Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Briefing 114 / Asia

Indonesia: "Kristenisasi" dan intoleransi

Ringkasan Ikhtisar

Beberapa tahun belakangan ini, toleransi beragama di Indonesia sedang diuji, terutama di daerah dimana kelompok Muslim garis keras dan para Kristen neo-Pentakosta saling bersaing. Pihak muslim menggunakan isu “Kristenisasi” (sebuah istilah yang umumnya dipakai bagi upaya-upaya kaum Kristen memurtadkan orang Islam , maupun kecemasan menguatnya pengaruh Kristen di Indonesia) sebagai alasan untuk aksi mobilisasi massa dan main hakim sendiri. Ketegangan yang disebabkan oleh bentrokan antara dua “fundamentalisme” ini sangat terlihat di Bekasi, dimana sejumlah sengketa sejak tahun 2008 mengenai pembangunan gereja, tuduhan adanya upaya baptis masal serta penghinaan terhadap Islam telah memicu terjadinya beberapa kasus kekerasan. Pemerintah perlu strategi untuk menangani intoleransi beragama yang semakin meningkat. Tanpa strategi yang jelas, penghakiman massa yang menang. Biasanya pejabat daerah baru akan menangani kasus ketika insiden itu sudah lepas kendali dan biasanya para pejabat menyerah kepada kelompok yang paling nyaring suaranya. Setiap kali terjadi, pihak yang menang menjadi semakin berani berkonfrontasi.

Meningkatkan ketegangan agama di Indonesia karena beberapa penyebab:

  • Kegagalan pemerintah untuk secara efektif mencegah ataupun menindak hasutan dan intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas.
     
  • Tumbuhnya organisasi-organisasi Islam yang suka main hakim sendiri dan koalisi-koalisi diantara mereka, yang kini jadi ancaman bagi ketertiban umum.
     
  • Kegiatan penginjilan yang agresif di daerah Muslim.
     
  • Delegasi kekuasaan ke pejabat daerah lewat desentralisasi, bahkan mengenai masalah keagamaan yang seharusnya tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
     
  • Keengganan untuk menindak aktivitas “hate speech” (ungkapan kebencian) sebagian disebabkan kebingungan menentukan batasan terhadap kebebasan berekspresi yang sah.
     
  • kurangnya upaya yang serius untuk memajukan toleransi beragama sebagai nilai-nilai kebangsaan.

Insiden di Bekasi menjadi contoh kasus ketegangan agama yang sedang terjadi. Organisasi-organisasi muslim garis keras seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) yang dua-duanya punya unsur anti-Kristen, sudah lama aktif di Bekasi. Disana juga ada Front Pembela Islam (FPI) dan juga beragam koalisi anti-pemurtadan. Bekasi juga menjadi salah satu basis komunitas salafi jihadi seperti Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dideklarasikan Abu Bakar Ba’asyir di asrama haji Bekasi pada tahun 2008.

Di pihak Kristen, beberapa organisasi penginjil yang berkomitmen untuk mengkristenkan Muslim juga ada di Bekasi, beberapa didanai dari luar negeri, yang lain murni lokal. Yayasan Mahanaim, salah satu organisasi neo-Pentakosta yang paling bonafide serta aktif, sangat dibenci kaum muslim garis keras karena program-programnya menjadikan orang-orang muslim yang miskin sebagai objek pemurtadan. Sebelumnya, Yayasan Kaki Dian Emas, yang dijalankan oleh pendeta yang tadinya muslim, menggunakan kaligrafi Arab pada sampul-sampul publikasinya, seolah-olah isinya mengenai Islam, dan mewajibkan setiap siswa sekolahnya mengkristenkan sepuluh orang sebagai syarat kelulusan.

Meskipun para pejabat dan anggota DPR bicara mengenai pentingnya “kerukunan beragama”, ada kesan mereka beranggapan hal ini bisa diatur undang-undang, ketimbang meluangkan waktu dan upaya memahami kenapa ketegangan meningkat serta mengembangkan program-program yang dirancang untuk mengurangi ketegangan agama. Dialog antar agama bukanlah jawabannya; dengan beberapa perkecualian, dialog ini sering hanya sekedar rapat diantara orang-orang yang senang bicara tanpa bisa menyelesaikan masalah.

Diantara banyak alasan mengenai pentingnya mengembangkan sebuah strategi untuk mengurangi ketegangan antar agama, yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah : Isu “Kristenisasi” mungkin bisa membuat kelompok agama yang sebelumnya berjuang tanpa kekerasan bekerjasama dengan para ekstrimis yang violent. Hingga beberapa waktu lalu, perhatian kaum salafi jihadis terhadap agenda yang lebih bersifat internasionalis membuat mereka menjauhi aktivis anti-pemurtadan. Tetapi dengan hilangnya motivasi domestik untuk merekrut anggota-anggota baru, terutama dengan berakhirnya konflik di Ambon dan Poso, telah membuat “Kristenisasi” jadi isu menarik untuk merekrut anggota baru. Di Palembang pada 2008, seorang buronan anggota Jemaah Islamiyah (JI) dari Singapura berhasil merekrut berberapa anggota LSM FAKTA (Forum Anti Gerakan Pemurtadan) dengan pertama-tama meyakinkan mereka bahwa membunuh pendeta pemurtad adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kristenisasi. Pada persidangan orang-orang yang terlibat kasus pelatihan teror di Aceh terungkap bahwa kristenisasi di Aceh disebut sebagai salah satu motivasi kenapa mereka bergabung.

Lima tahun belakangan ini jaringan teroris di Indonesia sudah makin lemah dan terpecah belah, namun eksploitasi yang sistematis terhadap ketakutan menguatnya pengaruh Kristen, mungkin bisa dimanfaatkan kelompok teroris buat merekrut orang-orang baru.

Jakarta/Brussels, 24 November 2010

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013