You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Timor-Leste > Timor-Leste’s Displacement Crisis

Krisis Pengungsian di Timor-Leste

Asia Report N°148 31 Mar 2008

This Report is currently only available in English.

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Peristiwa penembakan Presiden Jose Ramos-Horta pada Februari 2008 seakan menggaris bawahi betapa mendesaknya untuk menangani akar permasalahan konflik dan kekerasan di Timor-Leste. Salah satu masalah penting yang ada ialah krisis pengungsian (displacement) yang belum terselesaikan. Krisis ini merupakan akibat dari konflik-konflik yang terjadi dimasa lampau dan sekaligus juga berpotensi akan menimbulkan masalah dimasa datang. Hampir dua tahun setelah negara ini berkubang dalam konflik sipil pada April 2006, lebih dari 100.000 orang masih tercerabut dari asalnya. Baik para pemerintah yang lalu maupun sekarang bersama para donor internasional mereka telah gagal mewujudkan kondisi yang memungkinkan untuk rakyat kembali ke rumah mereka ataupun untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi pengungsian. Strategi pemulihan nasional yang dibentuk oleh pemerintah baru butuh didanai dengan cukup dan diikuti oleh tindakan-tindakan penting lainnya. Diantaranya yang paling penting adalah pembuatan sistem yang adil dan berfungsi mengenai kepemilikan tanah dan properti, peningkatan jumlah persediaan tempat tinggal secara menyeluruh, kekebalan hukum yang terus-menerus terjadi diakhiri, dan reformasi pada sektor hukum dan keamanan.

Dengan adanya 30.000 orang pengungsi dari dalam negeri (internally displaced persons/IDPs) yang tinggal di kamp-kamp di ibukota, Dili, masalah pengungsian ini menjadi bukti yang sangat mencolok mata mengenai kegagalan dalam hal keamanan dan penegakan hukum.  Selain merupakan sebuah bencana kemanusiaan, masalah ini sendiri juga rentan akan menimbulkan konflik-konflik. Bagi 70.000 pengungsi yang tinggal diluar kamp bersama sanak keluarga dan teman mereka memang kurang terlihat keberadaannya, akan tetapi mereka menjadi beban yang berat bagi kerabat yang menanggung mereka.

Ada empat halangan yang merintangi para pengungsi dalam negeri (IDPs) untuk pulang ke rumah mereka.  Pertama, banyak dari mereka yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para tetangga mereka dan sekaligus juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka.  Masalah ini perlu ditangani dengan cara mempercepat reformasi di bidang keamanan, termasuk mendahulukan keamanan masyarakat; menuntut para pelaku pembakaran dan kekerasan; dan mendorong proses dialog dan rekonsiliasi di tingkat lokal dan nasional.  Walaupun begitu, di beberapa kasus, tidak mungkin bagi beberapa orang untuk kembali ke komunitas asal.  Untuk masalah seperti ini, dibutuhkan solusi lain.

Serangan kekerasan pada 11 Februari 2008 terhadap President Ramos-Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao, yang mengakibatkan Presiden mengalami luka serius, menunjukkan mengapa banyak orang mengkhawatirkan berlanjutnya aksi kekerasan.  Namun, kematian pemimpin kaum pemberontak, Alfredo Reinado, mungkin bisa mengurangi ketakutan, terlebih lagi jika sisa-sisa pejuangnya bisa ditaklukkan.   Kematiannya ternyata tidak menimbulkan kerusuhan diantara para pendukung dan simpatisannya di wilayah perkotaan seperti yang telah banyak diramalkan.  Walaupun begitu, masih ada kemungkinan timbulnya kekacauan begitu jam malam dan status siaga dihapus.  Namun, Reinado adalah sebuah perwujudan dari perpecahan di Timor, bukan penyebabnya. Jika tidak ingin muncul ‘Reinado’ baru, pemerintah perlu menangani hal-hal yang menjadi pemicu utama konflik, misalnya ketegangan diantara masyarakat,  masalah-masalah didalam angkatan bersenjata dan kurangnya kemajuan dibidang ekonomi.

