Tentang Crisis Group

semua laporan-laporan Crisis Group yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia terdaftar di bawah halaman ini

Fakta dan Figur:

International Crisis Group didirikan pada tahun 1995
Anggaran tahunan (2009) mencapai US$ 15,5 juta
Jumlah pegawai di seluruh dunia mencapai sekitar 130 pegawai full-time yang berasal dari 46 kewarganegaraan dan berbicara dalam 54 bahasa.
Memantau lebih dari 60 situasi rawan konflik
Lebih dari 80 laporan dan briefing diterbitkan per tahun
Lebih dari 70 edisi buletin Crisis Watch telah diterbitkan sejak tahun 2003
Lebih dari 860 laporan dan briefing yang telah diterbitkan sejak tahun 1995
Lebih dari 25,000 terdaftar sebagai penerima laporan
Lebih dari 140,000 penerima laporan yang mendaftar secara online melalui website ICG
Lebih dari 2,2 juta pengunjung website ICG per tahun
Lebih dari 14,000 sebutan/kutipan mengenai (Crisis Group dan Staff) di media massa seluruh dunia per tahun
Lebih dari 150 jumlah edisi/kolom opini (Op.Ed) yang diterbitkan per tahun
Presiden and Pemimpin Eksekutif: Louise Arbour, mantan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Azasi Manusia/ HAM-PBB (sejak Juli 2009)

1. International Crisis Group dikenal sebagai sebuah lembaga dunia yang independen, non-partisan, sumber analisis dan rekomendasi kepada pemerintah, semacam lembaga antar-pemerintah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Bank Dunia, yang sangat terpandang dalam hal pencegahan dan penyelesaian konflik-konflik berbahaya. Hasil kerja kami telah diakui oleh, diantaranya, mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, sebagai (‘kesadaran global dan kekuatan tulus untuk perdamaian’); mantan Presiden AS, Bill Clinton (‘di sudut yang paling bermasalah di muka bumi ini, kami merupakan mata, telinga, dan kesadaran bagi masyarakat global’); mantan Menlu AS dan penerusnya, Condoleeza Rice menyebut kami sebagai (‘organisasi yang disegani dan punya pengaruh luas’); Colin Powell (‘sebuah cermin akan kesadaran di dunia); dan Madeleine Albright (‘sebuah organisasi pencegahan konflik yang menyeluruh’); Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso (‘suara yang sangat inspiratif dan berpengaruh dalam bidang pencegahan konflik); Menlu Spanyol Miguel Angel Moratinos (‘sumber informasi wajib bagi pemerintah dan khususnya institusi-institusi yang bekerja mengurusi masalah perdamaian dan pencegahan konflik’); Wakil Khusus Pemerintah AS untuk Afganistan dan Pakistan, Richard Holbrooke (‘sebuah ide yang brilian…yang diterapkan dengan bagus’, laporan seperti Crisis Watch, belum pernah ada yang sebagus ini di pemerintahan’) Crisis Group secara terus-menerus menerima pengakuan serupa dari berbagai media yang cukup berpengaruh, seperti Quentin Peel dari Financial Times (‘sebuah standar penting untuk analisis detail yang mengutamakan observasi dan pengalaman nyata daripada teori’) dan dari The Economist yang menyebut laporan kami sebagai (‘sangat berharga’).

2. Crisis Group didirikan pada tahun 1995 sebagai sebuah organisasi internasional non-pemerintah atas inisiatif sekelompok tokoh transatlantik yang prihatin dengan kegagalan masyarakat internasional untuk mengantisipasi dan merespon secara efektif tragedi- tragedi yang terjadi di Somalia, Rwanda dan Bosnia pada awal tahun 1990an. Kelompok ini dipimpin oleh Morton Abramovich (mantan Duta Besar AS untuk Turki dan Thailand, yang kemudian menjadi presiden Carnegie Endowment for Peace), Mark Malloch Brown (yang kemudian menjadi Kepala UNDP, pernah menjadi wakil SekJen PBB, dan wakil Menlu Inggris untuk Afrika, Asia dan PBB), dan organisasi ini dipimpin pertama kalinya oleh Senator George Mitchell. Gagasannya adalah menciptakan sebuah organisasi baru – tidak seperti lainnya – yang didukung oleh para pegawai yang sangat profesional bertindak sebagai mata dan telinga dunia untuk pencegahan konflik, dan yang didukung pula oleh sebuah dewan yang beranggotakan orang-orang yang cukup berpengaruh dan mampu memobilisasi tindakan efektif dari para pembuat kebijakan di dunia.

