icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Report 228 / Asia

Bagaimana kelompok ekstrimis membentuk kelompok baru

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Ringkasan ikhtisar

Hampir sepuluh tahun setelah peristiwa bom Bali yang membuat terorisme di Indonesia menjadi perhatian internasional, kelompok ekstrimis di Indonesia saat ini lemah dan terpecah tapi masih aktif. Menghadapi tekanan yang kuat dari polisi, mereka menemukan cara-cara untuk membentuk kelompok baru saat dalam pelarian, penjara dan lewat forum-forum internet, kamp pelatihan militer dan perkawinan. Dalam banyak kasus, individu-individu yang sama terus muncul kembali dengan menggunakan jaringan-jaringan lama untuk membentuk aliansi baru. Kenyataan bahwa mereka terus menerus gagal dalam operasi-operasi mereka belakangan ini bukan berarti ancaman bahaya sudah lewat. Ada tanda-tanda bahwa paling sedikit beberapa diantara mereka sedang belajar dari kegagalan dan menjadi lebih canggih dalam perekrutan dan penggalangan dana. Pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana para ekstrimis membentuk kelompok baru akan dapat membantu penyusunan program-program counter-ekstrimisme yang lebih efektif.

Pukulan terbesar terhadap kemampuan para teroris belakangan ini adalah terbongkarnya sebuah kamp pelatihan di Aceh di awal tahun 2010 oleh polisi. Sebuah aliansi yang terdiri dari hampir seluruh kelompok jihadi utama di Indonesia telah berencana untuk mendirikan sebuah basis yang aman (qoidah aminah) di Aceh. Banyak pemimpin senior mereka yang tertangkap atau tewas tertembak dan sejumlah besar informasi dari sana yang telah menghasilkan penangkapan, pengadilan dan pemenjaraan sekitar 200 individu. Bukannya membuat para ektrimis kemudian takut sampai tidak aktif lagi, operasi-operasi polisi ini ternyata malah mendorong sebuah gelombang aktivitas yang dimotivasi oleh keinginan balas dendam dengan dibentuknya kerjasama dan pusat-pusat pelatihan baru serta diluncurkannya aksi amaliyah baru. Aktivitas-aktivitas para ekstrimis ini paling terlihat di Medan, Poso, Solo, Bima, dan sebagian Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan bawah tanah selama ini dibantu secara langsung atau tidak langsung oleh para ustadz radikal dimana pengajian-pengajian mereka telah memberi inspirasi dan tempat bertemu bagi para ekstremis dan simpatisannya.

Hampir seluruh plot serangan teroris (ada lebih dari sepuluh) sejak tahun 2010 terkait langsung atau tidak langsung dengan para buronan dari Aceh. Mudahnya para buronan DPO (Daftar Pencarian Orang) ini dalam bergerak, berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di penjara, berbagi informasi dan ketrampilan, menyebarkan ideologi, membeli senjata, melakukan pelatihan dan merekrut anggota-anggota baru memperlihatkan begitu banyaknya upaya preventif mendasar yang masih harus dilakukan.

Banyak dari kelompok-kelompok jihadi yang beroperasi saat ini punya hubungan dengan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), sebuah kelompok yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba’asyir di tahun 2008, yang telah menggantikan Jemaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi jihad paling besar dan aktif di Indonesia. JI kini menjadi obyek cemoohan dari kelompok-kelompok yang lebih militan, karena dianggap telah meninggalkan jihad. Tapi JI terus membawa pengaruh lewat sekolah-sekolah mereka, dan melalui mantan anggota yang bergabung dengan organisasi-organisasi lain. Beberapa kelompok yang lebih kecil juga telah muncul, seringkali terdiri dari para pemuda yang tidak berpengalaman dan tidak punya ketrampilan, disiplin atau visi strategis yang dimiliki oleh generasi yang mendapat training di perbatasan Afghanistan-Pakistan antara tahun 1985 dan 1994, yang telah menghasilkan para pelaku bom Bali.

Materi-materi yang di-posting di situs-situs radikal memperlihatkan bahwa para ekstrimis yang lebih berpendidikan telah dapat pelajaran dan pengalaman penting di Aceh, terutama mereka sadar sejauh mana kelompok mereka telah disusupi oleh “musuh” (negara RI, terutama polisi). Kesimpulannya: mereka harus jauh lebih hati-hati dalam menyaring anggota-anggota mereka, melindungi komunikasi dan menjaga rahasia. Kalau para ekstrimis benar-benar mengikuti pelajaran ini, maka tugas polisi akan menjadi lebih sulit.

Pemerintah sejauh ini belum banyak melakukan introspeksi mengenai mengapa perekrutan terus terjadi atau mengapa ada begitu banyak plot teroris – meskipun kebanyakan tidak direncanakan dengan baik. Keberhasilan upaya counter-terrorism di Indonesia selama ini berkat penegakan hukum yang baik. Polisi kini sudah terampil dalam mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan kekerasan dan mencegah plot-plot serangan teroris selama ada bukti untuk bertindak, seperti kepemilikan senjata dan bahan peledak secara ilegal. Tapi hampir tidak ada program-program yang efektif untuk menangani lingkungan dimana ideologi ekstrim terus berkembang.

Jakarta/Brussels, 16 Juli 2012

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013