Setelah Abu Dujana dan Nuaim Ditangkap
Setelah Abu Dujana dan Nuaim Ditangkap
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Op-Ed / Asia

Setelah Abu Dujana dan Nuaim Ditangkap

Penangkapan Abu Dujana adalah keberhasilan besar bagi polisi, meskipun signifikansinya tidak perlu dibesar-besarkan. Setumpuk informasi baru diharapkan bisa muncul, terutama tentang struktur, pendanaan, rekrutmen, kepemimpinan, rencana, dan aliansi Jemaah Islamiyah (JI) dengan organisasi lain. Ini akan membuat organisasi jihad terbesar di kawasan Asia Tenggara itu semakin sulit bekerja di bawah tanah. Namun, ini bukan berarti tamatnya JI ataupun terorisme di Indonesia.

Abu Dujana dan Organisasi JI

Abu Dujana adalah tokoh kunci dalam tubuh JI, tapi dia melapor kepada komandan yang lebih tinggi-Nuaim alias Abu Irsyad alias Syahroni alias Zuhroni, veteran perang Afganistan kelahiran Jakarta, yang sekarang berusia sekitar 45 tahun. Nuaim pernah menjadi kepala Mantiqi II Jemaah Islamiyah, komando teritorial yang membawahi sebagian besar wilayah Indonesia. Subur Sugiarto, salah satu kepala pelaksana operasi Bom Bali II, dalam berkas pemeriksaannya menyatakan Abu Irsyad adalah amir baru JI. Ini masuk akal sebab, ketika komando di wilayah Singapura, Malaysia, Filipina dan Australia dihancurkan dan terpecah belah, kepala divisi JI di Indonesia otomatis menjadi pemimpin puncak dalam hierarki organisasi ini.

Abu Dujana dan Nuaim adalah anggota komando sentral (markaziyah) dan tidak jelas benar siapa lagi yang masih aktif di level itu. Zulkarnaen, komandan sayap militer JI pada saat terjadi Bom Bali I, bisa jadi termasuk satu figur di sana, meskipun tampaknya dia telah menghilang sejak beberapa tahun lalu. Noor Din M. Top tidak pernah memegang posisi yang berkaitan dengan kekuasaan, dan dalam beberapa kasus kelihatan ia telah meninggalkan JI untuk membentuk organisasi sendiri pada sekitar 2003. Dulmatin dan Umar Patek, yang namanya sering disebut-sebut sebagai buron nomor wahid, juga tidak pernah menjadi pejabat senior dan sekarang beroperasi di luar struktur JI sejak melarikan diri ke Mindanao, Filipina, pada 2003.

Sejak peledakan Bom Bali II, organisasi JI bergerak cepat untuk mengganti mereka yang tertangkap atau terbunuh. Sejak 2002, misalnya, komandan JI di Jawa Timur saja sudah berganti setidaknya empat kali. Tapi suplai figur baru ini tentu saja terbatas, pengalaman mereka pun makin lama makin menurun. Jika strukturnya diamati dari atas ke bawah, tampak jelas bahwa JI sudah makin lemah, terutama lima tahun terakhir ini. Untuk memahami daya tahan dan kemampuan adaptasinya, penting untuk tidak hanya melihat tokoh, tapi juga ikatan-ikatan yang menyatukan para kader JI di tingkat akar rumput.

Ikatan persaudaraan sudah dicatat cukup baik selama ini. Banyak anggota JI yang mempunyai kakak atau adik dalam pergerakan yang sama: beberapa pria menikahi adik perempuan dari rekan sesama "mujahidin". Sel al-Ghuroba di Karachi, Pakistan, hampir semuanya beranggotakan adik-adik para anggota JI dari Malaysia, yang ketika itu dikelola oleh Mantiqi I. Ikatan pendidikan juga penting, terutama organisasi alumni. Angkatan 1995 di Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, misalnya, menghasilkan pengebom Hotel Marriott: Asmar Latin Sani, Mohamed Rais yang sekarang mendekam di penjara Cipinang dan pernah memimpin JI Afganistan meski hanya sebentar pada 2000, serta Salahuddin al-Ayubi yang terlibat pengeboman Atrium. Salahuddin tertangkap pada operasi Wonosobo, April 2006. Ikatan di sekolah ini mulai terjalin sejak usia muda: di Semarang Timur, anggota JI yang diciduk karena terlibat Bom Bali II semuanya bertemu ketika bersama-sama menjemput anak-anak mereka yang bersekolah di sebuah sekolah dasar.

