Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Report 188 / Asia

Radikalisasi dan Dialog di Papua

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

RINGKASAN IKHTISAR

Di Papua, propinsi paling timur di Indonesia, terjadi peningkatan kekerasan politik pada 2009, yang berlanjut hingga 2010. Salah satu penyebab adalah meningkatnya kegiatan para aktivis militan dari pegunungan tengah, yang mayoritas dari mereka adalah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Para aktivis ini memutuskan sudah tak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan utama mereka, yaitu sebuah referendum kemerdekaan lewat cara-cara damai, sehingga mengakibatkan sebagian mereka mendukung aksi kekerasan serta dalam beberapa kasus para aktvisi ini terlibat tindak kekerasan. Taktik mereka dikecam oleh banyak rakyat Papua, tetapi pesan mereka menggema luas, dan frustrasi yang mereka ucapkan adalah nyata. Dialog antara para pemimpin Papua dan pejabat pemerintah pusat, apabila disiapkan dengan hati-hati, menawarkan kemungkinan untuk dapat menanggapi berbagai keluhan yang sudah lama dirasakan oleh rakyat setempat, tanpa mempertanyakan kedaulatan Indonesia.

KNPB bermula dari berkembangnya aktivisme para mahasiswa pro-kemerdekaan Papua setelah jatuhnya Soeharto pada 1998. Sejalan dengan terbentuknya dan pecahnya berbagai koalisi, KNPB muncul sebagai sebuah kelompok yang sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa dan mantan mahasiswa yang mengadopsi ideologi kiri yang militan dan menganggap diri mereka sebagai revolusionaris, berperang melawan negara Indonesia dan perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa Freeport dekat Timika. Ada dua konsekuensi utama dari bertambahnya militansi mereka. Pertama, mereka makin intens bekerjasama dengan para gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di wilayah Pegunungan Tengah. Kedua, mereka semakin melihat bahwa satu-satunya harapan untuk dapat mencapai cita-citanya yaitu dengan memperlihatkan kepada dunia bahwa Papua sedang dalam situasi darurat – dan hal ini berarti lebih terlihatnya manifestasi konflik.

Kekerasan melonjak tahun 2009 sebagian karena tahun itu merupakan tahun diselenggarakannya Pemilu , dan pemilu memberikan sebuah fokus bagi sebagian aktivis pro kemerdekaan untuk melakukan aksi-aksi politik. Pemicu lainnya yaitu kegiatan di luar negeri – terutama pembentukan sebuah kelompok kecil pada bulan Oktober 2008 bernama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) – telah mendorong para aktivis militan untuk meyakini bahwa dukungan yang lebih banyak dari internasional akan dapat mengubah dinamika politik di dalam negeri. Beberapa kejadian kekerasan pada bulan April di Abepura, daerah di pinggiran ibukota propinsi Jayapura dimana sebuah universitas berada, pada masa pemilu legislatif, bisa dihubungkan langsung dengan KNPB. Anggotanya juga mungkin telah membantu memicu kekerasan di wilayah dataran tinggi kabupaten Puncak Jaya, lewat komunikasi dan koordinasi dengan komandan TPN/OPM setempat, Goliat Tabuni.

Di daerah lain dimana terjadi kekerasan, KNPB suka juga mengklaim bertanggung jawab meskipun tidak ada peran langsung, seperti pada kejadian pendudukan lapangan terbang desa Kapeso di Mamberamo Raya.

Kekerasan paling dramatis di Papua dalam delapan bulan belakangan ini adalah serangkaian penembakan di sepanjang jalan utama tambang Freeport yang menghubungkan kota Timika dan Tembagapura, yang ditujukan pada kendaraan Freeport maupun Brimob. Banyak orang yang berada di dalam dan di luar Papua percaya bahwa pasukan keamanan yang bertanggung jawab sebagai cara untuk menambah jumlah pasukan mereka dan pada akhirnya meningkatkan kesempatan mereka memburu rente di Timika. Namun Crisis Group percaya bahwa kemungkinan besar ada keterlibatan satu atau lebih komandan TPN/OPM, karena adanya pernyataan-pernyataan bahwa mereka mengklaim tanggungjawab atas beberapa serangan tapi tidak semuanya dan adanya berbagai testimoni dari beberapa saksi. Tetapi terbuka juga kemungkinan lain yaitu ada beberapa pihak yang terlibat, yang disebut oleh warga Papua sebagai “satu piring, dua sendok”.

