icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Report 218 / Asia

Indonesia: Akibat Fatal dari Pemolisian yang Buruk

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Ringkasan ikhtisar

Masyarakat di Indonesia semakin memilih jalan kekerasan dalam membalas tindakan atau wacana kekerasan dari aparat kepolisian. Sekitar 40 aksi penyerangan terhadap markas dan anggota polisi sejak bulan Agustus 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemolisian masyarakat (community policing), yang menjadi andalan dari agenda reformasi kepolisian, tidak berjalan dengan baik; aparat polisi terlalu cepat melepaskan tembakan, biasanya dengan peluru tajam; dan proses akuntabilitas polisi masih lemah maju. Sementara itu dengan tidak adanya urgensi untuk pembenahan dan kurangnya mekanisme untuk menanggapi keluhan masyarakat setempat, kemarahan publik menjadi semakin mungkin untuk meningkat. Polisi yang seharusnya membantu pencegahan konflik kini terlalu sering berkontribusi terhadap pecahnya kerusuhan. 

Terdapat berbagai kendala budaya, struktural, individu, finansial dan pendidikan yang menghambat perubahan perilaku polisi. Dari awal, banyak pelamar masuk kepolisian dengan niat mendapatkan kekuasaan dan uang, dan ketika mereka sudah menjadi aparat, tidak banyak menemukan insentif, baik itu finansial maupun profesional, untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Kebijakan-kebijakan mengenai pemolisian masyarakat yang dikeluarkan tahun 2005 dan 2008 belum meresap ke tingkat kepolisian sektor (polsek) dan apabila ada petugas di lapangan yang peduli untuk membangun hubungan baik dengan masayarakat, mereka memiliki dampak yang terbatas karena seringnya dirotasi.

Tindakan anarkis masyarakat terhadap polisi merupakan tanggapan terhadap banyak hal yang terakumulasi seperti aksi brutal polisi, seringnya permintaan uang oleh aparat, arogansi petugas dan kurangnya akuntabilitas, terutama ketika tembakan polisi memakan korban jiwa. Kegagalan untuk menginvestigasi atau menghukum oknum yang melakukan pelanggaran cenderung memicu aksi massa, yang seringkali sampai tindakan pembakaran. Sementara itu, perlawanan masyarakat terhadap upaya polisi untuk menangkap pelaku kerusuhan meningkat apabila oknum polisi yang melakukan pelanggaran dibiarkan melenggang.

Masalah ini diperumit oleh kenyataan bahwa mereka yang bertugas di polsek adalah lulusan Sekolah Polisi Negara dimana pelatihan penggunaan senjata api and pengajaran mengenai pemolisian masyarakat belum mencapai standard yang baik. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap polisi, akhirnya pejabat daerah setempat yang terbebani untuk menegosiasikan jalan keluar dalam perselisihan antara polisi dan masyarakat karena tidak ada mekanisme institusional yang tersedia untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat.

Laporan ini mengkaji secara detil tiga kasus tindak anarkis masyarakat terhadap institusi kepolisian yang terjadi di tahun 2010 dan 2011. Semua berawal dari kemarahan masyarakat terhadap buruknya tindakan polisi yang menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Di Buol, Sulawesi Tengah, warga menyerang dan menghancurkan fasilitas dan perumahan kepolisian sehingga keluarga aparat yang bertugas di Buol terpaksa diungsikan setelah tujuh warga tewas terkena tembakan petugas dalam sebuah unjuk rasa atas kematian seorang pemuda dalam tahanan polisi. Aparat kepolisian yang terlibat memang diadili, suatu hal yang jarang terjadi, namun itu karena banyaknya jumlah korban tewas mendatangkan sorotan media. Satu petugas mendapat vonis tidak bersalah dan dua lainnya menerima hukuman lunak, sedangkan duapuluhan aparat menerima sanksi disiplin. Masih begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini.

Di Kampar, Riau, warga mengepung dan menyerang markas Polsek Kampar akibat petugas melakukan salah tangkap dan memukul seorang pedagang yang dihormati karena ketaqwaannya di sebuah pasar. Polisi menuduhnya terlibat judi togel, karena mendapatinya menulis sejumlah angka di sebuah kertas, padahal ia sedang mencatat harga dan nomor seri dagangannya. Penangkapan yang sepele seperti ini sering terjadi karena petugas mendapat penghargaan apabila menunjukkan statistik kejahatan yang dianggap bagus. Contohnya: semakin banyak penangkapan, tak peduli tingkat kejahatannya, semakin baik mereka dilihat dalam melakukan tugasnya.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, warga menyerang markas polsek setelah sejumlah aparat kepolisian menggerebek orang yang diduga berjudi dalam sebuah resepsi pernikahan mengakibatkan satu orang tewas. Petugas yang melakukan penggerebekan itu dari Polres Jeneponto bukan Bantaeng karena memang lokasi pesta memang ada di Jeneponto walau dekat perbatasan dengan Bantaeng. Massa menyerang polsek di dalam wilayah Polres Bantaeng karena lokasinya yang dekat dengan kejadian dan korban tewas berasal dari Bantaeng. Petugas merasa terpaksa melepaskan tembakan karena para tamu marah atas penangkapan yang mereka lakukan terhadap para penjudi, dan situasinya membahayakan bagi keselamatan jiwa komandan mereka. Padahal tampaknya mereka menembak sembarangan di kegelapan tanpa bisa melihat apa sasarannya.

Insiden-insiden diatas merupakan simbol masalah yang lebih luas; pemerintah Indonesia harus berhenti memperlakukan kasus-kasus ini seakan fenomena yang tidak berkaitan. Mereka sebaliknya mewakili sebuah kegagalan sistematik yang akan terus merongrong kredibilitas ikrar polisi untuk “melayani dan melindungi” masyarakat. Mereka akan terus memicu semakin banyak kekerasan yang dapat menelan korban jiwa apabila sebab-sebab yang mendasari tindak anarkis masyarakat tidak ditangani.

Jakarta/Brussels, 16 February 2012

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013