Pada tanggal 9 Desember 2002, sebuah perjanjian penghentian permusuhan di Aceh dirampungkan di Jenewa, seraya membawa harapan munculnya akhir dari pertikaian selama 26 tahun antara pasukan pemerintah Indonesia dan para gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak itu telah terjadi banyak perkembangan yang positif, dan yang paling menonjol, penurunan drastis tingkat kekerasan. 

Namun demikian, perjanjian perdamaian tersebut bukan merupakan penyelesaian bagi perdamaian, melainkan lebih merupakan kerangka kerja untuk melakukan negosiasi menuju penyelesaian konflik, dan hal ini masih sangat rapuh. Dua bulan pertama beranjaknya kesepakatan tersebut seharusnya merupakan tahapan membangun kepercayaan, namun bukannya kepercayaan yang dibangun, justru kecurigaan masing-masing pihak terhadap maksud lawannya di jangka panjang semakin menguat.

Pada tanggal 9 Februari 2003, kedua belah pihak memasuki tahap pelaksanaan selama lima bulan, namun dengan beberapa perselisihan utama belum terselesaikan. Hal ini termasuk bagaimana pihak militer Indonesia akan melakukan relokasi seiring dengan penempatan jumlah senjata yang kian meningkat di berbagai lokasi tertentu oleh GAM. Pemimpin GAM mungkin telah menerima konsep otonomi sebagai titik awal pembicaraan namun bukan sebagai tjuan akhir politik, selain itu kelompok gerilya tetap tidak banyak tergugah untuk mengubah diri menjadi partai politik yang menjadi bagian dari sistim elektoral di Indonesia  

Kecil kemungkinannya tentara Indonesia bakal berdiam diri untuk waktu yang tidak pasti jika meredanya kekerasan justru menimbulkan lebih banyak lagi kegiatan organisasi menuju kemerdekaan, seperti yang tampaknya tengah terjadi, apakah kegiatan tersebut secara formal melanggar perjanjian atau tidak. Pemerintah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pun menjadi penghalang menuju perdamaian yang kekal, karena kredibilitasnya yang sangat rendah, selain secara luas dipandang korup. Selama pemerintahan tersebut dilihat sebagai  wujud “otonomi” sebagaimana  yang diberikan kepada Aceh sesuai undang-undang Agustus 2001, maka banyak orang Aceh tetap melihat kemerdekaan sebagai alternatif yang lebih baik. 

Perjanjian 9 Desember 2002 yang ditengahi oleh sebuah organisasi non pemerintah berkedudukan di Jenewa, yaitu Henri Dunant Centre (HDC), merupakan hasil dari proses negosiasi yang alot selama tiga tahun, serta berbagai upaya berselang untuk mengakhiri kekerasan yang berhasil untuk waktu yang singkat, namun kemudian runtuh. 

Perjanjian ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ada pemantau mancanegara. Struktur bagi penyelidikan dan pelaporan pelanggaran yang dimilikinya sudah jauh lebih transparan daripada perjanjian-perjanjian sebelumnya. Selain itu didukung oleh jajaran tertinggi pemerintahan Indonesia serta oleh serangkaian luas donatur internasional. Perjanjian ini merupakan kesempatan yang terbaik – dan mungkin yang terakhir – bagi 4,4 juta rakyat Aceh untuk mencapai perdamaian melalui perundingan. Ini mungkin juga menjadi kesempatan terakhir memperoleh dukungan internasional untuk melakukan reformasi pada pemerintahan setempat serta mendapatkan bantuan rekonstruksi pasca-perang yang cukup besar. Jika perjanjian dapat bertahan, tidak semua pihak menang, namun jika gagal, maka semua pihak kalah. 

Konsekuensi kegagalan bakal suram dan operasi militer yang ditingkatkan sudah hampir pasti terjadi. Luapan semangat yang ditimbulkan perjanjian tersebut diseluruh Aceh seharusnya menjadi cukup alasan bagi semua pihak agar berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin keberhasilannya.

Jakarta/Brussels, 27 Februari 2003