Kekerasan, bercampur dengan kegiatan-kegiatan KNPB, telah berhasil meningkatkan profil Papua baik di dalam maupun luar negeri, dan telah menambah minat terhadap kemungkinan dialog antara para pemimpin Papua dan Jakarta mengenai berbagai masalah, yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Jalan menuju dialog penuh dengan perangkap, dan ada kemungkinan gangguan dan banyak rasa ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Banyak di pemerintah pusat yang percaya bahwa pembahasan apapun mengenai masalah-masalah non-ekonomi seperti otonomi yang lebih besar atau keluhan yang berhubungan dengan sejarah Papua hanya akan semakin memicu keinginan untuk merdeka dan mengaburkan perubahan positif yang sedang berlangsung. Mereka berargumentasi bahwa, tidak saja telah dilakukan “Papuanisasi” terhadap pemerintahan lokal dan sudah ada komitmen untuk mempercepat pembangunan, tetapi polisi juga secara bertahap telah menggantikan militer sebagai garis depan respon terhadap kegiatan separatis.

Sebagian aktivis Papua percaya bahwa dialog seharusnya hanya dilakukan dengan mediasi internasional serta pilihan politik yang dibiarkan terbuka, bukan dialog dengan pilihan politik menerima otonomi dan menutup pintu kemerdekaan. Bahkan mereka yang menerima kedaulatan Indonesia percaya bahwa Jakarta memiliki sejarah hanya memberikan janji-janji tapi tak bisa menepatinya, dan apabila Jakarta setuju untuk melakukan dialog, hal itu hanya menjadi sekedar upaya Public Relations tanpa ada maksud untuk merubah status quo. Akan tetapi, radikalisasi KNPB merupakan bukti bahayanya meninggalkan keluhan politik menjadi borok. Lebih dari itu, meskipun banyak dari elit Papua yang tidak setuju dengan taktik KNPB, pesan mereka menggema jauh lebih luas meskipun sebenarnya KNPB adalah kelompok yang kecil.

Sebuah inisiatif gabungan intelektual Papua dan peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk menguraikan secara garis besar sebuah peta yang akan menjadi dasar bagi sebuah dialog antara kedua belah pihak. Peta ini kemungkinan merupakan pilihan yang paling produktif yang ada saat ini untuk mengakhiri konflik. Jika ingin berhasil, akan membutuhkan pengakuan bahwa solusi bagi Papua adalah lebih dari sekedar pembangunan ekonomi, meskipun hal itu sangat penting. Ia juga akan membutuhkan dukungan nyata dari presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta/Brussels, 11 Maret 2010

Op-Ed / Asia

Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force

My four year-old daughter recently came home from her Jakarta kindergarten with a story about a visit to the school from the head of our local police station. 'If there is a robber and he's running away, the policeman will pull out his gun, fire in the air, and if he doesn't stop then he will shoot him in the leg', she recounted breathlessly.

I have spent 25 years working in and around conflict zones, including more than a decade in Indonesia. My reaction might not have been that of the average parent. 'That', I replied, 'is a violation of Perkap Number 8.' Needless to say, my reference to Police Regulation Number 8 of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police was lost on her. She thought the visit was great.

I had recalled Perkap 8 when re-reading the Hansard of the recent sparring between Australian Foreign Minister Senator Bob Carr and Victoria Greens Senator Richard Di Natale over the police shooting of protesters in Papua. But it is not just in Papua where questionable use of deadly force by the Indonesian National Police (INP) takes place. It happens across the country. And this was what Perkap 8 was put in place to prevent.

