Terrorisme: Pelajaran dari Aceh
Terrorisme: Pelajaran dari Aceh
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Op-Ed / Asia

Terrorisme: Pelajaran dari Aceh

DITEMUKANNYA kamp pelatihan teroris di Aceh dan munculnya Dulmatin di Pamulang, sangat mengejutkan saya dan banyak orang lain. Banyak pula pelajaran yang bisa kita petik.
 
1. Pemunculan Jaringan “Super-ekstrim”.

Kelompok di sekitar Dulmatin dan “Tanzim al-Qaeda untuk Serambi Mekkah” bukanlah Jemaah Islamiyah, meskipun Dulmatin, seperti Noordin Top, sudah dibai’at menjadi anggota JI. Ini tampak dalam rekaman video yang dibuat kelompok tersebut --yang muncul di YouTube, 8 Maret-- yang mengajak umat di Indonesia bergabung melakukan jihad namun dengan keras mengkritik JI sebagai organisasi yang mandul dan tidak melakukan apa pun.

Orang-orang yang bergabung dalam kelompok Aceh adalah orang-orang yang sebagian besar kelihatannya lebih berafiliasi dengan DI daripada JI, walaupun termasuk juga orang JI yg dulu dekat Noordin. Kelompok ini tampaknya meliputi semacam “barisan sakit hati” dari unsur  sejumlah organisasi yang berbeda-beda, termasuk Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Mujahidin KOMPAK, Wahdah Islamiyah, dan segelintir orang dari JI. Mereka sudah resah dengan kepemimpinan yang dianggap hanya duduk-duduk saja tanpa berjihad, dan lebih memihak pada ideologi al-Qaeda yang menghimbau semua orang Islam untuk melawan Amerika dan sekutunya kapan pun, dimanapun dan bagaimanapun bisa. Dengan kata lain, mereka ingin melanjutkan perjuanganNoordin Top.

2. Pertalian internasional yang lebih kuat.

Sebelum kembali ke Indonesia, Dulmatin dan Umar Patek tinggal di Mindanao selama tujuh tahun, awalnya bersama MILF, kemudian dengan Kelompok Abu Sayyaf. Kalau benar bahwa mereka  sudah lama bolak balik antara Filipina dan RI  menggambarkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara kelompok ektremis di dua negara tersebut lebih luas daripada perkiraan kita selama ini. Sangat mungkin bahwa Dulmatin dan rekan-rekannya menganggap diri sebagai komponen Mindanao dari “Tandzim al-Qaeda untuk Gugusan Melayu” --nama yang diberikan Noordin bagi jaringannya saat pengeboman Bali II.

Namun, mata rantai ini jauh melampaui Filipina. Moh. Jibriel, sekarang ditahan di Jakarta, menyampaikan kepada rekannya bahwa pada akhir 2007 ia mengunjungi Waziristan, basis Taliban Pakistan. Jibriel, yang dulu menjadi anggota “kelompok al-Ghuraba”, bagian dari JI yang pada 1999-2003 membantu calon mujahidin dari Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia dan Malaysia, mendapat pelatihan di Afghanistan dan Kashmir. Hubungan antara Indonesia dan Pakistan mestinya masih ada, dan ada berita yang masih belum dikonfirmasi, bahwa ada beberapa ektremis asal Indonesia yg pulang dari Afghanistan awal tahun ini. Besar kemungkinan jaringan teroris Indonesia mempunyai komunikasi langsung dengan pemimpin senior kelompok teroris di Pakistan, dan mungkin juga di Timur Tengah dan Afrika Utara.

