Sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) yang kontroversial yang berusaha mengatur peran dan fungsi lembaga-lembaga intelijen di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat RepubIik Indonesia (DPR RI). Sebelumnya dijadwalkan untuk ditetapkan menjadi UU pada bulan Juli 2011, namun sekarang ditunda hingga bulan September atau Oktober. Pengesahan RUU ini sebaiknya ditunda lebih lama lagi sampai ada penilaian yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan keamanan di Indonesia dan bagaimana menanganinya. 

Kontroversi RUU ini berkitar di tiga isu, yaitu: apakah Badan Intelijen Negara atau BIN perlu memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan; apakah penyadapan dan intersepsi komunikasi lainnya memerlukan ijin pengadilan; dan bagaimana menjamin pengawasan dan mekanisme pertanggunganjawaban yang konsisten dengan tata pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil posisi yang paling keras, dengan mendukung kewenangan yang lebih besar dan pengawasan yang lebih sedikit, bahkan lebih dari yang diharapkan BIN sendiri. Sementara itu, para pendukung HAM dan LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), termasuk kelompok-kelompok Muslim garis keras, berada di ujung spektrum yang lain, khawatir Indonesia kembali ke praktek-praketek otoriter masa lalu. Di tengah-tengah adalah para anggota DPR yang memprakarsai RUU ini dengan itikad baik yang kebanyakan bertekad untuk melawan tekanan dari pemerintah, tapi merasa LSM-LSM agak berlebihan.

Perdebatan ini berlangsung dalam konteks dimana ancaman utama terhadap negara Republik Indonesia didefinisikan berasal dari dalam negeri, yaitu: separatisme, terorisme dan sektarianisme. Akibatnya, sasaran penangkapan, penahanan dan penyadapan kebanyakan adalah warga negara Indonesia sendiri, dan banyak yang khawatir kombinasi kewenangan yang lebih besar dan pengawasan yang lemah menambah kemungkinan bahwa nantinya fungsi intelijen akan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan politik dan dipakai untuk menangkap lawan-lawan politik seperti yang terjadi di masa lalu. BIN menolak argumentasi ini dengan mengatakan bahwa jaman sudah berubah dan tidak akan ada lagi praktek-praktek kejam. 

RUU yang sekarang ini diajukan setelah sebuah kegagalan upaya di tahun 2002 untuk meloloskan sebuah UU yang memperkuat aparat intelijen Indonesia. RUU itu, yang dirancang setelah serangan teroris tanggal 11 September 2001 di Amerika dan sebuah perubahan persepsi mengenai ancaman keamanan, menghadapi perlawanan yang kuat. Komunitas pembela HAM khawatir Indonesia akan kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan sipil; kelompok-kelompok Muslim garis keras melihat RUU ini ditujukan bagi mereka; dan lembaga-lembaga saingan, seperti Kepolisian RI yang menganggap BIN masuk wilayah kerja mereka. Akhirnya RUU ini tak diajukan. Upaya-upaya lanjutan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali RUU ini di tahun 2004 dan 2006 menghadapi perlawanan yang sama.

RUU yang kini dalam pembahasan mulanya dirancang pada akhir tahun 2010 dari niat yang lebih konstruktif. UU ini merupakan inisiatif beberapa anggota DPR yang baru saja terpilih yang memiliki latarbelakang intelijen. Mereka prihatin bahwa BIN masih menjadi satu-satunya badan keamanan utama di era reformasi yang tidak memiliki perundang-undangan yang mendukung. Mereka ingin ada koordinasi yang lebih baik diantara lembaga-lembaga intelijen sehingga mereka bisa saling berbagi yang lebih banyak di dan perlindungan yang lebih ketat untuk menghindari kegiatan-kegiatan intelijen liar.

Pihak masyarakat sipil khawatir dengan sejarah BIN yang kurang memiliki akuntabilitas, seperti halnya lembaga-lembaga keamanan lain, dan menginginkan lebih banyak pengawasan dari parlemen dan institusi hukum. Mereka juga menginginkan perubahan struktural yang besar dan susunan personel intelijen yang berasal seluruhnya dari sipil, kecuali dalam badan intel militer.

Pada bulan Maret 2011, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU. Mereka tidak menginginkan adanya perubahan dalam struktur maupun pengawasan, dan mendukung pemberian wewenang kepada BIN untuk melakukan penahanan preventif dan interogasi “intensif”. Sebuah proses tawar menawar antara pemerintah dan DPR sedang berlangsung saat ini.

Akan tetapi, sejalan dengan perdebatan atas RUU saat ini, sedang dilakukan usaha-usaha pembuatan UU sektor keamanan lainnya, termasuk RUU Keamanan Nasional dan beberapa amandemen yang akan memperkuat UU Anti Terorisme. Tidak adanya cetak biru atau rencana induk yang koheren bagi struktur keamanan di Indonesia dan cara yang sepotong-sepotong dalam pembuatan perundang-undangan di sektor keamanan dapat memperburuk persoalan pembagian kerja yang sudah kurang jelas dan tanggungjawab yang tumpang tindih. Ini persoalan tambahan di luar masalah di dalam RUU Intelijen itu sendiri.

Dibawah situasi semacam ini, menetapkan RUU ini secara tergesa-gesa menjadi UU bukanlah ide yang baik. Mundur sejenak dan berpikir lebih dalam mengenai bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan Indonesia dengan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi perlu menjadi kepentingan semua pihak yang terkait.