You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Timor-Leste > Managing Land Conflict in Timor-Leste

Menangani Konflik Tanah di Timor-Leste

Asia Briefing N°110 9 Sep 2010

RINGKASAN IKHTISAR

Walau Timor-Leste sudah merdeka selama delapan tahun, masih saja tidak ada dasar hukum untuk menetapkan kepemilikan tanah di negara itu. Tanpa adanya dasar hukum, tantangan untuk menegakkan hak atas properti telah menjadi semakin rumit dan telah meningkatkan potensi konflik. Penyaringan klaim-klaim yang saling tumpang tindih yang diwariskan dari kedua pemerintahan kolonial sebelumnya, tugas yang sarat muatan politik, telah dipersulit dengan pendudukan properti secara ilegal yang terjadi secara meluas setelah pengungsian lebih dari setengah populasi Timor-Leste sebagai imbas referendum tahun 1999. Ketidakpastian hukum dan sosial yang ditimbulkannya memperbesar efek krisis tahun 2006 di Timor-Leste, yang mengakibatkan pemindahan penduduk secara besar-besaran di dalam dan di luar ibukota. Penyelesaian terhadap ketidakpastian-ketidakpastian ini lewat undang-undang, peraturan dan kebijakan baru diperlukan untuk mengurangi konflik, menurunkan resiko ketidakstabilan yang lebih jauh lagi, dan memberikan jalan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang menumpuk dari dulu atau yang bisa terjadi di kemudian hari.

Sengketa tanah telah timbul dari pengungsian di masa lalu yang antara lain diakibatkan oleh pemaksaan relokasi, pendudukan militer dan pergolakan hebat di dalam negeri. Meskipun memiliki sejarah yang rumit ini , namun tidak banyak sengketa kepemilikan tanah berujung dengan kekerasan. Banyak sengketa berhasil diselesaikan atau setidaknya ditangani lewat mediasi informal dan hal ini menunjukkan kuatnya pemahaman adat atas kepemilikan tanah dan masyarakat lokal. Namun begitu, untuk beberapa kasus, penyelesaiannya masih di luar kapasitas para kepala-kepala desa, sesepuh setempat maupun pemuka agama. Kasus-kasus yang lain masih “menunggu” pembuatan undang-undang yang sudah lama dijanjikan yang diharapkan bisa mengklarifikasi kasus-kasus yang memiliki akar sejarah yang kompleks (dan tidak terdokumentasi). Resikonya hal ini telah menimbulkan ekspektasi terhadap undang-undang tersebut yang sulit untuk dipenuhi sendirian. Banyak dari masalah-masalah ini lebih bersifat politik daripada teknis, dan tidak dapat diselesaikan dengan hanya menerapkan sertifikasi hukum. Mengingat lemahnya sistem hukum di Timor-Leste, dukungan terhadap mediasi yang ada sekarang ini perlu diperkuat seiring dengan undang-undang baru untuk memberikan pilihan yang realistis bagi pihak-pihak yang bersedia menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Pembahasan rencana perundang-undangan mengenai sertifikasi tanah di parlemen akan menjadi langkah awal penting menuju manajemen yang lebih baik terhadap sengketa tanah dan membuka jalan bagi penegakan hukum perdata yang baru untuk mengatur seluruh hak atas properti. Legislasi itu akan memberikan bukti awal kepemilikan secara hukum dan memberikan perlindungan dalam pasar properti yang sedang tumbuh. Hal ini juga akan menaikkan kepentingan dalam sengketa kepemilikan, dan oleh karena itu juga menaikkan resiko konflik. Meskipun pengumpulan klaim-klaim tanah  yang sedang dilakukan di banyak wilayah perkotaan di Timor-Leste telah memperlihatkan bahwa tingkat sengketa kepemilikan tanah jumlahnya di bawah 10 persen, tapi hal itu juga telah mengangkat persoalan yang tadinya terbenam naik ke permukaan, seperti masalah-masalah warisan antar-keluarga dan ketegangan mengenai kepemilikan tanah ulayat antar kelompok masyarakat.