3. Mencari “qoidah aminah”.

Para pemimpin kelompok gabungan ini dilaporkan memilih Aceh karena mereka mencari “qoidah aminah”, atau basis yang aman. Selama konflik Poso, dan khususnya sesudah 2001, JI memandang Poso sebagai qoidah aminah, tempat yang memungkinkan untuk melakukan jihad, mengembangkan komunitas Muslim yang ingin menerapkan hukum Islam secara penuh, dan bekerja untuk daulah islamiyah, atau negara Islam. Tapi, setelah operasi Densus 88 di Poso padaJanuari 2007, banyak anggota kelompok radikal ini ditahan, tertembak mati, atau terpaksa lari, dan tempat ini tidak lagi menjadi basis yang ideal. Kemungkinan Aceh menjadi menarik karena inilah satu-satuya wilayah di Indonesia dimana hukum Islam bisa diterapkan secara penuh. Banyak pula kelompok radikal muncul di Aceh sesudah tsunami, dan membuka cabang disana. DI/NII dan JI sudah lama punya jaringan di Sumatra – apalagi di Medan, Riau, dan Lampung – dan kemungkinan turut membantu.

4. Para pemimpin dan rekrutan masih banyak.

Setelah tewasnya Noordin, banyak orang berpikir bahwa masalah terorisme sudah selesai. Ternyata tidak.  Tidak sedikit orang-orang lain yang memiliki kharisma dan pengalaman tempur di Poso, Ambon, Mindanao dan lebih jauh lagi, yang bisa mengambil alih pimpinan. Ada juga generasi baru yang mungkin sedang diindoktrinasi di sekolah-sekolah JI – suatu jaringan yang terdiri dari sekitar 50 pesantren, sebagian besar di Jawa tapi juga di Sumatra dan NTB. Bukan hanya kebetulan kalau anak-anak Dulmatin terdaftar di salah satu sekolah ini di Sukoharjo, atau bahwa teroris dan ahli pelarian asal Singapura, Mas Selamat Kastari, mengirim putranya ke salah satu lainnya. Sebuah pesantren di Aceh, yang tidak terhubung ke JI, rupannya berperan merekrut anak lokal untuk kelompok ini. Masalahnya bukan hanya di sekolah-sekolah ini; seorang Aceh pengedar narkoba direkrut di penjara Medan, dan Syafiudin Zuhri merekrut pelaku bom bunuh diri di suatu masjid kecil di Bogor. Namun, jaringan sekolah radikal ini merupakan masalah serius, dan kita perlu menemukan cara kreatif untuk mencegah radikalisasi para santri mereka, tanpa menstigmatisasi sistem pendidikan Islam pada umumnya.

5. Memahami dinamika lintas-batas.

Ketika Dulmatin dan Umar Patek beroperasi di Jolo, Mindanao, Pasukan Khusus Amerika Serikat, yang diperlengkapi alat-alat canggih, sedang membantu Angkatan Bersenjata Filipina melawan Abu Sayyaf. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dua orang yang paling dicari di wilayah itu sudah meninggalkan Mindanao, tiba di Indonesia dan pergi ke Aceh. Amerika toh juga tidak menemukan Osama bin Laden, jadi negara-negara di Asia Tenggara mempunyai teman senasib. Lagi pula, kemampuan mengelak dari pasukan keamanan menjadi ciri khas pemimpin teroris yang baik.

Tugas lintas-batas menjadi sangat penting. Dalam dekade terakhir, sudah ada kemajuan pesat dalam berbagi informasi secara regional, tapi masih ada kekurangan: Kepolisian Indonesia tidak memiliki keahlian nyata dalam hal jaringan teror di Filipina, Kepolisian Filipina di kelompok Malaysia, atau siapa pun di Asia Tenggara di kelompok Asia Selatan dan sebaliknya. Dengan demikian, sangat penting bagi semua yang terlibat dalam kegiatan kontraterorisme untuk memahami dinamika yang melampaui batas mereka sendiri agar bisa memahami bagaimana berbagai kelompok ini terhubung sekarang --atau mungkin di masa depan.