Article 47 of Perkap 8 says that 'the use of firearms shall be allowed only if strictly necessary to preserve human life' and 'firearms may only be used by officers: a. when facing extraordinary circumstances; b. for self defense against threat of death and/or serious injury; c. for the defense of others against threat of death and/or serious injury.' This is Indonesian law, taken from the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and this is what should be used to assess police actions, wherever in the country they occur.

The fatal shooting on 14 June 2012 of Mako Tabuni, deputy head of the National Committee of West Papua (KNPB), in Jayapura, capital of Papua province, made Senate Estimates in 2012. The shooting of three protesters in Sorong on 30 April 2013, West Papua province, was mentioned in the testy 5 June 2013 exchanges between Senators Carr and Di Natale. You can watch it above.

In the first incident, detectives shot a suspect in the leg as he was running away and then left him to die in a hospital allegedly without making any effort to treat his wounds. In the second, police claim they were threatened by armed KNPB activists. Without more information it is difficult to judge if their response was disproportionate. Police always say they are shooting in self-defense, but it has become such a common excuse that it has started to lose its plausibility.

Cases outside Papua do not garner much attention in Australia, but lethal shootings happen all the time. On 1 September 2011 seven villagers were killed during a rowdy protest against police brutality in the Central Sulawesi district of Buol, a place so obscure even most Indonesians cannot find it on a map.

On 7 March 2013, soldiers burned down a police station in Baturaja, South Sumatra, after their off-duty comrade, First Private Heru Oktavianus, was shot dead by a police officer while speeding away from a traffic violation.

On 8 May 2013 police in Java killed six suspected terrorists in a series of raids. The police usually claim the suspects were armed and resisted arrest. But it is not always true, and many could have almost certainly been captured alive.

Ordinary criminals are shot with distressing frequency, as my daughter's visitor suggests, without any outcry at home or abroad.

Perkap 8 was signed by the then police chief Sutanto, a real reformer. It has not gotten very far. One foreign police officer working on a bilateral community policing program in a large metropolitan command told me he had once seen a copy of the Perkap on the chief's desk but suspected it had been disseminated no further.

Even when progressive regulations or orders are issued and disseminated, they are not always followed. In October 2012, the police chief of Papua, Tito Karnavian, former head of the anti-terrorism unit Detachment 88 (Densus 88), announced that he had banned police from using live ammunition when handling demonstrations in the region. This was progress and it was implemented for some demos, but the deaths in the Sorong case suggest live ammunition was used.

As Article 46 of Perkap 8 says, 'all officers must be trained in the use of power, equipment and firearms that can be used in applying force' and 'must be trained in non-violent techniques and methods.' Training almost 400,000 officers across 33 provinces is a logistical challenge, though it might be a good idea to start with elite units such as Densus 88 or personnel in the Papua provinces.

The new national head of the INP, about to be appointed, might breathe new life into two reforms already in place: implementation of Perkap 8 and Chief Sutanto's other landmark regulation on community policing, Perkap 7. The INP is a very hierarchical organisation that does follow firm orders from above. While its size makes complex reform difficult, its hierarchical nature makes implementing existing regulations with firm orders easier.

The first duty of the incoming INP chief, who reports directly to the president, will be to secure the 2014 elections. Making sure those deployed to safeguard this 'festival of democracy' are properly trained and equipped to use non-lethal force will be an important first step. After a new head of state is elected, he or she should consider issuing a directive that would see Perkap 8 properly implemented. The use of less deadly force could even be politically popular in some parts.

Outside help may also be needed, and this is where Australia comes in. A few decades back, the Victorian state police had a problem of using too much deadly force and created Project Beacon to try to rectify it. They changed the way they thought about the problem, overhauled training, and gave officers on the beat new tools, like pepper spray. Foreign assistance along these lines could help the INP improve performance and increase accountability. Crisis Group has long argued that the INP needs better orders, training, and equipment for the use of non-deadly force.

If the INP is to be more the service it aspires to be rather than the force it is, it needs to shed its military mindset, hold serious post-operation reviews after each fatal incident, and decrease reliance on shooting first and asking questions later, regardless of whether officers are following locally accepted standard procedure. When the time comes and the INP is ready to carry forward the reform of Perkap 8, Australia should be there to help.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.