Satu aspek yang kurang banyak diperhatikan adalah ikatan bisnis. Masih di Semarang, satu perusahaan cleaning service yang dimiliki anggota JI menyediakan pekerjaan untuk setidaknya empat anggota lain. Keuntungan dari usaha ini sebagian disumbangkan untuk kegiatan JI. Banyak anggota yang menjalankan usaha multi-level marketing produk herbal dan komoditas lain. Dalam usaha ini, seorang manajer bisa merekrut tujuh orang lain sebagai agen, kemudian masing-masing merekrut tujuh orang lagi, begitu seterusnya. Model begini memperkuat ikatan sosial di antara para anggota pengajian dan sekaligus menghasilkan keuntungan untuk kelompok itu. Semua pemaparan ini untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan memang penting, tetapi bahkan jika 10 tokoh tertinggi dalam struktur JI tertangkap, basis massa mereka akan bertahan. Kondisi ini tak berbeda dengan Darul Islam (DI) yang hidup terus meski seluruh jajaran pemimpin mereka ditangkap pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.

Abu Dujana dan Noor Din Top

Sebagian besar laporan tentang Abu Dujana, termasuk dari polisi, menyebutkan bahwa tokoh ini memainkan peran penting dalam pengeboman di Jakarta dan Bali sejak 2002. Jika benar, ini tentu amat janggal. Usaha percobaan pembunuhan Duta Besar Filipina di Jakarta, pengeboman pada malam Natal 2000, bom Atrium pada 2001, dan Bom Bali I adalah hasil operasi JI yang dikerjakan orang-orang Hambali, Mukhlas, dan tokoh-tokoh di struktur JI yang sampai akhir 2001 masih bermarkas di Pesantren Lukmanul Hakiem di Malaysia.

Hanya kasus Bom Hotel Marriott yang masih menjadi tanda tanya. Soalnya, Noor Din dan Azahari bertemu dengan Abu Dujana di sebuah hotel di Bandar Lampung dua bulan sebelum pengeboman, dan bertemu kembali tak lama setelah insiden itu. Namun, tak pernah jelas apakah Abu Dujana ketika itu menyetujui pengeboman, menyediakan dengan aktif semua logistik yang dibutuhkan, atau bahkan menyarankan operasi itu ditunda. Tak jelas apakah Abu Dujana saat itu hanya setuju untuk membantu membereskan urusan setelah peledakan, termasuk melindungi para pelakunya.

Kita harus menunggu persidangan Abu Dujana untuk mengetahui secara pasti. Namun, sangat mengejutkan jika dia memang terlibat dalam pengeboman di Kedutaan Australia atau Bom Bali II, di luar upayanya menyembunyikan Noor Din. Soalnya, semua bukti sejauh ini menunjukkan bahwa Abu Dujana menentang gaya dan taktik Noor Din yang mirip Al-Qaidah, dengan menyerang target Barat di Indonesia, terutama jika sangat banyak muslim yang menjadi korban akibat serangan itu. Ini tentu menimbulkan dua pertanyaan. Apakah penangkapan Abu Dujana akan punya dampak pada ancaman berikutnya dari Noor Din? Dan kalau Abu Dujana sejak awal tidak setuju dengan taktik Noor Din, maka apa saja yang dikerjakan sayap militer yang dia pimpin dan apa akibat penangkapan ini terhadap kekuatan struktur militer JI?

Abu Dujana jelas tahu di mana Noor Din bersembunyi. Dalam laporan terdahulu, kami berspekulasi bahwa Noor Din berada di bawah perlindungan JI dengan imbalan Noor Din bersedia tiarap dan menahan diri untuk tidak melancarkan serangan baru. Dalam keadaan apa pun, kapasitas Noor Din untuk menyerang juga sudah sangat terbatas akibat kematian Azahari pada November 2005 dan dua kader di lingkaran terdekatnya yang tewas pada operasi polisi di Wonosobo, April 2006. Tapi dua anak muda yang pernah bekerja sama dengannya pada persiapan bom Kedutaan Besar Australia baru saja bebas dari penjara pada Maret 2007, dan satu operator utama Bom Bali II, Reno alias Tedy, masih buron.