6. Pergeseran sasaran.

Kita melihat para ekstremis mengubah dan memperluas definisi mereka mengenai siapa musuhnya. Pada puncak konflik Ambon dan Poso, musuh yang dimaksud adalah penduduk Kristen setempat. Di Poso, ditambah dengan yang dicap pengkhianat dan informan polisi, dan pejabat pemerintah yg dianggap “menzholimi” mereka. Seperti, misalnya, kasus seorang jaksa di Palu yang dibunuh karena menghukumi mujahidin Poso. Bom Bali 2002 merupakan indikasi pertama bahwa definisi dari al-Qaeda mengenai musuh -- negara-negara Barat dan warganya yang membayar pajak untuk mendukung “mesin perang” terhadap orang Islam -- sudah diadopsi. Fokusnya bisa saja ditujukan ke pejabat pemerintah Indonesia yang dianggap ”thoghut” atau serupa dengan kafir karena aliansinya dengan Barat atau menentang syariah. Di bulan Juli, jaringan Noordin merencanakan menyerang Presiden Yudhoyono; bisa saja pejabat terkemuka sekarang menempati urutan atas daftar sasaran, setara dengan gedung-gedung bermerk internasional.

Ini semua memperjelas fakta bahwa tidak benar berpuas diri setelah kematian Noordin, dan tidak benar berpikir bahwa ancaman terorisme sudah berkurang dengan tewasnya Dulmatin. Ekstremis di Indonesia sudah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi, membentuk kelompok baru, beregenerasi, dan terus melawan.

Indonesia perlu meningkatkan upaya kontraterorisme, dan Polri --yang mengetahui lebih banyak tentang jaringan ini dibanding lainnya-- harus memegang peran utama.  Harus ada brainstorming dan sharing dengan orang-orang dari negara lain untuk memahami program apa yang sudah berhasil, apa yang tidak berhasil dan apa sebabnya, serta apa yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di Indonesia.

Mencari upaya untuk mencegah rekrutmen lebih baik tapi juga jauh lebih sulit daripada menerbitkan buku-buku yang mengandung interpretasi lebih moderat tentang jihad, dan lebih efektif pada jangka panjang daripada dialog antaragama. Upaya pencegahan ini termasuk meningkatkan kemampuan pemuda dan orangtuanya memahami “warning signs” (tanda peringatan) radikalisasi, dan mempunyai program yang dapat membantu membendung proses tersebut. Ini termasuk menawarkan pilihan hidup yang berbeda dan opsi karir bagi siswa sekolah-sekolah radikal. Terorisme tidak bisa diberantas dengan segera, tapi banyak upaya yang bisa dikerjakan bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Op-Ed / Asia

Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force

My four year-old daughter recently came home from her Jakarta kindergarten with a story about a visit to the school from the head of our local police station. 'If there is a robber and he's running away, the policeman will pull out his gun, fire in the air, and if he doesn't stop then he will shoot him in the leg', she recounted breathlessly.

I have spent 25 years working in and around conflict zones, including more than a decade in Indonesia. My reaction might not have been that of the average parent. 'That', I replied, 'is a violation of Perkap Number 8.' Needless to say, my reference to Police Regulation Number 8 of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police was lost on her. She thought the visit was great.

I had recalled Perkap 8 when re-reading the Hansard of the recent sparring between Australian Foreign Minister Senator Bob Carr and Victoria Greens Senator Richard Di Natale over the police shooting of protesters in Papua. But it is not just in Papua where questionable use of deadly force by the Indonesian National Police (INP) takes place. It happens across the country. And this was what Perkap 8 was put in place to prevent.

Article 47 of Perkap 8 says that 'the use of firearms shall be allowed only if strictly necessary to preserve human life' and 'firearms may only be used by officers: a. when facing extraordinary circumstances; b. for self defense against threat of death and/or serious injury; c. for the defense of others against threat of death and/or serious injury.' This is Indonesian law, taken from the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and this is what should be used to assess police actions, wherever in the country they occur.

