Terdapat resiko yang cukup serius bahwa Majelis Rakyat Papua atau MRP yang baru lima bulan didirikan dan sudah lama ditunggu-tunggu akan terancam gagal, karena itu akan mengakhiri harapan bahwa Majelis ini dapat mengurangi ketegangan antara warga Papua dengan pemerintah pusat. MRP dibentuk dengan maksud sebagai inti paket otonomi yang diberikan kepada propinsi paling timur ini pada tahun 2001. Tetapi tak lama setelah Majelis ini terbentuk, ia langsung dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu lambatnya pembicaraan mengenai status hukum Irian Jaya Barat/IJB (sebuah propinsi baru yang dibentuk dari propinsi Papua pada tahun 2003), dan aksi kekerasan yang timbul dari aksi protes terhadap pertambangan raksasa Freeport, sementara pemerintah Jakarta mengesampingkan setiap upaya mediasi. Untuk menghidupkan kembali usaha dialog yang sungguh-sungguh dan untuk menyelamatkan institusi ini sebelum kebijakan otonomi gagal total, Presiden Yudhoyono sebaiknya bertemu dengan MRP di Papua, dengan begitu akan menunjukkan pentingnya MRP bagi pemerintah pusat. Sementara MRP juga sebaiknya lebih fleksibel terhadap tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar dan memberikan pilihan kebijakan yang realistis agar otonomi dapat berjalan dengan baik.

Para pemimpin warga Papua telah membayangkan MRP sebagai sebuah badan perwakilan para kepala suku Papua yang akan melindungi budaya, adat, dan nilai-nilai Papua dalam menghadapi banjirnya pendatang dari luar Papua dan dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam Papua. Sementara itu, para politikus yang berbasis di Jakarta melihat MRP sebagai sebuah wadah nasionalisme Papua dan karena itu mereka dengan sengaja membatasi kekuasaannya serta menunda berdirinya MRP. Pada saat MRP berdiri, propinsi Papua telah terbagi menjadi dua, sehingga banyak warga Papua yang kecewa dengan otsus dan mulai mempertanyakan bagaimana MRP dapat berfungsi dalam kondisi seperti ini.

Wewenang MRP masih belum pasti. Jika MRP dapat keluar dari kedua masalah ini dengan baik, mungkin juga akan mampu mengambil tanggung jawab untuk menjadi sebuah perwakilan yang murni dan benar-benar berfungsi sebagai partner dialog bagi Jakarta, yang tidak ada selama ini. Jika gagal, MRP tidak hanya akan kehilangan legitimasinya, tetapi kemarahan warga setempat terhadap pemerintah pusatpun sudah pasti akan meningkat.

Namun pertandanya kurang begitu baik. Ketika negosiasi antara MRP dan pemerintah pusat sedang berjalan untuk menyelesaikan masalah status hukum IJB, Jakarta tiba-tiba memberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur di IJB, yang berarti memperkuat statusnya sebagai propinsi terpisah diluar otsus. MRP, meskipun pernyataan-pernyataannya cukup keras, telah memperlihatkan isyarat bahwa mereka bersedia untuk kompromi. Tetapi bukannya menyambut, pemerintah pusat malahan mengenyampingkan hal itu. Saat ini MRP sedang bergulat dengan pilihan apakah negosiasi perlu diteruskan, jika tidak memungkinkan, apakah sebaiknya MRP dibubarkan saja. Tetapi dengan banyaknya warga Papua yang ikut pilkada di IJB, dan dukungan warga setempat yang tersirat terhadap propinsi tersebut, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah MRP masih merupakan institusi yang relevan.

Sementara itu, aksi-aksi demonstrasi yang dipimpin para mahasiswa Papua baik yang di Papua, Jawa maupun Sulawesi yang menuntut ditutupnya pertambangan Freeport di Timika dan ditariknya pasukan TNI disana, mencapai puncaknya pada tanggal 16 Maret di Abepura, ketika terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang mengakibatkan empat anggota Polri dan seorang anggota TNI-AU tewas, serta mengakibatkan beberapa warga sipil luka parah. Pencarian pelaku oleh polisi selanjutnya dilakukan secara keras sehingga menciptakan suasana tegang. Usaha MRP untuk melibatkan pemerintah pusat dalam masalah ini pun tidak dihiraukan.

Mediasi MRP untuk mengurangi ketegangan ini menjadi sangat dibutuhkan, meskipun kemungkinan itu terjadi semakin lama semakin kecil. MRP belum berhasil membuat perkaranya sendiri lebih mudah, tetapi sekarang tergantung pemerintah pusat untuk mengajak MRP bergabung kembali. Jika kepercayaan dapat ditumbuhkan kembali untuk memulai dialog, sebuah kompromi bagi IJB masih memungkinkan dengan berlandaskan pada konsensus yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan para tokoh pemimpin Papua pada akhir November 2005. Intisari dari perjanjian tersebut adalah bahwa Papua akan tetap menjadi sebuah kesatuan ekonomi, sosial dan budaya, meskipun secara adminstrasi telah terbagi menjadi dua. Jadi hanya akan ada satu MRP, dan dana otonomi dari pemerintah pusat serta pendapatan daerah yang diterima masing-masing propinsi dari eksploitasi sumber daya alam (antara lain dari pertambangan emas dan tembaga Freeport di Papua dan proyek gas alam BP di IJB) akan dibagi dua.

Semenjak pilkada posisi tawar MRP semakin diperlemah, tetapi saat ini sangat penting untuk mencapai sebuah kompromi perihal posisi tawar MRP - tidak hanya untuk kepentingan memecahkan kedua masalah, tetapi juga untuk menjadikan MRP sebagai sebuah insitusi yang benar-benar berfungsi. Kegagalan pemerintah pusat untuk mendukung MRP sudah hampir pasti akan mendorong banyak warga Papua untuk tidak percaya lagi dengan otsus. Dan melihat situasi yang tidak stabil di Papua saat ini, sudah menjadi kepentingan semua orang untuk memastikan kegagalan itu tidak terjadi.

Jakarta/Brussels, 23 Maret 2006