Keputusan pemerintah Aceh untuk memakai bendera bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera resmi propinsi sedang menguji sejauh mana batas otonomi khusus. Keputusan yang membuat geram Jakarta ini juga meningkatkan ketegangan etnis dan politik, menghidupkan kembali semangat pemekaran Aceh serta menambah kekhawatiran terjadinya kekerasan menjelang pemilu nasional 2014.

Pada 25 Maret 2013, DPR Aceh mengadopsi sebuah qanun yang membuat bendera lama GAM menjadi bendera resmi propinsi Aceh. Qanun ini segera ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah. Gubernur dan wakil gubernur adalah anggota Partai Aceh, partai politik lokal yang didirikan oleh para mantan petinggi GAM di tahun 2008 yang kini menguasai DPR Aceh.

Pemerintah pusat, yang menganggap bendera tersebut sebagai simbol separatis dan oleh karena itu melanggar Peraturan Pemerintah No. 77/2007, langsung keberatan dan minta dilakukan perubahan. Para petinggi Partai Aceh, yang melihat bendera tersebut sebagai alat ampuh untuk menggalang massa dalam pemilu 2014, menolak permintaan itu. Mereka berargumentasi bahwa bendera itu tidak dapat dianggap sebagai simbol separatis karena GAM secara eksplisit telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang telah mengakhiri 30 tahun konflik.

Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbelah dalam menangani masalah ini. Di satu sisi, pemerintah tak ingin menyinggung petinggi GAM; perjanjian damai tahun 2005 merupakan prestasi terpenting bagi Yudhoyono yang di akhir masa tugasnya khawatir dengan bagaimana dia akan dilihat di masa depan. Jakarta juga tak ingin memprovokasi GAM terlalu jauh karena khawatir Aceh akan kembali terperosok dalam konflik walaupun kekhawatiran ini dilihat banyak orang di Aceh tidak beralasan. Di sisi lain, pemerintah juga tak ingin dianggap tidak nasionalis dengan semakin dekatnya pemilu 2014. Apalagi, beberapa unsur di TNI, Polri dan badan intel masih tetap yakin bahwa GAM masih belum melepaskan tujuannya untuk merdeka dan kini menggunakan cara-cara demokratis untuk mewujudkannya. Presiden dan para penasihatnya juga tahu bahwa kalau mereka mengijinkan bendera GAM berkibar, maka hal itu akan berdampak di Papua, dimana puluhan aktivis pro-kemerdekaan telah dipenjara karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora”

Para petinggi GAM melihat tak ada ruginya bersikukuh dengan keputusan mereka. Bendera GAM merupakan simbol yang punya kekuatan emosional yang amat besar. Menentang Jakarta malah membuat mereka lebih populer dalam masyarakat Aceh. Beberapa anggota DPRA melihat hal ini sebagai cara untuk meraih kembali popularitas mereka yang menyusut karena gagal memberikan pelayanan yang substantif kepada konstituen mereka. Disamping itu, Partai Aceh mengambil keputusan yang kontroversial untuk bermitra dengan Gerindra, partainya mantan Jenderal Prabowo Subianto, dalam pemilu 2014 nanti. Petinggi-petinggi GAM seperti Muzakir Manaf, wakil gubernur dan mantan panglima GAM, mungkin ingin menggunakan persoalan bendera Aceh untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak mengkompromikan prinsip mereka meski bersekutu dengan seseorang yang jejak rekam HAM nya sering dipertanyakan.

Di Aceh sendiri, pengadopsian bendera GAM telah memicu protes dari kelompok-kelompok etnis non-Aceh di pegunungan tengah dan wilayah barat daya. Wilayah dominan GAM selama ini ada di wilayah pesisir timur Aceh. Bagi mereka yang di dataran tinggi seperti suku Gayo, bendera ini mewakili dominasi masyarakat pesisir. Persoalan ini telah menghidupkan kembali gerakan terpendam untuk memekarkan Aceh menjadi tiga dengan membentuk dua propinsi baru, yaitu propinsi Aceh Leuser Antara (ALA) untuk wilayah pegunungan tengah, dan propinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) untuk wilayah barat daya. Kalau Pemerintah Aceh tak mau merubah keputusannya soal bendera Aceh, maka dukungan untuk pemekaran kemungkinan akan meningkat, dan ketegangan antar suku pun akan memanas. 

Opsi-opsi untuk memecahkan kebuntuan kemungkinan adalah sebagai berikut: pemerintah melanggengkan keputusan DPRA; GAM mengalah dengan membuat sedikit perubahan terhadap bendera Aceh dengan menambah atau menghilangkan elemen tertentu; GAM setuju untuk membatasi bagaimana atau dimana bendera bisa dipasang; atau perselisihan ini dibawa ke Mahkamah Agung, oleh karena itu menunda resolusi apapun.

Sementara itu, kekuatan politik GAM di Aceh terus meningkat. 

Jakarta / Brussels, 7 Mei 2013