Ketegangan yang telah lama memanas antara orang Dayak dan para pendatang asal Madura tiba-tiba meletus di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dipertengahan bulan Februari 2001. Dalam beberapa hari saja, pembunuhan-pembunuhan disana-sini yang dilakukan kedua belah pihak berkembang menjadi pembantaian sepihak terhadap orang Madura oleh orang Dayak. Di minggu-minggu berikutnya pembunuhan menyebar ke daerah-daerah lain dalam propinsi itu dan hingga awal April hampir seluruh penduduk asal Madura telah meninggalkan propinsi. Pembantaian terhadap 500 orang Madura – dan mungkin lebih banyak lagi – oleh orang Dayak serta larinya hampir seluruh masyarakat asal Madura sangat mirip dengan dua peristiwa yang terjadi di kabupaten Sambas di bagian utara Kalimantan Tengah di tahun 1996-7 dan di tahun 1999, serta menitik-beratkan bahaya menyebarnya kekerasan ke Kalimantan Barat dan Timur.

Kekerasan di Kalimantan Tengah terjadi setelah beberapa dasawarsa dimana orang Dayak – yang merupakan lebih dari setengah jumlah penduduk propinsi tersebut - mengalami dislokasi. Susunan demografi propinsi telah mengalami perubahan, terutama dalam dua dasawarsa terakhir, disebabkan program transmigrasi yang dilakukan pemerintahan Soeharto serta masuknya apa yang disebut sebagai pendatang ‘spontan’ dari propinsi lain yang mencari peluang ekonomis. Masyarakat Dayak juga terganggu oleh tindakan resim Soeharto yang memberikan konsesis luas di hutan-hutan kepada perusahaan penebangan kayu, banyak yang ada hubungannya dengan anggota keluarga Soeharto, kroninya atau pihak militer, sehingga banyak orang Dayak penghuni hutan terusir dari kediaman tradisionalnya. Undang-undang yang dikeluarkan di tahun 1979 yang menetapkan struktur pemerintahan daerah yang seragam diseluruh Indonesia mengakibatkan terkikisnya kewenangan pemimpin desa tradisional serta kohesi masyarakat Dayak. Dislokasi tersebut dirundung oleh anggapan meluas di kalangan orang Dayak bahwa mereka sering diremehkan oleh masyarakat lain sebagai masyarakat yang ‘terbelakang’ dan ‘tidak berbudaya’.

Namun demikian, dislokasi yang dialami orang Dayak tidak sepenuhnya menjelaskan kekerasan yang terjadi di bulan Februari dan Maret. Kalaupun pembantaian merupakan reaksi terhadap perubahan demografis yang pesat maupun perusakan hutan, maka kemarahan orang Dayak tentunya dituju kepada semua masyarakat pendatang. Akan tetapi kekerasan yang terjadi dipusatkan seluruhnya terhadap orang Madura dan akhirnya dijadikan suatu kampanye untuk mengusir mereka dari propinsi tersebut. Jumlah masyarakat Madura tidak hanya lebih sedikit dibanding masyarakat Dayak, tetapi juga dibanding masyarakat pendatang lainnya seperti orang Jawa dan orang Banjar. Mengapa orang Madura di Kalimantan Tengah – sebagaimana juga di Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu – merupakan sasaran satu-satunya? Apa kiranya manfaat ‘pembersihan etnis’ tersebut bagi masyarakat Dayak? Kenapa masyarakat pendatang lainnya tidak diusik?

Tidak terdapat jawaban yang gamblang. Penjelasan-penjelasan yang paling umum diutarakan dalam ungkapan stereotipe. Orang Dayak seringkali memandang orang Madura sebagai orang yang sombong, eksklusif, cenderung menggunakan kekerasan, serta tidak dapat dipercaya. Dilain pihak, orang Dayak – terutama oleh pers internasional - digambarkan sebagai pemerang barbar yang hendak menghidupkan kembali tradisi kuno pemenggalan kepala musuh. Sebagaimana biasa terjadi dalam konflik etnis, tidak jelas bagaimana kekerasan bermula. Menurut versi orang Dayak, kemarahan mereka terhadap orang Madura sudah memuncak bertahun-tahun sampai serangan orang Madura terhadap orang Dayak di Sampit di Februari 18-19 memicu pembantaian spontan terhadap ratusan orang Madura. Dilain pihak, menurut orang Madura beberapa kelompok Dayak memprovokasi benturan-benturan kecil sebagai alasan untuk menjalankan pembantaian yang menysusul kemudian. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada penjelasan yang memuaskan mengenai apa yang menjadi motivasi kelompok Dayak tersebut.