Kedua, tersedianya makanan dan tempat berteduh secara cuma-cuma bagaimanapun membuat kehidupan di sebuah kamp pengungsian lebih menarik daripada alternatif yang ada.  Satu faktor lebih jauh lagi yang membuat para pengungsi dari pedesaan enggan untuk meninggalkan kamp di Dili adalah karena di ibukota tersedia lebih banyak peluang di bidang ekonomi.  Ketiga, beberapa kamp pengungsian dalam praktiknya dikelola oleh beberapa individu dan kelompok yang mendapatkan keuntungan pribadi dari banyaknya penghuni. Keuntungan ini bisa didapat dari hasil menguasai pasar gelap penjualan kembali sumbangan makanan atau karena mereka percaya bahwa semakin banyak jumlah penghuni, mereka akan lebih mendapatkan keuntungan politik. Di beberapa kejadian, mereka mengintimidasi dan menghalang-halangi penghuni meninggalkan kamp.

Yang terakhir, banyak para pengungsi yang tidak memiliki tempat untuk mereka pulang.  Bisa dikarenakan banyak rumah-rumah rusak atau hancur yang belum dibangun kembali, atau karena masalah persengketaan hak milik yang tidak bisa diselesaikan dengan berdasarkan sistem undang-undang pertanahan Timor-Leste yang tidak lengkap dan tidak memadai.  Pada dasarnya, jumlah perumahan yang ada sama sekali tidak sebanding dengan jumlah populasi. Perlu untuk membangun lebih banyak rumah lagi, menciptakan sistem untuk menyelesaikan persengketaan hak milik dan memberikan sistem hak milik yang berdasarkan hukum.  Jika tidak, permintaan akan tempat tinggal akan terus menjadi penghalang proses penempatan kembali para pengungsi dan malahan akan menjadi penyebab lebih banyak lagi pengungsian.

Dalam kurun waktu 2006-2007 tidak banyak tindakan yang dilakukan selain bantuan kemanusiaan untuk menangani krisis pengungsian, namun pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki pendekatan yang lebih dinamik.  Pemerintah menghapuskan secara bertahap pembagian bantuan makanan umum untuk kamp pengungsi dan tidak mundur walaupun didera kecaman dan kekawatiran akan terjadinya kekacauan menyusul kematian Reinado. Pendekatan yang dipakai sekarang berlanjut ke rencana pemerintah yang lebih luas yaitu strategi pemulihan nasional yang akan menangani banyak, walaupun belum semua, aspek masalah pengungsian. Beberapa pejabat senior masih berpegang pada harapan yang tidak realistis mengenai kemudahan dan cepatnya para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal mereka. Akan tetapi, pemerintah secara keseluruhan mulai memahami kerumitan masalah ini dan sedang menyusun rencana dengan basis beberapa tahun yang lebih realistis.                                                                                                                

Walaupun strategi pemulihan nasional yang baru mengandung banyak unsur yang dibutuhkan untuk penempatan kembali para pengungsi ke komunitas asal mereka atau, dimana keadaan tidak memungkinkan, memindahkan mereka ke rumah baru, namun pemerintah sebenarnya belum mengalokasikan cukup dana.  Untuk sementara, baru bagian utama pertama – yaitu membangun perumahan – yang didanai dari anggaran tahun 2008, yang sebenarnya tidak mencukupi.  Tidak ada dana disediakan untuk unsur-unsur non-infrastruktur yang sama pentingnya, misalnya untuk hal-hal yang mendukung keamanan, menciptakan lapangan kerja, rekonsiliasi dan jaring pengaman sosial.