3. Dari permulaan yang kecil – sebuah kantor kecil hanya dengan dua pegawai di London, dan sejumlah kecil staf lapangan di Balkan dan Afrika Barat – Crisis Group berkembang sangat pesat dalam beberapa kurun waktu terakhir ini dan memperkerjakan sekitar 130 pegawai full-time di seluruh dunia, mewakili diantaranya, 46 kewarganegaraan dan berbicara 54 bahasa yang berbeda, dan juga didukung oleh sekitar 20 konsultan dan 40 pegawai magang. Mereka tersebar di sembilan kantor regional dan di delapan belas lokasi lainnya yang meliputi lebih dari 60 negara rawan konflik; dan di empat kantor advokasi, baik di Brussels (kantor pusat), Washington, New York, dan London; dan kantor penghubung di Moskow dan Beijing. Setiap tahun, Crisis Group menerbitkan sekitar 80 laporan dan brifing, dan juga buletin bulanan CrisisWatch yang menghadirkan situasi terkini di sekitar 70 wilayah rawan konflik. Publikasi disebarluaskan melalui email kepada sekitar 25,000 penerima dan lebih dari 140,000 pelanggan online, namun juga bisa diakses secara gratis di website kami, yang semakin populer pada beberapa tahun terakhir ini, yakni mencapai lebih dari 2,2 juta pengunjung pada tahun 2008.

4. Hal yang membedakan Crisis Group dari organisasi serupa yang juga bekerja dalam analisis konflik, pencegahan dan resolusinya adalah kombinasi unik dari analisis berbasis lapangan, perumusan kebijakan secara tajam, terperinci, dan advokasi tingkat tinggi, dengan peranan kunci dimainkan oleh tim managemen senior yang sangat berpengalaman di pemerintahan dan juga oleh para anggota aktif Dewan Pengawas yang beranggotakan beberapa negarawan dan negarawati senior yang pernah mengukir prestasi - hal yang sangat tidak umum untuk sebuah NGO.

Dewan Pengawas Crisis Group dipimpin oleh Lord (Christopher) Paten, mantan Komisioner Uni Eropa untuk hubungan luar negeri, Gubernur Hong Kong, dan pejabat di kementrian Inggris; dan oleh Duta Besar Thomas Pickering, mantan Duta besar AS di PBB, Rusia, India, Israel, Jordan, El Salvador dan Nigeria, wakil Menlu AS untuk bidang politik, dan mantan deputi senior untuk hubungan international di perusahaan Boeing. Sedangan selaku Presiden dan Pemimpin Eksekutif sejak bulan Juli 2009 dijabat oleh Louise Arbour, mantan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) untuk Hak Azasi Manusia/ HAM-PBB dan Hakim Agung pada Pengadilan Perang Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda (ICTY/ICTR). Beliau menggantikan Gareth Evans, mantan Menlu Australia (1988-1996) yang juga aktif di berbagai panel dan komisi internasional yang sebelumnya menjabat selaku Presiden sejak Januari 2000 sampai dengan Juli 2009.

Laporan laporan Crisis Group dan kegiatan advokasi yang terkait dengannya telah memiliki kontribusi langsung dalam pencegahan dan resolusi konflik di seluruh dunia, terlebih ketika para pembuat kebijakan sedang bergulat dengan bagaimana menangani ekstrimis Islam dan terorisme, proliferasi nuklir, konflik-konflik lokal dan berbagai masalah yang seringkali berkaitan dengan kondisi negara-negara yang mengalami gagal, buruk dan tidak berdaya

Kami secara umum dipandang memainkan peran penting dalam 6 hal berikut:

Membunyikan lonceng peringatan utama : dalam buletin bulanan Crisis Watch, dan secara khusus melalui ‘Conflict Alerts’, contohnya di Ethiophia-Erithrea, Darfur, Georgia-Rusia, Somalia, Sri Lanka dan Pakistan;

Memberi kontribusi baik dalam proses maupun substansinya, dengan memberi dukungan dan rekomendasi dari balik layar pada berbagai proses perdamaian internasional, seperti di Sudan, Burundi, Uganda Utara, Zimbabwe, Aceh, Nepal dan Kenya;

Menghasilkan analisis yang sangat detail disertai masukan dan rekomendasi pada isu-isu kebijakan tertentu yang berkaitan dengan situasi rawan konflik di seluruh dunia, membantu para pembuat kebijakan di Dewan Keamanan PBB, organisasi-organisasi regional, negara-negara donor dan berbagai pihak yang punya pengaruh besar, maupun di negara-negara yang tengah mengalami konflik; agar berusaha lebih baik untuk mencegah, mengelola dan mengatasi konflik serta untuk membangun kembali pasca konflik: contoh terkini meliputi Irak (khususnya masalah Kirkuk), Guinea, Kolombia, Kordofan Selatan di Sudan, Haiti, Tajikistan dan Bangladesh.

