Veteran Timor-Leste: Sebuah Perjuangan yang Belum Selesai?
Veteran Timor-Leste: Sebuah Perjuangan yang Belum Selesai?
Table of Contents
  1. Overview
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Briefing 129 / Asia

Veteran Timor-Leste: Sebuah Perjuangan yang Belum Selesai?

Gambaran Umum

Lebih dari 10 tahun setelah pembentukan tentara Timor-Leste dan pembubaran kekuatan gerilya yang berjuang untuk kemerdekaan, perjuangan berlanjut tentang bagaimana cara memberikan penghormatan kepada para veteran. Negara yang semakin kaya dan berhasil ‘membeli’ ancaman yang awal mulanya berasal dari kelompok yang tidak puas melalui suatu skema berupa tunjangan tunai yang mahal serta menarik suara kebanyakan veteran dalam arus utama politik. Pendekatan ini telah menimbulkan beban berat terhadap keuangan dan proses rumit untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat yang mana hal tersebut akan menimbulkan ketegangan baru alih-alih penyelesaian masalah. Sebuah tantangan yang lebih besar terdapat dalam bentuk tekanan untuk memberikan mereka suatu pengaruh politik yang tidak proporsional dan peran keamanan yang formal. Keseimbangan yang penuh kehati-hatian perlu dicapai antara pemberian penghormatan kepada para pahlawan sementara dilain sisi memungkinkan pemimpin dari generasi muda untuk tumbuh menggantikan mereka. Kegagalan dapat menghambat pemindahan generasi kekuasaan yang dibutuhkan untuk kestabilan negara pada waktu jangka panjang.

Pertanyaan tentang siapa dan berapa banyak yang memenuhi syarat untuk status veteran keduanya tetap sulit dan bermuatan politis. Kontribusi ratusan pejuang dari Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste (Falintil), yang berhadapan pertempuran bersenjata selama 24 tahun perlawanannya dari kependudukan Indonesia, adalah contoh yang paling sederhana. Sebuah bentuk perlawanan yang lebih terkenal dan lebih kecil secara diplomatik berlangsung di koridor-koridor kantor PBB di New York dan di panggung politik dunia untuk memastikan dunia luar tidak akan pernah lupa perjuangan mereka. Saat kian matangnya perlawanan tersebut, sebuah front rahasia muncul sebagai bagian integral dari perjuangan kemerdekaan, menyelundupkan pasokan kepada para gerilyawan, mendapatkan perhatian media, bahkan terkadang berhasil menggagalkan upaya-upaya intelijen Indonesia. Dimana kelompok ini kemudian menjadi yang paling banyak jumlahnya, tidak sedikit baik laki-laki maupun wanita turut berkontribusi, walaupun dalam bentuk yang tidak diketahui, bahkan diantara mereka sendiri, karena mereka bekerja dalam bayang-bayang.

Sejak Kemerdekaan, penyusunan yang kompleks terhadap komisi dan undang-undang telah dibentuk untuk mendata dan memberi penghargaan kepada gerakan-gerakan yang sebagian besar tidak terdokumentasi. Upaya ini semakin difokuskan pada pemberian kompensasi dengan dana US$72.000.000 (6% dari anggaran negara) disisihkan untuk tunjangan veteran pada tahun 2011. Meskipun janji uang tersebut telah meredakan protes di kalangan kelompok yang tidak puas dari mantan pejuang Falintil, hal itu juga menciptakan banjir klaim palsu, membuat tujuan pendataan definitif veteran tidak tercapai. Sebuah keputusan untuk “mengaktifkan kembali struktur perlawanan” untuk meningkatkan legitimasi ternyata tidak memecahkan masalah. Pembuatan keputusan atas kasus-kasus sulit telah ditangguhkan didasarkan pada keyakinan bahwa segala tuntutan palsu akan terungkap melalui pengaduan setelah daftar diterbitkan. Bahkan dengan adanya pilihan untuk banding, sedang dirancang sistem untuk menangani segala ketidakpuasan yang membutuhkan mediasi.

Selain tunjangan tunai, ada dua area yang harus dilihat dimana tuntutan para veteran untuk pengaruh yang besar. Pertama adalah lingkup dan bentuk dewan veteran yang diusulkan, yang peran utamanya ialah untuk berkonsultasi mengenai manfaat serta menawarkan jaminan legitimasi institusional. Beberapa veteran berharap akan diberikan dimensi penasihat, yang memungkinkan mereka untuk memandu kebijakan pemerintah dan mengukuhkan status elit mereka. Sebagaimana peran yang lebih luas sepertinya terlihat tidak mungkin diberikan, namun angan-angan bahwa pemerintah akan memberikan veteran pengaruh lebih, berkemungkinan untuk meningkat popularitas pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan. Hal itu juga bisa berfungsi sebagai jembatan yang berguna bagi kelompok-kelompok yang tidak puas dimana sejauh ini masih tetap berada diluar politik elektoral.

Keputusan kedua adalah mengenai perlunya memberikan peran keamanan yang formal dalam membela negara kepada veteran Falintil. Hal ini tampaknya paling mungkin diwujudkan dalam bentuk kekuatan cadangan militer sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang telah ada. Sementara peran seremonial Falintil akan tercermin sebagai warisan penting dari tentara gerilya, pemerintah sebaiknya tidak menjadikan veteran sebagai tentara cadangan bersenjata. Bahayanya mempersenjatai mereka tampak dalam krisis kekerasan pada tahun 2006, dimana mereka membentuk bagian dari faksi lawan yang dipersenjatai oleh lembaga negara. Mereka tidak berpegang pada kedisiplinan apalagi persatuan dan lebih menambah unsur kekerasan daripada mengendalikannya.

