Burma/Myanmar: Setelah Crackdown Terhadap Biarawan

To access this media release in English, please click here.

Yangon/Jakarta/Brussels, 31 Januari 2008: Sebuah pendekatan bermata tiga, yang melibatkan kekuatan-kekuatan dari PBB, negara-negara tetangga dan masyarakat internasional secara luas, dibutuhkan untuk mendorong adanya perubahan di Burma/Myanmar.

Burma/Myanmar: Setelah Crackdown Terhadap Biarawan,* laporan terbaru dari International Crisis Group, membahas implikasi protes rakyat pada September 2007 dan penumpasan berdarah terhadap mereka. Laporan ini juga menawarkan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan kemelut. Walaupun pihak militer tetap berkuasa kuat, kejadian tahun kemarin menegaskan betapa dalamnya masalah politik dan ekonomi mereka; bahkan sekutu rezim menyadari bahwa strategi baru sangatlah dibutuhkan.

“Negara-negara tetangga Myanmar, terutama Cina dan negara-negara ASEAN, perlu untuk memanfaatkan kesempatan ini”, kata John Virgoe, Direktur Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Pembicaraan multi partai di tingkat regional – yang dikoordinasi dengan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ibrahim Gambari, dan disokong oleh masyarakat internasional secara luas – memberi harapan terbaik untuk melontarkan proses penting yaitu rekonsiliasi nasional dan reformasi yang lebih luas”.

“Indonesia dapat memainkan peranan penting, mungkin dengan memprakarsai sebuah rapat regional yang serupa dengan Jakarta Informal Meeting (JIM/Rapat Informal Jakarta) yang menjadi permulaan proses perdamaian Kamboja pada tahun 1988 dan 1989,” kata Presiden Crisis Group, Gareth Evans (yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australian dan terlibat secara dekat dengan proses tersebut).

Walaupun kesempatan untuk berubah memang ada, akan tetapi juga ada halangan struktural yang cukup besar. Tentara masih sangat berkuasa. Pemimpin tingginya bersikeras bahwa hanya dengan bentuk negara yang dipimpin kaum militer dan diperintah dari pusat yang bisa menyatukan negara. Myanmar juga menghadapi tantangan yang besar sekali untuk mengatasi warisan kebobrokan dengan adanya konflik, kemiskinan dan kegagalan institusi yang telah berlangsung puluhan tahun. Masalah-masalah ini menjadi pemicu krisis terakhir dan dapat membuat pemerintahan selanjutnya kewalahan.

Semua pelaku internasional yang berkemampuan untuk mengubah keadaan seberapapun kecilnya perlu untuk terlibat secara langsung dalam usaha-usaha memperbaiki keadaan, termasuk membantu dengan menciptakan kebudayaan berpolitik yang lebih luas cakupannya, lebih melibatkan banyak pihak dan lebih terorganisasi Pada intinya, utusan khusus Gambari memainkan peranan penting dalam mengajukan dialog dan mengkoordinasi usaha-usaha bersama dalam skala internasional yang sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Beliau layak mendapatkan dukungan yang kuat dan konsisten dari dunia internasional, termasuk dari Ban Ki-Moon sendiri, yang mana keterlibatannya secara langsung dalam diskusi akan menjadi sebuah tanda kuat.

Pihak lain juga mempunyai peranan penting. Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari Cina dan anggota-anggota inti ASEAN – semisal Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam – seharusnya lebih menggalang keakraban dengan pemerintah Myanmar untuk mengajak mereka berdiskusi mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi stabilitas regional dan pembangunan.

Sedemikian juga dengan masyarakat internasional yang lebih luas, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Australia, Kanada, Jepang, Norwegia dan lain-lain, harus tetap menempatkan masalah hak asasi manusia pada agenda paling atas. Dibutuhkan sanksi yang lebih efektif terhadap para pemimpin rezim, dibarengi dengan adanya insentif positif untuk reformasi. Demikian juga dibutuhkan bantuan untuk menyelamatkan jiwa rakyat dan memperkuat dasar-dasar di masa depan untuk mewujudkan transisi yang berhasil menuju perdamaian, demokrasi dan ekonomi yang efektif.