Ditengah eforia atas tumbangnya Orde Baru, ada harapan bahwa deklarasi dalam Undang-Undang 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dapat dihidupkan kembali setelah diabaikan selama 40 tahun. Namun eforia dengan cepat hambur ketika mulai terlihat skala sesungguhnya dari tantangan yang dihadapi dan kelemahan pemerintahan pertama yang terpilih secara demokrasi sejak tahun 1957.

Reformasi terhadap lembaga tertentu seperti Polisi Republik Indonesia tidak dapat diselenggarakan secara terpisah dari  lembaga kenegaraan lainnya. Angkatan polisi yang tangguh  akan dengan cepat menjadi impoten apabila jaksa, hakim, dan kepala lembaga kemasyarakatan gagal menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Demikian pula, penyelenggaraan reformasi terhadap lembaga-lembaga tersebut diataspun tidak mungkin terjadi bila pendapatan negara tidak cukup  untuk membayar gaji yang bisa memenuhi kebutuhan dasar,  serta menutup biaya–biaya lembaga pemerintahan untuk keperluan sumberdaya dan operasional dasar .

Sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan ini, korupsi telah mewabah keseluruh bidang pekerjaan kepegawaian negeri, mulai dari lapisan terbawah hingga yang teratas. Meski telah diadakan pemilihan secara demokrasi, struktur politik pokok masih didasari jaringan perlindungan (patronage) yang  tertanam dalam. Reformasi yang mengancam struktur tersebut akan mendapat perlawanan keras kecuali ditemukan cara untuk meningkatkan pajak guna menutup biaya kepemerintahan yang layak dan melegitimasi struktur kekuasaan yang ada.

Reformasi bukan sekedar masalah hukum yang tidak memadai, lembaga-lembaga  yang lemah, kode etika atau keahlian melainkan terutama masalah kemauan politik, atau political will. Pemerintahan Abdurrahman Wahid  tengah berupaya bertahan, dan ada keraguan apakah pemerintahan pengganti akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan pokok. Akan tetapi meski tanpa kemauan polititik,  kiranya masih mungkin menuntut reformasi secara produktif dalam bidang administrasi serta operasi kepolisian yang tidak  merupakan ancaman bagi struktur-struktur kekuasaan. Seiring dengan perubahan politik yang terjadi, reformasi dapat menjalar ke bidang-bidang yang lebih signifikan, sehingga lambat laun korupsi dapat ditekan hingga ketingkat yang lebih terkendali. Namun demikian harus tetap disadari bahwa hal tersebut bukanlah suatu proses berjangka pendek.

Beberapa pengamat melihat kepemimpinan polisi  senior  sangat dipolitisir, serta cenderung menghalangi perwira yang hendak menggalakkan reformasi. Meski demikian,  tugas yang dihadapi  luar biasa beratnya karena harus menjaga hukum dan ketertiban umum diseluruh negara yang sangat luas sambil berupaya menjalankan tanggung jawab yang diperluas dalam hal keamanan dalam negeri dengan sumberdaya yang sangat tidak memadai.  Mungin saja terpikir bahwa   perubahan yang radikal dalam kondisi seperti ini akan membuat organisasinya menjadi kewalahan.

Apapun motivasi kepemimpinan senior, tiadanya tekanan dari dalam mempertegas kebutuhan akan  kepemimpinan politik yang menyediakan kebijakan,  sumberdaya serta  pengawasan guna memajukan proses reformasi. Dengan pembahasan tentang motivasi pribadi ini artinya  kita juga tidak boleh lupa adanya kekuatan pribadi atau ‘the power of one’. Kepemimpinan otoriter berusaha menekan individualitas, namun tetap akan timbul orang-orang yang memiliki visi, keterampilan berorganisasi dan dorongan kuat yang harus diidentifikasi dan diberi dukungan. Orang-orang tersebutlah, yang walaupun bertindak sendiri-sendiri, mampu memberi arahan dan laju organik sehingga pada saatnya akan timbul perubahan demokrasi dalam dan pada lembaga kenegaraan termasuk kepolisian, serta tercipta budaya yang meminimalkan korupsi.

Jakarta/Brussels, 20 Februari 2001