Negara masih menghadapi tantangan yang sulit dalam menyeimbangkan tuntutan para veteran untuk pengakuan dengan upaya untuk mendukung adanya lembaga yang kuat dan independen. Hanya dengan keseimbangan yang tepat baru akan memungkinkan terjadinya pergeseran kekuatan dari “Generasi ‘75” yang membawa negara menuju kemerdekaan dan masih memegang kekuatan. Politik Timor dan lembaga sektor keamanannya tetap dipegang secara bersama-sama oleh sebagian kecil orang-orang daripada terikat oleh aturan-aturan hukum. Dalam lingkungan kepemimpinan, ditandai dengan beberapa perubahan yang nyata sejak sebelum kemerdekaan, pengunduran diri baru-baru ini oleh kepala angkatan bersenjata, Taur Matan Ruak, mungkin saja akan terbukti menjadi langkah besar menuju suksesi generasi. Kepemimpinan militer sekarang dipaksa untuk berkembang, juga termasuk politisi di negara tersebut.

Para pendonor memainkan peran yang kecil dalam mempengaruhi kebijakan terhadap mantan para pejuang, tetapi tantangan dari sistem pensiun veteran menggarisbawahi kesulitan dalam merancang program transfer tunai yang rentan terhadap penipuan. Ini adalah salah satu tempat dimana bantuan teknis luar dapat berguna.

Dili/Jakarta/Brussels, 18 November 2011

I. Overview

More than ten years after the formation of Timor-Leste’s army and the demobilisation of the guerrilla force that fought for independence, the struggle continues about how to pay tribute to the veterans. The increasingly wealthy state has bought off the threat once posed by most dissidents with an expensive cash benefits scheme and succeeded in engaging most veterans’ voices in mainstream politics. This approach has created a heavy financial burden and a complicated process of determining who is eligible that will create new tensions even as it resolves others. A greater challenge lies in containing pressures to give them disproportionate political influence and a formal security role. A careful balance will need to be struck between paying homage to heroes while allowing a younger generation of leaders to grow up to replace them. Failure could block the generational transfer of power necessary for the state’s long-term stability.

The question of who and how many qualify for veteran status remains both difficult and politically charged. The contributions of hundreds of fighters of the Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Falintil), who comprised the armed front during the 24-year resistance to Indonesian occupation, are the most straightforward. A well-known and far smaller diplomatic front walked the corridors of the UN in New York and in capitals to ensure the outside world never forgot their struggle. As the resis­tance matured, a clandestine front emerged as an integral part of the struggle for independence, smuggling in supplies to the guerrillas, capturing media attention and frustrating Indonesian intelligence efforts. While this latter group was the most numerous, the contributions of many of these men and women remained unknown even to one another, as they worked in the shadows.

Since independence, complex arrays of commissions and laws have been formed to register and pay homage to this mostly undocumented movement. These efforts have increasingly focused on compensation with $72 million (6 per cent of the state budget) set aside for veterans’ benefits in 2011. While the promise of money has eased discontent among dissident former Falintil fighters, it has also brought a flood of apparently false claims of service, making any definitive list of veterans an unreachable goal. A decision to “reactivate resistance structures” to boost legitimacy has not solved the problem. Judgment on difficult cases has been deferred based on a belief that fraudulent claims will be revealed through denunciation once the lists are published. Even with the option to appeal, new discontent is being created that will require mediation.

Beyond cash benefits, there are two areas where veterans’ demands for greater influence will have to be checked. The first is the scope and shape of a proposed veterans’ council, whose primary role will be to consult on benefits as well as to offer a seal of institutional legitimacy. Some veterans hope it will be given an advisory dimension, allowing them to guide government policy and cementing their elite status. Such a broad role looks unlikely but the illusion that veterans might be given more influence has likely increased the government’s appeal in advance of elections next year. It could also serve as a useful bridge to dissident groups who have thus far stayed outside electoral politics.

The second decision is whether to give Falintil veterans a formal security role in defending the state. This appears most likely to come in the form of a military reserve force as foreseen in existing legislation. While a ceremonial role for Falintil would recognise the guerrilla army’s important legacy, the government should stop short of using veterans to constitute a formal reserve. The danger of arming them was made clear in the violence of the 2006 crisis, as they formed part of different opposing factions armed by state institutions. They were neither disciplined nor united, and added to the violence rather than controlled it.

The state still faces a difficult challenge in balancing veterans’ demands for recognition with efforts to promote strong and independent institutions. Only with the right balance will a shift in power be possible from the “Generation of ’75” that brought the country to independence and still holds onto power. Timorese politics and its security sector institutions remain held together by a small set of personalities rather than bound by legal rules. In a leadership environment marked by few real changes since before independence, the recent resignation of the armed forces chief, Taur Matan Ruak, may yet prove to be a big step towards generational succession. As the military’s leadership is now forced to evolve, so must the country’s politicians.

Donors have little role to play in influencing policy towards former combatants, but the challenges of the veterans’ pension system underscore the difficulty in designing cash transfer programs that are less susceptible to fraud. This is one area where outside technical help could be useful.

Dili/Jakarta/Brussels, 18 November 2011

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.