan yang lebih besar pada pembauran dengan masyarakat, untuk membantu menghindarkan suasana dalam negeri tidak terkendali. Semangat anggota kepolisian sangat mengkhawatirkan rendahnya. Keadaan ini hanya bisa diperbaiki melalui proses profesionalisme yang berkelanjutan.

Rencana pemerintah baru untuk memindahkan pertanggungjawaban pengelolaan batas negara dari kepolisian ke pihak tentara merupakan suatu kesalahan yang bisa menyebabkan memuncaknya ketegangan mengenai batas-batas negara yang sebenarnya tidak jelas pemisahannya, apalagi dengan kehadiran TNI yang cukup kuat diseberang perbatasan. Bisa juga timbul reaksi negatif dari masyarakat setempat yang merasa bahwa tentara masih berpihak terhadap daerah tertentu. Di lain pihak, sangat masuk akal pendapat bahwa tentara harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk keamanan di wilayah perairan, suatu hal yang sangat penting untuk Timor Leste. Tentara juga berperanan sangat penting dalam mendukung kepolisian sewaktu situasi keamanan dalam negeri menjadi tidak terkendalikan dan dalam menangani bencana alam – walaupun begitu, dalam kedua kasus diatas, mereka harus bekerja dibawah perintah kepolisian dan pemerintah sipil Rencana untuk memberlakukan wajib militer adalah tidak perlu dan hanya akan memperburuk masalah dalam angkatan bersenjata.

Beberapa langkah dapat diambil tanpa harus menunggu tinjauan menyeluruh seperti yang diajukan oleh Dewan Keamanan: misalnya, menaikkan gaji, memperbaiki koordinasi antar donor, memusatkan perhatian pada kesenjangan legislatif dan memperbaiki prosedur pemberian sanksi. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan utama seperti berapa besar kedua angkatan bersenjata, peralatan besar apa yang perlu dibeli, dan apa peran tentara dan kepolisian masing-masing, masih harus menunggu sampai proses terbuka memungkinkan rakyat Timor ikut andil memberikan pendapatnya. Reformasi dibidang keamanan juga harus disertai reformasi sistem hukum yang lebih luas – walau masalah ini diluar cakupan diskusi laporan ini – supaya Timor-Leste akan memiliki sistem hukum dan tatatertib yang berfungsi.

Masa-masa bulan madu paska kemerdekaan berakhir pada tahun 2006. Baik masyarakat Timor atau internasional tidak bisa lagi mengatakan karena kurangnya pengalaman atau kekurangtahuan sebagai alasan kegagalan-kegagalan mereka. Dengan adanya pasukan internasional yang menyediakan jaring pengaman sementara, menjadikan saat ini suatu kesempatan yang terbaik dan mungkin yang terakhir untuk pemerintah dan rekan-rekannya memastikan reformasi dibidang keamanan berjalan dengan benar.

REKOMENDASI KEPADA:

Pemerintah Timor-Leste:

1.  Memprioritaskan tinjauan menyeluruh atas apa yang diperlukan dalam bidang keamanan seperti yang diusulkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1704 dan laporan-laporan PBB berikutnya, dan menunda reformasi besar hingga hal diatas selesai.

2.  Mengklarifikasi dan membedakan antara peran angkatan kepolisian dan tentara, memastikan bahwa kepolisian menjadi penanggung jawab utama atas keamanan dalam negeri dan bahwa mereka mendapatkan personil, peralatan, pelatihan dan dukungan politik yang dibutuhkan untuk tugas ini.

3.  Mengambil keuntungan sebesar-besarnya keahlian Sektor Unit Pendukung Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan perundingan di tingkat nasional mengenai reformasi di bidang keamanan.

4.  Memisahkan para pemohon petisi (petitioners) atau desertir pada krisis 2006, untuk membedakan mereka yang memang mempunyai kecaman yang cukup beralasan dari yang mengangkat senjata secara tidak sah, mendorong terjadinya kerusuhan atau pernah melakukan perkara kriminal; pertimbangkan golongan pertama untuk memperoleh amnesti; dan perlakukan golongan terakhir sesuai dengan hukum.

