Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Briefing 138 / Asia

Indonesia: Pembangkangan Terhadap Negara

I. Ringkasan ikhtisar

Saat ini terdapat institusi-institusi di daerah yang berani membangkang pengadilan tertinggi di Indonesia setelah mereka terberdayakan oleh desentralisasi. Hal ini telah mengurangi kewibawaan otoritas kehakiman dan membuat konflik lokal terus memburuk. Bupati, walikota, komisi pemilihan umum dan dewan di daerah menyadari bahwa ternyata ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan yang terkait dengan urusan pemilu atau agama tidak beresiko sehingga mereka cenderung memilih untuk mengikuti kemauan konstituen dan pressure groups setempat. Kepemimpinan tegas dari presiden seharusnya dapat mengubah hal ini, namun yang ada adalah sebaliknya yaitu: tanggapan yang lambat dan tidak efektif dari Jakarta yang hanya memperluas ruang bagi pembangkangan. Apabila daerah menjadi terlalu percaya diri dengan kewenangan barunya dan pemerintah pusat terus menanggapi hal ini dengan lemah, kurangnya komitmen untuk menjunjung hukum akan membuka celah untuk konflik seiring dengan naiknya suhu politik menjelang pemilihan presiden 2014.

Masalah pembangkangan pejabat daerah terhadap pengadilan merupakan akibat langsung dari dua kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam proses demokratisasi paska reformasi 1998. Yang pertama adalah kebijakan desentralisasi tahun 1999 yang memberi otonomi politik dan fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang kedua yaitu diperkenalkannya pemilu kepala daerah (pemilu kada) secara langsung di tahun 2005, termasuk untuk posisi bupati dan walikota. Dua langkah ini penting bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, tapi kombinasinya telah menciptakan sebuah lapisan pejabat daerah yang sangat berkuasa yang tidak lagi merasa terikat dengan pusat atau merasa wajib mematuhi keputusan dari dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan yang memegang keputusan terakhir terhadap kasus-kasus perdata dan pidana. MA juga mengadili pada tingkat kasasi putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang melayani gugatan terhadap keputusan pejabat atau institusi negara. Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2008 telah menjadi satu-satunya juru adil yang memutus sengketa hasil pemilihan umum. Kedudukan MA dan MK adalah sederajat; putusan MA dan MK bersifat final dan mengikat. Tapi ada hal yang kurang terkait keputusan kedua lembaga ini yaitu bagaimana putusan tersebut harus dieksekusi atau apa hukumannya apabila tidak dipatuhi.

Tiga kasus menggambarkan masalah yang timbul dari kekurangan tersebut. Pada bulan Juli 2010, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pemenang pemilu bupati Kotawaringin Barat dengan tuduhan politik uang, dan menetapkan petahana yang kalah sebagai pemenang sehingga dapat memangku masa jabatan untuk kedua kalinya. Putusan ini mungkin patut dipertanyakan, tapi demi kepentingan penegakan otoritas peradilan, putusan tersebut seharusnya segera dieksekusi. Tapi yang terjadi adalah dewan di kabupaten melihat putusan MK tersebut sebagai campur tangan Jakarta dalam pemilihan daerah sehingga menolak untuk mematuhinya. Dua tahun kemudian, bupati yang dimenangkan oleh MK ini masih tidak dapat memerintah karena penentangan itu. Di kota Bogor dan kabupaten Bekasi, propinsi Jawa Barat, pembangkangan serupa juga terjadi. Pejabat setempat menolak pembukaan gereja walaupun peradilan telah memutuskan tidak ada dasar untuk menyegel lokasi pembangunannya.

Di tiga kasusini, putusan pengadilan tidak meredam tensi sehingga menimbulkan ketegangan yang kadangkala bisa meletus menjadi kerusuhan. Dalam situasi-situasi ini, langkah paling jauh yang telah diambil oleh pemerintah pusat hanyalah mengutus perwakilan untuk mencoba menegosiasikan sebuah kompromi antara pihak yang bersengketa. Inipun baru dilakukan ketika sengketa telah menjadi sorotan media.

Demi tegaknya otoritas peradilan, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif seharusnya melakukan lebih dari hanya menghimbau kompromi. Presiden punya perangkat lain yang bisa ia gunakan, seperti mengeluarkan keputusan presiden; menahan dana ke pemerintah daerah; lobi-lobi secara langsung dan memanfaatkan media secara strategis. Pembiaran terhadap pejabat daerah yang membangkang putusan peradilan tidak saja merusak prospek penyelesaian konflik lokal. Tetapi juga, memberi kesan bahwa kekuatan kelompok mayoritas dapat didahulukan di atas lembaga peradilan. Hal ini membuat massa lebih berani dan kelompok minoritas menjadi terancam karena merasa tidak bisa bergantung kepada perlindungan negara. Ini pada akhirnya melemahkan demokrasi di Indonesia.

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013