The fatal shooting on 14 June 2012 of Mako Tabuni, deputy head of the National Committee of West Papua (KNPB), in Jayapura, capital of Papua province, made Senate Estimates in 2012. The shooting of three protesters in Sorong on 30 April 2013, West Papua province, was mentioned in the testy 5 June 2013 exchanges between Senators Carr and Di Natale. You can watch it above.

In the first incident, detectives shot a suspect in the leg as he was running away and then left him to die in a hospital allegedly without making any effort to treat his wounds. In the second, police claim they were threatened by armed KNPB activists. Without more information it is difficult to judge if their response was disproportionate. Police always say they are shooting in self-defense, but it has become such a common excuse that it has started to lose its plausibility.

Cases outside Papua do not garner much attention in Australia, but lethal shootings happen all the time. On 1 September 2011 seven villagers were killed during a rowdy protest against police brutality in the Central Sulawesi district of Buol, a place so obscure even most Indonesians cannot find it on a map.

On 7 March 2013, soldiers burned down a police station in Baturaja, South Sumatra, after their off-duty comrade, First Private Heru Oktavianus, was shot dead by a police officer while speeding away from a traffic violation.

On 8 May 2013 police in Java killed six suspected terrorists in a series of raids. The police usually claim the suspects were armed and resisted arrest. But it is not always true, and many could have almost certainly been captured alive.

Ordinary criminals are shot with distressing frequency, as my daughter's visitor suggests, without any outcry at home or abroad.

Perkap 8 was signed by the then police chief Sutanto, a real reformer. It has not gotten very far. One foreign police officer working on a bilateral community policing program in a large metropolitan command told me he had once seen a copy of the Perkap on the chief's desk but suspected it had been disseminated no further.

Even when progressive regulations or orders are issued and disseminated, they are not always followed. In October 2012, the police chief of Papua, Tito Karnavian, former head of the anti-terrorism unit Detachment 88 (Densus 88), announced that he had banned police from using live ammunition when handling demonstrations in the region. This was progress and it was implemented for some demos, but the deaths in the Sorong case suggest live ammunition was used.

As Article 46 of Perkap 8 says, 'all officers must be trained in the use of power, equipment and firearms that can be used in applying force' and 'must be trained in non-violent techniques and methods.' Training almost 400,000 officers across 33 provinces is a logistical challenge, though it might be a good idea to start with elite units such as Densus 88 or personnel in the Papua provinces.

The new national head of the INP, about to be appointed, might breathe new life into two reforms already in place: implementation of Perkap 8 and Chief Sutanto's other landmark regulation on community policing, Perkap 7. The INP is a very hierarchical organisation that does follow firm orders from above. While its size makes complex reform difficult, its hierarchical nature makes implementing existing regulations with firm orders easier.

The first duty of the incoming INP chief, who reports directly to the president, will be to secure the 2014 elections. Making sure those deployed to safeguard this 'festival of democracy' are properly trained and equipped to use non-lethal force will be an important first step. After a new head of state is elected, he or she should consider issuing a directive that would see Perkap 8 properly implemented. The use of less deadly force could even be politically popular in some parts.

Outside help may also be needed, and this is where Australia comes in. A few decades back, the Victorian state police had a problem of using too much deadly force and created Project Beacon to try to rectify it. They changed the way they thought about the problem, overhauled training, and gave officers on the beat new tools, like pepper spray. Foreign assistance along these lines could help the INP improve performance and increase accountability. Crisis Group has long argued that the INP needs better orders, training, and equipment for the use of non-deadly force.

If the INP is to be more the service it aspires to be rather than the force it is, it needs to shed its military mindset, hold serious post-operation reviews after each fatal incident, and decrease reliance on shooting first and asking questions later, regardless of whether officers are following locally accepted standard procedure. When the time comes and the INP is ready to carry forward the reform of Perkap 8, Australia should be there to help.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.