5.  Susun mekanisme pengawasan yang kuat dan bebas dari campur tangan pihak luar untuk menyelidiki keluhan-keluhan atas kesalahan kepolisian dan militer, seperti yang direkomendasikan dalam laporan Commission of Inquiry (CoI) tertanggal Oktober 2006.

6.  Mengembangkan struktur intelijen yang berdasarkan pada hukum dan bertanggung jawab.

7.  Memastikan bahwa undang-undang baru mengenai kepensiunan mencakup lebih banyak vetaran dan membebaskan atau menghilangkan batas umur.

Presidan dan Perdana Menteri:

8.  Mengklarifikasi, dengan perundang-undangan baru jika perlu, siapa yang berperan utama atas kebijaksanaan bidang keamanan dan memastikan dipenuhinya syarat-syarat konstitusi atas keterlibatan presiden di bidang keamanan.

Misi PBB (UNMIT):

9.  Memberikan Unit Pendukung Bidang Keamanan – badan utama yang bekerja dengan pemerintah pada reformasi di bidang keamanan – sumber-sumber dan staf untuk membantu proses perundingan dan tinjauan lengkap.

Kepolisian PBB:

10.  Memperbaiki pelatihan pra-penugasan untuk polisi UN, dengan memberikan lebih banyak penekanan pada permasalahan setempat, menyusun standard untuk proses pemberian nasihat dan menyediakan waktu lebih lama untuk penyesuaian dengan praktek-praktek dan prosedur PBB.

Kepolisian Timor-Leste:

11.  Menggunakan proses Reform, Restructuring and Rebuilding (Reformasi, Penyusunan kerangka kembali dan Pembangunan kembali – RRR) untuk mengurangi jumlah kerangka unit dan manajemen.

12.  Membuat kepolisian yang membaur dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan pasukan dengan cara mengembangkan konsep asli Timor dan menetapkan sebuat unit koordinator di kantor pusat.

Tentara dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan:

13.  Memperbaiki kualitas dengan cara memprioritaskan pelatihan bagi anggota pasukan tingkat menengah dan tinggi, selagi pasukan internasional menangani masalah operasional, dan dengan merekrut anggota baru melalui sebuah proses penyeleksian yang mencerminkan standard ketentaraan profesional yang memiliki prospek jenjang karier, daripada dengan cara mempraktekkan wajib militer.

Tentara dan Kepolisian:

14.  Menjalankan pelatihan bersama dengan tujuan mengklarifikasi prosedur kerja sama timbal balik, termasuk bantuan militer saat terjadi keadaan darurat.

15.  Menyusun prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk penyampaian keluhan didalam institusi dan memastikan bahwa anggota pasukan tidak memiliki kekawatiran bahwa dengan menggunakan prosedur ini akan mempengaruhi karier mereka.

16.  Menanamkan suatu etos tidak berpihak, termasuk dengan menjalankan promosi yang bersifat transparan dan disiplin berdasarkan prosedur dan kriteria sendiri daripada karena hubungannya dengan kekuatan politik tertentu.

Para Donor Bilateral:

17.  Menyusun sebuah mekanisme untuk memperbaiki koordinasi pemberian bantuan dalam bidang keamanan dan mensyaratkan semua permohonan bantuan untuk bidang keamanan ditujukan lewat Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

18.  Mempertimbangkan untuk membuat persyaratan untuk pemberian bantuan di bidang keamanan berdasarkan kemajuan di bidang-bidang penting reformasi legislatif, begitu juga dengan kemajuan dalam mengembangkan kebijaksanaan keamanan nasional dan pelaksanaan rekomendasi Commission of Inquiry (CoI).

Dili/Brusel, 17 Januari 2008

More Information