Tidak mungkin memahami konsep jihad di Indonesia tanpa mengerti gerakan Darul Islam (DI) serta upayanya membentuk Negara Islam Indonesia (NII). Selama 55 tahun terakhir, gerakan tersebut telah menghasilkan berbagai pecahan dan sempalan, mulai dari Jemaah Islamiyah (JI) hingga kelompok agamis yang menolak kekerasan. Setiap kali generasi lama akan sirna, munculah generasi baru yang militan yang mendapat ilham dari sejarah DI maupun pesona negara Islam, untuk membaharui keberlanjutan gerakan tersebut. Sepanjang pola yang diurai didalam laporan ini tetap berjalan, maka Indonesia tak akan pernah bisa memberantas JI maupun mitra-mitranya dalam berjihad, sekalipun setiap anggota dari komando pusat berhasil ditangkap, akan tetapi dengan memperhatikan beberapa upaya kunci, kiranya mereka dapat terkendali.

Gerakan DI, yang bermula dari pemberontakan-pemberontakan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh pada tahun 1950an, kini merupakan jaringan yang bersifat fleksibel namun langgeng, terdiri dari hubungan-hubungan pribadi yang terjalin pada hampir semua pulau-pulau besar di nusantara. Peristiwa bom pada bulan September 2004 didepan kedutaan Australia menunjukkan betapa hubungan-hubungan tersebut memainkan perannya.

Beberapa hari saja pasca bom tersebut, polisi telah menetapkan keterlibatan Azhari Husin dan Noordin Mohammed Top, dua anggota JI dari Malaysia. Tapi, belakangan terungkap keduanya bekerjasama dengan beberapa anggota DI dari kelompok yang terkenal dengan sebutan Ring Banten, yang beroperasi di basis-basis lama DI di Jawa Barat. Tiga pemuda Ring Banten yang direkrut menjadi pelaku bom bunuh diri, yang salah satunya ikut tewas pada peristiwa bulan September, masing-masing diketahui ayahnya adalah anggota DI.

Dengan mencermati sejarah DI, kiranya dapat lebih mudah memahami JI:

• Cara Darul Islam bertahan serta melakukan adaptasi setelah mengalami kekalahan ditangan TNI pada tahun 1960an dan tertangkapnya hampir seluruh pimpinannya pada 1977-1982, mengisyaratkan bahwa JI pun mungkin bisa bertahan walaupun banyak diantara pemimpin tertinggi telah ditangkap.
   
• Seringkali dengan dipenjara, pamor anggota DI justru naik; bahkan setelah dipenjara untuk waktu cukup lama mereka kerap keluar dengan semangat baru dan bisa direkrut untuk operasi baru.
   
• Perpecahan maupun perebutan kekuasaan yang terjadi di tingkat atas sering berdampak kecil terhadap kerjasama di tingkat bawah.
   
• Kecilnya kemungkinan keberhasilan suatu operasi tertentu tidak banyak mematahkan semangat mereka yang bertekad melancarkan serangan. Dengan semboyan operasi “Menang atau mati syahid”, maka berjihad dihadapan tantangan yang sangat besar justru memiliki daya tarik tersendiri.
   
• Kegagalan pimpinan senior untuk merespon kejadian-kejadian politik tertentu dapat membuka jalan bagi timbulnya gerakan-gerakan militan baru dibawah pimpinan anggota-anggota muda yang merasa kesal terhadap sikap pasif para senior mereka.
   
• Ikatan-ikatan baru dan persahabatan yang langgeng terjalin ketika menjalankan program pelatihan militer.

Semua ini tentu saja mengkhawatiran, namun ada juga berita yang menggembirakan. Terjadinya daur ulang anggota DI lama yang masuk kedalam JI atau yang membentuk kerjasama dengan JI mengisyaratkan bahwa basis perekrut pelaku jihad tidak berkembang secara signifikan, selain itu tampaknya mereka menemukan kesulitan untuk bergerak jauh diluar lingkungan DI lama maupun lingkungan JI yang ada. Bahkan didalam basis-basis DI sendiri, yang merupakan tempat merekrut pelaku lapangan untuk pengeboman kedutaan Australia, ternyata sulit menemukan pemuda yang bersedia menjalankan paduan antara praktek agama yang sangat ketat dengan penafsiran jihad yang sangat ekstrim. Tak ada alasan menduga, misalnya, bahwa perang Irak bakal meningkatkan jumlah anggota JI baru secara mendadak, kendati perang tersebut sangat tidak populer dan telah mengobarkan sentimen anti-Amerika, yang akan tetap mempersulit upaya melawan terror yang dilakukan didalam negeri

Variabel yang terpenting didalam menentukan apakah jihadisme dapat dikendalikan termasuk:

• penanganan yang tepat terhadap ketegangan antar agama yang terjadi didalam negeri;
   
• kapasitas penegakan hukum ditingkatkan;
   
• perhatian yang lebih serius dari pemerintah Indonesia terhadap dampak memenjarakan pelaku jihad, dan tindak lanjut setelah mereka dibebaskan; dan,
   
• pengendalian yang lebih cermat atas penjualan dan access kepada senapan, amunisi dan bahan peledak;

Semua hal tersebut sesungguhnya berada didalam kendali pemerintah Indonesia. Ada lagi variabel keempat, yaitu apakah akan lahir sebuah pusat utama pelatihan jihad internasional seperti yang pernah ada di Afghanistan. Sudah barang tentu hal itu tergantung tidak saja pada tindakan pemerintah Indonesia, melainkan juga atas kebijakan lebih luas dari komunitas internasional.

Singapura/Brussels, 22 Februari 2005