Jika pelindung utama Noor Din kini ditahan polisi, Noor Din dan orang-orang di sekelilingnya bisa saja memutuskan bahwa tidak ada ruginya melancarkan satu serangan baru, meski keterbatasan personel dan alat akan membuat mereka kesulitan merancang teror dalam skala seperti Bom Bali I. Penangkapan Noor Din akan mengurangi risiko macam ini, namun tidak menghilangkannya sama sekali. Dari kesaksian para tersangka peledakan Bom Bali II terungkap bahwa sejumlah kader muda JI kehilangan kesabaran melihat kehati-hatian dan tidak aktifnya para senior mereka. Karena itu, kemunculan sebuah kelompok pecahan baru bukannya tidak mungkin. "Arus utama" dalam tubuh JI sejak awal sebenarnya lebih peduli pada musuh di tingkat lokal. Gerakan Jihad di Poso pascapenandatanganan Malino adalah proyek JI-Abu Dujana amat terlibat di sana. Penangkapan dirinya, yang terjadi setelah operasi polisi di Poso pada Januari silam menciduk banyak pelaku lokal, akan amat membantu mempertahankan perdamaian di sana. Di sisi lain, penangkapan ini sekaligus meningkatkan determinasi anggota JI yang tersisa untuk menjadikan polisi sebagai sasaran atas serangan-serangan mereka.

Proyek Polisi?

Setelah penangkapan Abu Dujana, sejumlah pengamat menuding polisi sengaja tidak menangkap para pelaku teror secara bersamaan, namun mencokoknya satu demi satu, supaya dana untuk penanggulangan terorisme bisa terus mengalir. Pendapat ini tidak adil dan tidak berdasar. Benar bahwa polisi dan pihak lain memiliki daftar nama lusinan anggota JI di seluruh Indonesia. Mereka bisa saja menangkap dan menahan semuanya jika Indonesia memiliki Internal Security Act seperti Malaysia dan Singapura. Namun, Indonesia pasca-Soeharto dengan bijak memilih untuk menghindari penahanan preventif secara besar-besaran atas nama penguatan demokrasi. Menurut saya, ini pilihan yang amat tepat, dan tekanan untuk menerapkan aturan ala ISA harus ditolak mentah-mentah. Tentu saja, ini berarti polisi baru bisa melakukan penangkapan jika mereka merasa sudah memiliki bukti cukup yang bisa meyakinkan hakim di pengadilan. Keputusan Indonesia untuk mengadili tersangka teroris di pengadilan umum dan melepaskan para terpidana yang sudah menjalankan masa hukumannya juga hal yang tepat. Tapi, ini juga berarti banyak orang yang berkomitmen penuh pada ideologi yang membenarkan kekerasan itu sekarang mulai keluar dari penjara dan bisa saja kembali ke jejaring lama mereka. Ini membuat apa yang terjadi di dalam sel-sel penjara menjadi amat penting. Apakah para penghuni bui akan terehabilitasi atau malah menjadi lebih radikal setelah empat atau lima tahun di dalam penjara? Apakah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berusaha sungguh-sungguh menghentikan praktek korupsi dalam sistem lembaga pemasyarakatan Indonesia yang membuat semua aturan tak ada artinya dan para terpidana paling berbahaya justru bisa berkomunikasi dengan pengikutnya di luar penjara?

Kita harus memuji kerja polisi dalam penangkapan Abu Dujana dan sejumlah tersangka lain. Namun, jejaring teroris tidak mudah dibasmi. Jika rakyat Indonesia ingin larangan berkunjung ke negeri ini dicabut dan citra Indonesia sebagai surga pariwisata kembali bersinar, bagian-bagian lain dari pemerintah harus mulai ikut memikirkan beban ini.

Op-Ed / Asia

Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force

My four year-old daughter recently came home from her Jakarta kindergarten with a story about a visit to the school from the head of our local police station. 'If there is a robber and he's running away, the policeman will pull out his gun, fire in the air, and if he doesn't stop then he will shoot him in the leg', she recounted breathlessly.

I have spent 25 years working in and around conflict zones, including more than a decade in Indonesia. My reaction might not have been that of the average parent. 'That', I replied, 'is a violation of Perkap Number 8.' Needless to say, my reference to Police Regulation Number 8 of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police was lost on her. She thought the visit was great.

I had recalled Perkap 8 when re-reading the Hansard of the recent sparring between Australian Foreign Minister Senator Bob Carr and Victoria Greens Senator Richard Di Natale over the police shooting of protesters in Papua. But it is not just in Papua where questionable use of deadly force by the Indonesian National Police (INP) takes place. It happens across the country. And this was what Perkap 8 was put in place to prevent.

