icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Report 232 / Asia

Indonesia: Dinamika Kekerasan di Papua

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Ringkasan ikhtisar

Serangkaian kekerasan yang terjadi di Papua selama bulan Mei dan Juni 2012 telah mengungkap ketiadaan strategi pemerintah yang koheren dalam menangani konflik multidimensi ini. Peristiwa penembakan terhadap warga non- Papua di Jayapura pada bulan Juni yang kemungkinan melibatkan para militan pro-kemerdekaan, yang kemudian disusul oleh kematian salah seorang militan tersebut di tangan polisi, menyingkap dimensi politik dari masalah ini. Di Wamena, aksi sejumlah tentara yang mengamuk setelah kematian rekan mereka memperlihatkan dalamnya rasa saling tidak percaya antara masyarakat lokal dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tidak adanya mekanisme dalam menanggulangi krisis. Kekerasan yang terkait dengan sumber kekayaan alam Papua terkuak dalam peristiwa penembakan di wilayah pertambangan emas terpencil Paniai . Sementara kejadian-kejadian ini masih dalam investigasi, mereka memberi indikasi bahwa apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menangani aspek-aspek yang sangat berbeda dalam masalah keamanan di Papua ini, keadaan mungkin bisa menjadi lebih buruk. Salahsatu solusi yang mungkin bisa menolong adalah perombakan kebijakan keamanan.

Ada dua faktor yang mendorong sebagian dari kekerasan di Papua belakangan ini. Pertama, berbagai ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kedua, beberapa aspek dari kebijakan keamanan yang kelihatannya bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun kepercayaan, mempercepat pembangunan dan merealisasikan tujuan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Propinsi Papua. Hingga hari ini, UU Otsus belum menghasilkan manfaat yang nyata bagi kehidupan sebagian besar masyarakat dan belum juga memperbaiki hubungan antara Papua dengan pemerintah pusat. Substansinya selama ini kerap diperlemah oleh Jakarta, meskipun para anggota DPRD Papua juga bertanggungjawab karena gagal menetapkan peraturan-peraturan pelaksana yang diperlukan.

Jika Papua punya institusi politik yang efektif sekalipun, masalah-masalah ini sudah cukup sulit untuk dikelola. Realitanya, pemerintah maupun DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten di Papua nyaris tidak berfungsi. Seorang pejabat gubernur telah ditunjuk bulan Juli 2011 namun ketidakefektifannya telah membawa pemerintah propinsi Papua ke dalam keadaan tidak menentu. Sementara, penyelenggaraan pilkada terhambat oleh DPRD Papua yang telah memfokuskan hampir dari seluruh energinya untuk menghalangi gubernur petahana untuk maju dan merebut kontrol KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) terhadap beberapa bagian dalam proses pilkada melalui jalur hukum. Keadaan juga suram di tingkat kabupaten. Situasi ini membuat pemerintah pusat tak punya mitra yang aktif di Papua dan rakyat Papua tak punya saluran resmi untuk menyampaikan kekhawatiran mereka ke Jakarta.

Peran dari sebuah badan baru bernama Unit Percepatan Pembangunan Di Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk bulan September 2011, semakin lama kelihatannya hanya terbatas menangani urusan ekonomi, dimana unit ini akan mengalami kesulitan memperlihatkan kemajuan yang nyata dalam jangka pendek. Harapan bahwa UP4B mungkin bisa memainkan peran politik di belakang layar dalam mendorong dialog antara rakyat Papua dan pemerintah pusat atau tentang kesusahan di Papua pun semakin memudar, karena kini menjadi semakin jelas bahwa dialog memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Upaya-upaya untuk membangun sebuah konsensus tentang dialog telah mengalami kemunduran akibat kekerasan yang terjadi, karena pemerintah enggan untuk mengambil langkah apapun yang bisa dilihat sebagai konsesi politik di bawah tekanan – apalagi terhadap daerah sesensitif Papua.

Tantangannya buat pemerintah adalah untuk menemukan sebuah strategi jangka pendek yang dapat mengurangi kekerasan sambil terus mencari sebuah kebijakan yang akan membawa manfaat-manfaat sosial, ekonomi dan politik jangka panjang dan menangani ketidakpuasan yang sudah lama dirasakan. Strategi tersebut harus melibatkan perubahan-perubahan yang jelas dan nyata dalam pengawasan, kontrol dan akuntabilitas terhadap polisi dan TNI. Tentu, aparat keamanan bukan satu-satunya masalah. Polisi dan tentara juga tidak selalu menjadi pelaku kekerasan; banyak dari mereka juga telah menjadi korban. Tapi mereka telah menjadi simbol atas segala sesuatu yang salah dengan penanganan Jakarta terhadap konflik Papua. Oleh karena itu, sebuah perubahan dalam kebijakan keamanan menyodorkan harapan paling baik bagi sebuah “quick win” yang dapat memperbaiki dinamika politik dan menghentikan Papua merosot ke arah kekerasan lebih lanjut.

Jakarta/Brussels, 9 Agustus 2012

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013