icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Briefing 135 / Asia

Indonesia : menghindari kekerasan pilkada di Aceh

I. Ringkasan ikhtisar

Dalam jangka waktu kurang dari dua bulan, tepatnya tanggal 9 April, Aceh akan menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta tujuhbelas bupati dan wakil bupati. Kendati para calon mau berikrar pilkada damai, potensi terjadinya aksi kekerasan tetap tinggi, apalagi setelah hasilnya diumumkan, terutama apabila ada yang menang tipis. Untuk itu dalam beberapa minggu ke depan, penting sekali untuk mendatangkan sebanyak mungkin pemantau yang terlatih ke Aceh.

Apakah kekerasan akan terjadi atau tidak mungkin akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

  • Jumlah pemantau pemilu yang dikerahkan dan seberapa cepat mereka bisa sampai di Aceh.  Meskipun secara resmi tahap kampanye baru akan dibuka tanggal 22 Maret, kenyataannya sudah mulai, dan pemantauan harus dikirim saat ini juga, bukan pada awal April saja.
     
  • Seberapa cepat polisi dapat mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang bertanggungjawab dalam peristiwa penembakan bulan Desember 2011 dan Januari 2012 yang menewaskan sepuluh orang, sebagian besar pekerja miskin asal Jawa. Aksi pembunuhan ini diyakini secara luas bermotivasi politik.
     
  • Kemampuan Panwas untuk mengusut laporan pelanggaran dan mengambil tindakan secara cepat.
     
  • Kemampuan para kandidat untuk mengendalikan para pendukungnya di Komite Peralihan Aceh (KPA).

Partai Aceh, partai politik lokal yang dibentuk oleh para petinggi GAM, telah memainkan kartu ancaman terjadinya lagi konflik agar pemilu berjalan sesuai kehendaknya. Tujuan utama mereka yaitu agar Irwandi Yusuf tidak lagi menjabat sebagai gubernur sehingga ia tidak bisa memanfaatkan jabatannya untuk tetap berada di mata public atau menjamin dana mengalir ke para pendukungnya dengan cara yang mungkin bisa mempengaruhi hasil pemilu.

Untuk tujuan ini, mereka melakukan sejumlah manuver hukum, dengan dalih menjaga otonomi Aceh dan integritas Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang telah memberikan sebuah basis hukum bagi MOU Helsinki yang mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.  Mereka khususnya mempertentangkan sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut salah satu ketentuan dalam UUPA, sehingga memungkinkan calon independen untuk maju dalam pilkada yang sedianya dilaksanakan akhir tahun 2011. Irwandi, dengan berlandaskan pada keputusan MK tersebut, bermaksud maju sebagai calon independen, dan Partai Aceh berharap untuk menghalanginya. DPR Aceh, yang dikendalikan oleh Partai Aceh, juga menolak mengesahkan sebuah qanun mengenai pilkada yang membolehkan calon independen, sebuah manuver yang membuat Komisi Independen Pemilihan (KIP) sulit untuk menentukan jadwal tahapan pilkada.

Tekanan dari Jakarta dan serangkaian aksi pembunuhan di bulan Desember dan Januari yang kelihatannya ingin menunjukkan potensi tinggi kerusuhan telah memaksa pilkada beberapa kali ditunda. Awalnya tanggal 10 Oktober 2011 kemudian menjadi 14 November, lalu ditunda lagi menjadi 24 Desember, 16 Februari 2012, dan terakhir 9 April. Dengan perubahan tanggal yang terakhir, Partai Aceh berhasil mencapai tujuannya, yaitu memaksa pilkada dilakukan setelah Irwandi tidak lagi mejabat sebagain gubernur karena masa jabatannya berakhir tanggal 8 Februari 2012. Kementrian Dalam Negeri telah menunjuk seorang caretaker, Tarmizi Karim, asal Aceh Utara, yang akan bertugas sampai gubernur baru yang terpilih dilantik.

Manuver-manuver tersebut telah memperdalam pertentangan antara Irwandi dan para petinggi Partai Aceh dibawah Malik Mahmud, mantan “perdana menteri” GAM. Antagonisme diantara mereka mulai mencuat di hadapan publik menjelang pemilu 2006 ketika Irwandi tetap mencalonkan diri menjadi gubernur melawan pasangan calon pilihan Malik, dan menang. Tapi sejarah pertentangan ini sebenarnya sudah mulai jauh sebelumnya, berpangkal dari perbedaan-perbedaan antara petinggi GAM yang selama ini berdiam di luar negeri, yang diwakili oleh Malik dan Zaini Abdullah (yang sekarang dicalonkan oleh Partai Aceh sebagai gubernur Aceh), dan anggota GAM yang tetap tinggal di Aceh seperti Irwandi. Aksi penembakan bulan Desember dan Januari meningkatkan kekhawatiran bahwa akan ada lebih banyak kekerasan diantara dua kubu ini.

Jakarta/Brussels, 29 Pebruari 2012

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013