Article 47 of Perkap 8 says that 'the use of firearms shall be allowed only if strictly necessary to preserve human life' and 'firearms may only be used by officers: a. when facing extraordinary circumstances; b. for self defense against threat of death and/or serious injury; c. for the defense of others against threat of death and/or serious injury.' This is Indonesian law, taken from the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and this is what should be used to assess police actions, wherever in the country they occur.

The fatal shooting on 14 June 2012 of Mako Tabuni, deputy head of the National Committee of West Papua (KNPB), in Jayapura, capital of Papua province, made Senate Estimates in 2012. The shooting of three protesters in Sorong on 30 April 2013, West Papua province, was mentioned in the testy 5 June 2013 exchanges between Senators Carr and Di Natale. You can watch it above.

In the first incident, detectives shot a suspect in the leg as he was running away and then left him to die in a hospital allegedly without making any effort to treat his wounds. In the second, police claim they were threatened by armed KNPB activists. Without more information it is difficult to judge if their response was disproportionate. Police always say they are shooting in self-defense, but it has become such a common excuse that it has started to lose its plausibility.

Cases outside Papua do not garner much attention in Australia, but lethal shootings happen all the time. On 1 September 2011 seven villagers were killed during a rowdy protest against police brutality in the Central Sulawesi district of Buol, a place so obscure even most Indonesians cannot find it on a map.

On 7 March 2013, soldiers burned down a police station in Baturaja, South Sumatra, after their off-duty comrade, First Private Heru Oktavianus, was shot dead by a police officer while speeding away from a traffic violation.

On 8 May 2013 police in Java killed six suspected terrorists in a series of raids. The police usually claim the suspects were armed and resisted arrest. But it is not always true, and many could have almost certainly been captured alive.

Ordinary criminals are shot with distressing frequency, as my daughter's visitor suggests, without any outcry at home or abroad.

Perkap 8 was signed by the then police chief Sutanto, a real reformer. It has not gotten very far. One foreign police officer working on a bilateral community policing program in a large metropolitan command told me he had once seen a copy of the Perkap on the chief's desk but suspected it had been disseminated no further.

Even when progressive regulations or orders are issued and disseminated, they are not always followed. In October 2012, the police chief of Papua, Tito Karnavian, former head of the anti-terrorism unit Detachment 88 (Densus 88), announced that he had banned police from using live ammunition when handling demonstrations in the region. This was progress and it was implemented for some demos, but the deaths in the Sorong case suggest live ammunition was used.

As Article 46 of Perkap 8 says, 'all officers must be trained in the use of power, equipment and firearms that can be used in applying force' and 'must be trained in non-violent techniques and methods.' Training almost 400,000 officers across 33 provinces is a logistical challenge, though it might be a good idea to start with elite units such as Densus 88 or personnel in the Papua provinces.

The new national head of the INP, about to be appointed, might breathe new life into two reforms already in place: implementation of Perkap 8 and Chief Sutanto's other landmark regulation on community policing, Perkap 7. The INP is a very hierarchical organisation that does follow firm orders from above. While its size makes complex reform difficult, its hierarchical nature makes implementing existing regulations with firm orders easier.

The first duty of the incoming INP chief, who reports directly to the president, will be to secure the 2014 elections. Making sure those deployed to safeguard this 'festival of democracy' are properly trained and equipped to use non-lethal force will be an important first step. After a new head of state is elected, he or she should consider issuing a directive that would see Perkap 8 properly implemented. The use of less deadly force could even be politically popular in some parts.

Outside help may also be needed, and this is where Australia comes in. A few decades back, the Victorian state police had a problem of using too much deadly force and created Project Beacon to try to rectify it. They changed the way they thought about the problem, overhauled training, and gave officers on the beat new tools, like pepper spray. Foreign assistance along these lines could help the INP improve performance and increase accountability. Crisis Group has long argued that the INP needs better orders, training, and equipment for the use of non-deadly force.

If the INP is to be more the service it aspires to be rather than the force it is, it needs to shed its military mindset, hold serious post-operation reviews after each fatal incident, and decrease reliance on shooting first and asking questions later, regardless of whether officers are following locally accepted standard procedure. When the time comes and the INP is ready to carry forward the reform of Perkap 8, Australia should be there to help.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.