icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah
Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah
Briefing 78 / Asia

Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah

I. Ikhtisar

Pada tanggal 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang “membekukan” kegiatan aliran Ahmadiyah, yaitu sebuah aliran Islam yang anggotanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, sebagai seorang Nabi. Selama berbulan-bulan berbagai kelompok Islam garis keras melancarkan tekanan kepada pemerintah agar melarang aliran ini, sementara kelompok-kelompok HAM dan banyak tokoh-tokoh masyarakat berargumentasi bahwa pembatasan apapun terhadap kegiatan Ahmadiyah oleh pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama. SKB tersebut memperlihatkan bagaimana elemen radikal, yang tidak banyak mendapat dukungan politik di Indonesia, telah mampu membangun kontak di dalam pemerintah dan menggunakan tehnik standar advokasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Beberapa menteri utama mengatakan kepada publik bahwa SKB ini membolehkan anggota Ahmadiyah untuk menjalankan agama mereka, asalkan mereka tidak mencoba untuk menyebarkan agamanya kepada orang lain. Namun kompromi ini tidak memuaskan siapapun. Kelompok-kelompok garis keras menginginkan Ahmadiyah dibubarkan atau dipaksa untuk menyatakan bahwa mereka bukan Muslim. Buat mereka, SKB ini tidak cukup, kata-katanya tidak tegas dan tidak punya kekuatan hukum. Juga tidak jelas bagaimana SKB ini akan diterapkan. Mereka berniat melakukan pengawasan sendiri terhadap Jemaat Ahmadiyah dan menghentikan kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan penafsiran ajaran Islam yang mereka yakini. Buat banyak warga Indonesia yang lain, keluarnya SKB tersebut sama saja dengan tunduk kepada tuntutan kelompok radikal, yang mana hal itu tidak semestinya dan juga berbahaya, karena dengan begitu tuntutan semacam ini hampir pasti akan menjadi lebih kuat.

Pertanyaan yang belum bisa dijawab secara memuaskan oleh siapapun adalah mengenai pemilihan wak tunya. Anggota Jemaat Ahmadiyah sudah lama tinggal dengan cukup damai di Indonesia sejak tahun 1925 atau 1935, tergantung siapa penulis sejarahnya. Meskipun ada fatwa mengenai aliran ini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980, yang menyatakan bahwa aliran ini adalah aliran berbahaya, dan pada tahun 2005, MUI merekomendasikan untuk melarang aliran ini, tapi tidak ada tindakan apapun dari pemerintah sampai bulan Juni 2008. Jadi mengapa sekarang?

Paling sedikit ada empat faktor yang mempengaruhi:

  • Upaya lobby-lobby secara sistematis yang dilakukan selama lima tahun belakangan terhadap pemerintah, terutama Departemen Agama, untuk mengambil tindakan terhadap Ahmadiyah;
     
  • Pencarian isu-isu oleh kelompok-kelompok garis keras, seperti Hizb ut-Tahrir (di Indonesia penulisannya yaitu Hizbut Tahrir), yang bisa memberi dukungan kepada mereka dan membantu memperluas keanggotaan;
     
  • Dukungan yang tidak dipikirkan secara masak-masak yang diberikan oleh pemerintah SBY kepada institusi-institusi seperti MUI dan Bakorpakem, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk dibawah Kejaksaan Agung pada saat kejayaan Orde Baru Soeharto untuk mengawasi agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan; dan
     
  • Manuver-manuver politik yang terkait dengan pemilu dan pilkada.

Beberapa minggu menjelang dikeluarkannya SKB tersebut, ada dua faktor lain yang ikut berperan. Pertama yaitu kekhawatiran pemerintah akan terjadi kekerasan. Pada tanggal 1 Juni 2008, sekelompok milisi Muslim yang didominasi oleh preman menyerang sebuah kelompok yang menentang SKB, yang mengakibatkan 12 orang luka-luka dan dibawa kerumah sakit dan 10 anggota milisi dihadapkan ke pengadilan. Beberapa pejabat pemerintah khawatir kalau keputusan mengenai Jemaat Ahmadiyah ditunda lagi, maka hal ini bisa menyulut eskalasi aksi kekerasan. Kekhawatiran yang lain yaitu bahwa pemerintah akan kehilangan muka kalau lagi-lagi gagal merealisasikan, setelah beberapa kali berjanji untuk mengeluarkan keputusan.

Hasilnya adalah sebuah keputusan yang merupakan kemunduran bagi reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu menghadapi radikalisme Islam dengan berani, dan juga bagi reputasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai seorang pemimpin yang kuat. Akibatnya hal ini memperlihatkan sebuah pemerintahan yang tidak memiliki visi yang jelas mengenai prinsip-prinsip apa yang mereka perjuangkan tetapi yang terlihat adalah pemerintahan yang mencari kompromi diantara siapa yang bicara paling nyaring.

Jakarta/Brussels, 7 Juli 2008

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013