Menyediakan informasi yang detail dan akurat, yang mungkin tidak bisa diperoleh dari sumber manapun mengenai perkembangan suatu konflik, kerusuhan massa dan terorisme, yang digunakan sebagai referensi khusus para pembuat kebijakan, contohnya mengenai Jemaah Islamiyah di Indonesia, Kelompok-kelompok jihadi di Pakistan dan Afganistan, dan Mahkamah/Pengadilan Islam di Somalia.

Menawarkan pemikiran strategis baru berkenaan dengan situasi krisis dan konflik dunia yang paling rumit, menawarkan wacana/pemikiran dan pengertian bijak, seperti pada kasus nuklir Iran, pemahaman tentang peran Islam di seluruh dunia, konflik Arab Israel, dan langkah maju dalam isu-isu Myanmar/Burma, Siprus, Kosovo, Irak dan Sahara Barat; dan

Mendukung tatanan international yang berdasarkan pada aturan-aturan daripada cara kekerasan, dan secara khusus ikut mempengaruhi resolusi-resolusi PBB dan struktur internasional sehubungan dengan norma internasional yang baru mengenai “tanggung jawab untuk melindungi”

Crisis Group berkantor pusat di Brussels, dengan beberapa kantor perwakilan advokasinya di Washington D.C (sebagai pusat wewenang hukum), New York, London, dan kantor penghubung di Moskow dan Beijing. Pada saat ini, Crisis Group mengoperasikan beberapa kantor regional atau perwakilan lokal di Baku, Bangkok, Beirut, Bishkek, Bogotá, Bujumbura, Dakar, Damascus, Dili, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Jerusalem, Kabul, Kathmandu, Kinshasa, Nairobi, Port-au-Prince, Pretoria, Pristina, Sarajevo, Seoul, dan Tbilisi, didukung oleh para analis yang bekerja di lebih dari 60 wilayah rawan krisis/konflik di empat benua. Di Afrika, meliputi Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Madagaskar, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uganda dan Zimbabwe; di Asia, Afghanistan, Bangladesh, China-Taiwan, Indonesia, Kashmir, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar/Burma, Nepal, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan dan Uzbekistan; di Eropa, Armenia, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Siprus, Georgia, Kosovo, Macedonia, Rusia (Kaukasus Utara), Serbia, dan Turki; di Timur Tengah, dan Afrika Utara, Algeria, Mesir, Iran, Iraq, Israel/Palestina, Negara-negara Teluk, Lebanon, Moroko, Saudi Arabia, Siria dan Yaman; dan di Amerika Latin dan Karibia, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Haiti, Guatemala dan Venezuela.

7. Anggaran tahunan Crisis Group saat ini mencapai $15.5 juta. Dukungan dana diperoleh dari sumbangan pemerintah (sekitar 50 persen), yayasan-yayasan (sekitar 27 persen) lembaga donatur dan donasi pribadi (23 persen), yang sebagian besar pengelolaannya diserahkan pada kebijakan manajemen Crisis Group (lebih dari 70 persen) daripada yang dialokasikan untuk program-program khusus. Untuk daftar lengkap para donor, silahkan klik disini. Anda juga bisa melihat Pernyataan Finansial dan Laporan Auditor, pada medio 2009.

Indonesian translations

Radikalisasi dan Dialog di Papua, Asia Report Nº188, 11 Mar 2010

Mengembalikan Tanggung Jawab Kepada Polisi Timor-Leste, Asia Report N°180, 3 Dec 2009

Indonesia: Pengeboman Hotel, Asia Briefing N°94, 24 Jul 2009

Indonesia: Kekhawatiran Pra-Pemilu di Aceh, Asia Briefing N°81, 9 Sep 2008

Indonesia : Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) Tentang Ahmadiyah, Asia Briefing N°78, 7 Jul 2008

Indonesia: Ketegangan Antar Agama di Papua, Asia Report N°154, 16 Jun 2008

Krisis Pengungsian di Timor-Leste, Asia Report N°148, 31 Mar 2008

Indonesia: Industri Penerbitan Jemaah Islamiyah, Asia Report N°147, 28 Feb 2008

Timor-Leste: Reformasi di Bidang Keamanan, Laporan Asia no 143, 17 Jan 2008

“Deradikalisasi” dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Asia Report N°142, 19 Nov 2007

Aceh: Komplikasi Pasca Konflict, Asia Report N°13, 94 Oct 2007