Indonesia, seperti halnya negara-negara lain dimana sel-sel jihadis telah berhasil dibongkar, selama tiga tahun terakhir ini sedang melakukan eksperimen dengan program “deradikalisasi”. Meskipun istilah ini memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, pada dasarnya program ini meliputi proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini, tetapi pada umumnya, semakin luas definisinya, semakin kurang tajamnya fokus program-progam yang disusun. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan kedalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas.

Sebuah inisiatif di Indonesia, yang terarah kepada para napi yang terlibat dalam kasus terorisme, telah mendapat pujian atas keberhasilannya meyakinkan puluhan anggota JI dan beberapa anggota organisasi jihad yang lain untuk bekerja sama dengan polisi. Elemen kuncinya adalah mengenal napi-napi secara individu dan menanggapi kekhawatiran mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Jjika melalui kebaikan, polisi dapat mengubah asumsi jihadi bahwa pejabat pemerintah menurut definisi adalah thoghut (anti Islam), maka asumsi-asumsi lain mungkin akan dipertanyakan, termasuk tentang kapan dan dimana jihad diperbolehkan..

Ketika para napi menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dari polisi, maka mereka membuka dirinya terhadap argumentasi agama oleh ustadz-ustadz yang kredibilitas di dalam gerakan jihad tidak bisa diragukan. Beberapa dari mereka kemudian telah menerima bahwa penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil, seperti bom Bali I dan II dan bom Kedubes Australia, adalah salah. Tetapi, bantuan ekonomi pada akhirnya lebih penting dari argumentasi agama dalam mengubah sikap para napi ini.

Hingga saat ini program di Indonesia tersebut sebagian besar telah dilihat secara terpisah dari perkembanganyang lain dan tanpa banyak mempertanyakan mengenai sebab dan akibatnya. Contohnya, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menilai apakah lebih banyak yang meninggalkan dari pada yang masuk organisasi jihad; atau apakah orang-orang yang ikut program tersebut memang sudah cenderung sebelumnya untuk menolak pengeboman; atau apakah inisiatif tersebut telah menimbulkan reaksi balik di dalam kelompok-kelompok jihadis. Selama ini hampir tidak pernah ada diskusi publik mengenai dimana keseimbangan yang tepat antara kebaikan terhadap para pelaku, dalam upaya untuk mencegah aksi penyerangan dimasa datang, dan keadilan bagi para korban.

Sejauh ini juga tidak cukup perhatian yang diberikan terhadap hubungan antara program deradikalisasi
dan sistem pemasyarakatan di Indonesia – dan keberhasilan yang satu bisa dilemahkan oleh kinerja buruk dari yang lain. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 170 orang laki-laki (tidak ada perempuan) yang meringkuk dalam penjara atas keterlibatan mereka dalam tindak kriminal terorisme, kurang dari setengahnya adalah anggota JI. Sejak 1999, sekitar 150 orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah dibebaskan setelah menjalani hukuman yang berhubungan dengan aksi terorisme; pada tahun 2006-2007 saja, lebih dari 60 orang dibebaskan.

Pada akhirnya, inisiatif polisi ditujukan pada penggunaan bekas napi sebagai ujung tombak pembaharuan di dalam lingkungan mereka sendiri. Tetapi tugas tersebut menjadi jauh lebih berat karena longgarnya sistem penjara dimana para napi jihadis bersatu untuk melawan atau melindungi diri terhadap geng-geng napi yang lain; dimana pemrakarsa ideologi yang hard core bisa merekrut penjahat biasa dan sipir penjara; dan dimana korupsi begitu merajalela sehingga hal ini memperkuat anggapan mereka bahwa pejabat pemerintah adalah thoghut. Pada kenyataannya, polisi berupaya sekuat mungkin untuk tetap memenjarakan para terhukum jihadis di tahanan polisi, karena mereka tahu bahwa begitu orang-orang ini dipindahkan ke penjara, semua pengaruh positive dari program deradikalisasi bisa hilang. Petugas penjara di Indonesia baru saja mulai diikutkan dalam program pelatihan counter-teror. Keterlibatan mereka perlu dilanjutkan tetapi persoalannya jauh lebih dalam. Kalau korupsi di dalam penjara tidak ditangani, maka para jihadis, seperti halnya pelanggar narkoba, pembunuh, dan koruptor kelas kakap, akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang mereka mau dan menyiasati peraturan apapun yang dimaksudkan untuk membatasi pengaruh mereka terhadap napi yang lain. Kalau petugas penjara tidak banyak tahu mengenai para jihadis yang berada dalam pengawasan mereka, mereka tidak akan tahu apa yang harus diawasi dalam hal perekrutan – misalnya, siapa diantara para napi biasa yang bergabung dengan kelompok jihadis, mengapa dan berapa lama – atau dalam penyebaran ajaran radikal. Kalau tidak ada koordinasi yang lebih baik antara petugas penjara dan polisi, pada akhirnya mungkin mereka dengan tidak sengaja akan saling memperlemahkan hasil kerjanya..

Reformasi dalam LP sangat dibutuhkan di Indonesia untuk banyak alasan, tetapi membantu program deradikalisasi adalah salah satunya.

Jakarta/Brussels, 19 November 2007