Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Oversight Needed to Make Police Accountable
Oversight Needed to Make Police Accountable
Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

Ringkasan Ikhtisar

Keputusan pemerintah Aceh untuk memakai bendera bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera resmi propinsi sedang menguji sejauh mana batas otonomi khusus. Keputusan yang membuat geram Jakarta ini juga meningkatkan ketegangan etnis dan politik, menghidupkan kembali semangat pemekaran Aceh serta menambah kekhawatiran terjadinya kekerasan menjelang pemilu nasional 2014.

Pada 25 Maret 2013, DPR Aceh mengadopsi sebuah qanun yang membuat bendera lama GAM menjadi bendera resmi propinsi Aceh. Qanun ini segera ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah. Gubernur dan wakil gubernur adalah anggota Partai Aceh, partai politik lokal yang didirikan oleh para mantan petinggi GAM di tahun 2008 yang kini menguasai DPR Aceh.

Pemerintah pusat, yang menganggap bendera tersebut sebagai simbol separatis dan oleh karena itu melanggar Peraturan Pemerintah No. 77/2007, langsung keberatan dan minta dilakukan perubahan. Para petinggi Partai Aceh, yang melihat bendera tersebut sebagai alat ampuh untuk menggalang massa dalam pemilu 2014, menolak permintaan itu. Mereka berargumentasi bahwa bendera itu tidak dapat dianggap sebagai simbol separatis karena GAM secara eksplisit telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang telah mengakhiri 30 tahun konflik.

Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbelah dalam menangani masalah ini. Di satu sisi, pemerintah tak ingin menyinggung petinggi GAM; perjanjian damai tahun 2005 merupakan prestasi terpenting bagi Yudhoyono yang di akhir masa tugasnya khawatir dengan bagaimana dia akan dilihat di masa depan. Jakarta juga tak ingin memprovokasi GAM terlalu jauh karena khawatir Aceh akan kembali terperosok dalam konflik walaupun kekhawatiran ini dilihat banyak orang di Aceh tidak beralasan. Di sisi lain, pemerintah juga tak ingin dianggap tidak nasionalis dengan semakin dekatnya pemilu 2014. Apalagi, beberapa unsur di TNI, Polri dan badan intel masih tetap yakin bahwa GAM masih belum melepaskan tujuannya untuk merdeka dan kini menggunakan cara-cara demokratis untuk mewujudkannya. Presiden dan para penasihatnya juga tahu bahwa kalau mereka mengijinkan bendera GAM berkibar, maka hal itu akan berdampak di Papua, dimana puluhan aktivis pro-kemerdekaan telah dipenjara karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora”

Para petinggi GAM melihat tak ada ruginya bersikukuh dengan keputusan mereka. Bendera GAM merupakan simbol yang punya kekuatan emosional yang amat besar. Menentang Jakarta malah membuat mereka lebih populer dalam masyarakat Aceh. Beberapa anggota DPRA melihat hal ini sebagai cara untuk meraih kembali popularitas mereka yang menyusut karena gagal memberikan pelayanan yang substantif kepada konstituen mereka. Disamping itu, Partai Aceh mengambil keputusan yang kontroversial untuk bermitra dengan Gerindra, partainya mantan Jenderal Prabowo Subianto, dalam pemilu 2014 nanti. Petinggi-petinggi GAM seperti Muzakir Manaf, wakil gubernur dan mantan panglima GAM, mungkin ingin menggunakan persoalan bendera Aceh untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak mengkompromikan prinsip mereka meski bersekutu dengan seseorang yang jejak rekam HAM nya sering dipertanyakan.

Di Aceh sendiri, pengadopsian bendera GAM telah memicu protes dari kelompok-kelompok etnis non-Aceh di pegunungan tengah dan wilayah barat daya. Wilayah dominan GAM selama ini ada di wilayah pesisir timur Aceh. Bagi mereka yang di dataran tinggi seperti suku Gayo, bendera ini mewakili dominasi masyarakat pesisir. Persoalan ini telah menghidupkan kembali gerakan terpendam untuk memekarkan Aceh menjadi tiga dengan membentuk dua propinsi baru, yaitu propinsi Aceh Leuser Antara (ALA) untuk wilayah pegunungan tengah, dan propinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) untuk wilayah barat daya. Kalau Pemerintah Aceh tak mau merubah keputusannya soal bendera Aceh, maka dukungan untuk pemekaran kemungkinan akan meningkat, dan ketegangan antar suku pun akan memanas. 