Strategi ini juga tidak menangani cara-cara untuk membangun kembali properti-properti yang dipersengketakan kepemilikannya.  Kebanyakan kasus ada dalam kategori ini. Timor amat sangat membutuhkan undang-undang pertanahan baru, sistem pencatatan tanah, sistem untuk pengeluaran hak milik, dan mekanisme untuk menengahi dan menangani persengketaan.  Kebanyakan catatan kepemilikan tanah hancur pada tahun 1999, dan banyak orang yang sebenarnya tidak pernah memiliki sertifikat tanah. Selain itu juga ada pertikaian antara sistem hak milik tradisional, Portugis dan Indonesia.  Masalah-masalah tersebut mendasari terjadinya pengungsian penduduk – banyak orang yang memanfaatkan kerusuhan pada 2006 dengan mengusir tetangga mereka dari tanah yang dipersengketakan – dan beresiko meruntuhkan stabilitas jangka panjang dan kemajuan ekonomi. Rencana undang-undang pertanahan sudah disiapkan, namun pemerintah-pemerintah yang lalu dan sekarang menganggapnya terlalu kontroversial.  Undang-undang ini perlu disetujui. Namun, sebetapapun pentingnya proses reformasi undang-undang pertanahan, akan memakan waktu lama sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk memulangkan para pengungsi yang rumahnya menjadi bahan perselisihan.

Semua instansi yang terkait seharusnya memprioritaskan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan strategi pemulihan. Walaupun pemerintah membutuhkan bantuan dari donor dan organisasi keuangan internasional, namun Timor-Leste memiliki dana yang cukup untuk menutupi sebagian kekurangan dari program untuk pengungsi dari anggaran 2008 itu sendiri dan seharusnya menindaklanjutinya.  Semua pihak perlu untuk mengakui bahwa semakin lama mereka membiarkan masalah ini memburuk, akan semakin sulit untuk menyelesaikannya dan akan semakin besar kemungkinannya berlanjut ke aksi kekerasan lain.

REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Timor-Leste untuk:

1.  Menyebarluaskan dan menjelaskan sepenuhnya strategi pemulihan nasional Hamutuk Hari’i Futuru kepada para pengungsi dalam negeri (IDPs) dan komunitas-komunitas yang akan menerima mereka, dengan menekankan bahwa ini adalah paket yang terbaik dan terakhir untuk para pengungsi dan mereka akan rugi jika tidak menerimanya.

2.  Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk unsur-unsur didalam strategi yang sampai sekarang belum didanai dan menggunakan tinjauan anggaran tengah-tahun untuk memastikan setiap bagian utama dari strategi. Mengalokasikan paling tidak sedikit dana yang diambil dari sumber-sumber pemerintah pusat untuk setiap instansi terkait dan menggunakan pinjaman lunak internasional dan bantuan donor luar negeri untuk menutup kekurangan dana.

3.  Memulai lagi proses dialog dibawah kementerian solidaritas sosial dengan memusatkan perhatian pada komunitas dimana banyak warganya mengungsi dikarenakan aksi kekerasan, mendorong mereka supaya menerima kepulangan para pengungsi dan mengalokasikan dana tambahan ke kementerian untuk tujuan ini.

4.  Menyebarluaskan dan menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di laporannya Chega! (Cukup!) sebagai masukan untuk dialog dan rekonsiliasi nasional.

5.  Mengadili secara hukum oknum-oknum yang paling bertanggung jawab pada aksi kekerasan di tahun 2006, termasuk mereka yang memulai aksi pembakaran, dan menjamin bahwa kejahatan yang menggunakan aksi pembakaran dengan sengaja akan diusut tuntas sesuai dengan hukum.

6.  Mempercepat proses reformasi di bidang keamanan, dengan memprioritaskan pada pendekatan kepolisian yang membaur dengan masyarakat (community policing) dan perlindungan pada warga yang rentan akan bahaya, dan sekaligus juga memperbanyak kehadiran polisi di daerah-daerah bermasalah di Dili dan melakukan patroli secara teratur di kamp-kamp pengungsian dan di daerah dimana para pengungsi akan pulang.