Namun demikian ada satu hal yang cukup disepakati kedua belah pihak.Hampir semua pihak mencatat kegagalan pasukan keamanan untuk mencegah konflik tersebut. Polisi secara luas disalahkan atas kegagalan jaringan intelijen mereka dalam mengantisipasi kekerasan serta ketidak mampuan mereka untuk bertindak dini guna mencegah penyebaran kekerasan. Hingga saat pembantaian berkobar polisi dibuat tidak berdaya dan lebih sering berdiam diri menyaksikan orang Dayak membakar rumah orang Madura dan berpawai keliling kota Sampit sembari membawa kepala manusia. Pada saat ditugaskan menjaga para pengungsi setelah gagal mencegah pembantaian, banyak polisi yang lebih mengarahkan perhatiannya untuk meraup kesempatan memeras orang Madura yang sudah putus asa. Kerjasama dengan militer samasekali tidak berjalan lancar, bahkan dalam suatu kejadian yang mencengangkan polisi dan pasukan tentara saling berbaku tembak di pelabuhan Sampit. Namun meskipun prestasinya yang kurang baik di Sampit, paling tidak mereka dapat meminimalkan – tetapi tidak sama sekali mencegah – penyebaran kekerasan ke pusat-pusat utama lainnya termasuk Palangkaraya, Kualakapuas, dan Pangkalanbun. Tentunya tugas mereka dipermudah oleh kenyataan bahwa kebanyakan orang Madura telah melarikan diri lebih dahulu ketimbang menguji kehandalan polisi dan militer. Akan tetapi pasukan keamanan berhasil melindungi nyawa 100.000 orang pengungsi yang tengah melarikan diri.

Pemerintah serta pengadilan Indonesia kini menghadapi dilema klasik yang kerap timbul setelah terjadi konflik etnis: bagaimana menuntut akuntabilitas tanpa memperburuk ketegangan yang ada? Pada prinsipnya, penegakan hukum perlu dijunjung, serta yang bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan, penyerangan dan pembakaran dibawa kemuka pengadilan. Kegagalan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan etnis menciptakan perasaan bebas hukum yang dapat mendorong terjadinya kekerasan baru di kemudian hari dan di tempat lain. Hal tersebut juga dapat merintangi terjadinya rekonsiliasi jangka-panjang. Akan tetapi selain kesulitan melekat dalam menemukan bukti yang cukup, penyelesaian hukum terhadap kasus kekerasan massa tidak hanya mengabaikan sebab-sebab mendasar dari konflik yang terjadi bahkan dapat menimbulkan persoalan baru. Para pelaku pembantaian massa pada umumnya berkeyakinan bahwa tindakan mereka beralasan dan mereka sering dianggap sebagai pahlawan dalam masyarakatnya sendiri. Sehingga penahanan mereka kemudian bukan saja menjadi rintangan bagi tercapainya rekonsiliasi akan tetapi dapat juga memicu kekerasan baru. Tujuan harus tetap diarahkan untuk menjunjung penegakan hukum, namun bukan tanpa melihat keadaan. Dalam beberapa kasus, pertanyaan telak yang tidak dapat dihindari adalah: berapa banyak jiwa yang perlu dikorbankan oleh si penegak hukum agar penegakan hukum dijunjung? Hukum memang perlu ditegakkan, namun bukan tanpa pertimbangan lain. Pada akhirnya yang berwenang perlu membuat keputusan yang peka berdasarkan kondisi setempat. Karenanya langkah-langkah hukum perlu diterapkan sejalan dengan upaya untuk memberi perhatian pada keluhan orang Dayak – yang kesemuanya secara lebih luas bertujuan untuk memperbaiki keamanan, mendorong rekonsiliasi antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura, serta menciptakan keadaan yang kondusif bagi kembalinya para pengungsi.

Banyak dari rekomendasi yang diberikan berikut ini secara khusus berhubungan dengan kekerasan massa di Kalimantan Tengah. Akan tetapi meskipun kasus Kalimantan Tengah mempunyai kekhasan tersendiri, beberapa aspek pengalaman propinsi tersebut menawarkan pelajaran yang relevan bagi daerah lain di Indonesia.

Jakarta/Brussels, 27 Juni 2001