Opsi-opsi untuk memecahkan kebuntuan kemungkinan adalah sebagai berikut: pemerintah melanggengkan keputusan DPRA; GAM mengalah dengan membuat sedikit perubahan terhadap bendera Aceh dengan menambah atau menghilangkan elemen tertentu; GAM setuju untuk membatasi bagaimana atau dimana bendera bisa dipasang; atau perselisihan ini dibawa ke Mahkamah Agung, oleh karena itu menunda resolusi apapun.

Sementara itu, kekuatan politik GAM di Aceh terus meningkat. 

Jakarta / Brussels, 7 Mei 2013

Op-Ed / Asia

Oversight Needed to Make Police Accountable

Originally published in The Jakarta Globe

Indonesia urgently needs a competent civilian body that can police the police and show that there are tangible consequences to refusal to enforce the law or in some cases, actively violate it.

Those with the authority to hold the police accountable, including the president, seem to lack the political will to do so; civil society groups appalled by police behavior have so far been unsuccessful in pressing for change. If Indonesian democracy is going to move forward, it is up to these groups to make a concerted effort to press the president and House of Representatives to bring a civilian oversight body into being.

The standoff with former chief detective Susno Duadji is a case in point. On April 24, West Java Police, together with a political party militia linked to a former justice minister, prevented prosecutors from taking Susno from his luxury house to prison after he lost all appeals against a bribery conviction. Susno was once head of the West Java command, one of the largest regional police units in Indonesia, and many officers there still owe their careers to him. It was clearly more important for top officers to protect the culture of patronage than to enforce the law.

This is not the first time the police have braved public scorn to protect one of their own. Last year, police blocked the anti-corruption commission from investigating the alleged corruption of Djoko Susilo, an active general who once led the lucrative traffic division. He is currently on trial after public uproar, presidential intervention and the discovery of a number of mansions under the names of his multiple wives.

Polls show high distrust of the police. Kompas newspaper last year found that 72.9 percent of respondents thought police would not touch the rich or powerful. In 2011, a survey by human rights group Imparsial revealed that 74.8 percent of those polled associated the police with corruption.

Why are the Indonesian police so tone-deaf to public opinion instead of working to build public trust?

Crisis Group analyzed this problem last year in a report titled The Deadly Cost of Poor Policing. One answer is that police see the post-1999 reforms in terms of structure, not institutional culture. The public may see reform in terms of increased competency, honesty and humanity. Those inside the institution are more focused on sustaining the new privileges, opportunities and powers that reform has brought about.

The 1999 divorce from the armed forces gave police authority over internal security after decades of playing junior partner to the army. But no thought was given to how this newly empowered force would be supervised. The 2002 police law gave it a direct reporting line to the president rather than placing it under a ministry and created a National Police Commission that ended up largely toothless because it can only provide advice to the president, rather than having powers to investigate, subpoena or censure. Since then,  attempts, including a 2007 draft of  the national security bill, to put police under the Home Affairs or Justice Ministry have hit the wall of entrenched police opposition that parliamentarians seem loathe to challenge.

Immune from external supervision that could hold wrongdoers accountable, the police can continue to distribute the increasing spoils of the reform without disruption. A reasonable livelihood is guaranteed as long as members are loyal to the internal norms. In the absence of credible performance-based reviews and an incentive structure that rewards professionalism and punishes incompetence, officers find that their promotions, educational opportunities and access to additional funds depend on relationships inside the force, especially with direct superiors. Deference trumps competence and initiative every time.

This does not mean that civil society should stop complaining about police shortcomings. Public pressure can make a difference. In October 2012, the police in Lampung failed to stop a deadly eruption of inter-ethnic violence when they should have anticipated trouble. President Susilo Bambang Yudhoyono was slow to respond but in the face of public anger, the Lampung Police chief was forced to apologize and saw his scheduled promotion canceled.  Last month, when the Yogyakarta Police failed to protect murder suspects from being executed by soldiers in their cell, Yudhoyono again faced pressure to act, and the Yogyakarta Police chief was replaced. In both cases, the police denied that public uproar had sparked the decisions but events hinted otherwise.

Accountability must be institutionalized, however. It is insufficient to hope that media coverage and public advocacy will force a president to act or a police force effectively to control its own behavior. Indonesia must revisit the idea of a civilian oversight commission with real clout. This will require a new law, and public pressure could help bring it about. It may be the only way to ensure that reform means professionalism rather than patronage.