Pemerintah Timor-Leste sejauh ini belum berhasil menyediakan alternatif pemukiman bagi mereka yang mengungsi atau terusir dari tempat mereka berdiam saat ini, dimana hal ini merupakan sebuah elemen penting dari  hak konstitusional atas perumahan. Kemungkinan terburuk (worst-case scenario) dari hal ini adalah apabila sistem administrasi pertanahan yang baru mengabsahkan pencabutan hak kepemilikan tanpa memberikan perlindungan dasar bagi mereka yang kemungkinan akan terusir karena menduduki sebidang tanah secara ilegal, atau  akibat pengambilalihan hak milik oleh pemerintah. Tanah di Dili dan wilayah perkotaan yang lain saat ini sudah memiliki harga jual yang tinggi. Perlindungan di dalam rancangan perundang-undangan atas tanah yang berada di bawah kepemilikan secara adat – termasuk mayoritas tanah di Timor-Leste – sangat lemah, terutama di hadapan kekuasaan luas yang diberikan kepada negara. Di sejumlah besar kelompok masyarakat, sertifikat tanah perseorangan yang ditawarkan oleh perundang-undangan yang baru sepertinya tidak akan sesuai atau laku. Pemerintah memiliki hak prerogatif dalam membangun negara, tapi tanpa adanya kebijakan perlindungan yang jelas dan bisa dilaksanakan bagi mereka yang akan membutuhkan pemukiman kembali, hal ini akan beresiko menciptakan ketidakpuasan dan penolakan terhadap otoritas negara, sehingga memperlemah hak-hak yang padahal sedang diupayakan untuk diperkuat. Adanya rencana ambisius pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sebelum tahun 2030 membuat penyelesaian persoalan-persoalan ini semakin mendesak.

Perkuatan hak-hak properti di Timor-Leste membutuhkan lebih dari sebuah undang-undang. Diperlukan konsultasi dan kesepakatan yang lebih jauh mengenai bagaimana mengelola aset tanah ulayat, terutama karena Timor-Leste saat ini sedang berusaha untuk mendorong investasi-investasi baru. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, tujuan jangka menengah pemerintah sebaiknya mengembangkan sebuah kebijakan penggunaan tanah yang komprehensif yang menggabungkan prioritas masyarakat. Upaya-upaya sebelumnya yang didorong oleh para donor, tidak mencukupi. Keterlibatan pemerintah di tingkat tinggi dan mediasi yang lebih baik juga diperlukan untuk menyelesaikan banyak tantangan politik yang melingkupi sengketa tanah yang lebih problematis. Walaupun undang-undang atas sertifikasi tanah tetap menjadi langkah awal, hingga saat ini pemahaman masyarakat terhadap rancangan undang-undang tersebut sangatlah buruk. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, debat publik yang lebih luas harus dilakukan dengan didahului pemberian informasi kepada publik mengenai undang-undang dan implikasinya. Keperluan debat publik ini harus diseimbangkan dengan keinginan agar tidak ada penundaan pengesahan undang-undang lebih jauh lagi.

Bersamaan dengan rencana pemerintah mempercepat pembangunan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan dukungan para donor, prioritas pemerintah sebaiknya mencakup:

  • Konsultasi dan penjelasan lebih jauh mengenai implikasi undang-undang pertanahan dan perundang-undangan yang terkait sebelum disahkan oleh parlemen;
  • Klarifikasi cepat mengenai rencana perlindungan dasar dan pemukiman kembali bagi mereka yang akan diharuskan pindah setelah dianggap merupakan pemukim ilegal;
  • Keterlibatan dengan masyarakat setempat mengenai cara pemerintah untuk dapat melindungi hak masyarakat dan akses ke tanah yang berada di bawah kepemilikan adat;
  • Upaya-upaya untuk memperkuat dukungan bagi proses mediasi informal seiring dengan sertifikasi tanah formal; dan
  • Memulai pembahasan mengenai sebuah kebijakan pertanahan dan perumahan yang komprehensif yang akan menggabungkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah.

Dili/Brussels, 9 September 2010

More Information