7.  Mengakhiri pembagian bantuan makanan secara umum di kamp pengungsian dan, dengan bantuan dari para donor dan pihak lainnya, mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap para warga dan kelompok yang rentan akan bahaya baik didalam maupun diluar kamp, guna membantu penyusunan mekanisme bantuan sosial yang efektif.

8.  Mengembangkan program-program, dengan bekerjasama bersama para donor, untuk menciptakan lapangan kerja diluar kota Dili dan memusatkan perhatian bukan hanya pada pekerjaan yang bersifat jangka pendek, melainkan juga menciptakan peluang kerja yang permanen, dengan penekanan kuat pada bidang yang bermanfaat untuk kaum wanita.

9.  Mengembangkan manajemen tanah dan kepemilikan properti yang berfungsi, termasuk dengan:

(a)  menyetujui undang-undang hak milik tanah yang telah disusun oleh kementerian hukum pada 2004 untuk menggantikan sistem peraturan yang kurang cocok yang didasarkan pada unsur-unsur dari hukum Indonesia, PBB dan paska kemerdekaan yang kini dipakai.

(b)  memprioritaskan pembuatan sistem pencatatan tanah dan hak milik tanah;

(c)  menciptakan mekanisme untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa dengan kekuatan hukum; dan  

(d)  menyediakan dana yang cukup untuk menangani jumlah persengketaan yang amat banyak, begitu juga dengan masalah hak milik yang terutama sekali menimpa para wanita.

10.  Mempraktekkan Strategi Perumahan Nasional (National Housing Strategy) yang dibentuk pada 2004, guna mengurangi masalah kekurangan perumahan yang mendasari masalah pengungsian bagi banyak individu.

11.  Menerima kenyataan bahwa para pengungsi adalah penduduk Dili dan akan tetap demikian, membuat rencana untuk menyediakan perumahan dan pelayanan dasar untuk warga ibukota yang terus bertambah. Menggantikan Rencana Perkotaan (Urban Plan) Dili dengan yang baru yang telah mendapatkan masukan dari semua yang berkepentingan  dan yang mencerminkan ukuran sebenarnya beserta keadaan kota Dili.

12.  Membuat rencana darurat untuk mengatasi krisis pengungsian dimasa depan, termasuk yang disebabkan oleh bencana alam, dengan cara:

(a)  mengidentifikasi daerah yang cocok untuk kamp pengungsian; dan

(b)  mengembangkan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi bencana bencana, dibawah kepemimpinan kantor perdana menteri atau wakilnya.

Kepada UN Mission (UNMIT), Para Donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk:

13.  Mendukung pemerintah dalam melaksanakan strategi pemulihan nasional, termasuk dengan mendorong lembaga keuangan internasional guna menyediakan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja, dan dengan menyediakan dana tambahan untuk menambahi alokasi dana dari pemerintah untuk unsur-unsur lain.

14.  Meminta semua permohonan bantuan untuk strategi pemulihan nasional supaya melewati satu badan pemerintahan, misalnya kantor wakil perdana menteri.

15.  Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada semua lima bagian utama didalam strategi pemulihan nasional, dan juga pada bidang kritis lainnya yang tidak tercakup dalam strategi, termasuk mengakhiri kekebalan hukum orang-orang yang terlibat pada aksi kekerasan tahun 2006, menyusun undang-undang pertanahan baru, sistem pencatatan tanah, sistem hak untuk memiliki properti, mekanisme untuk menengahi dan menangani persengketaan, dan supaya menawarkan bantuan yang bersifat teknis untuk bidang-bidang seperti penanggulangan bencana, perencanaan kota dan administrasi pertanahan.

Dili/Brussels, 31 Maret 2008

 
This page in:
English
Bahasa Indonesia

More Information