Lebih dari 10 tahun setelah pembentukan tentara Timor-Leste dan pembubaran kekuatan gerilya yang berjuang untuk kemerdekaan, perjuangan berlanjut tentang bagaimana cara memberikan penghormatan kepada para veteran. Negara yang semakin kaya dan berhasil ‘membeli’ ancaman yang awal mulanya berasal dari kelompok yang tidak puas melalui suatu skema berupa tunjangan tunai yang mahal serta menarik suara kebanyakan veteran dalam arus utama politik. Pendekatan ini telah menimbulkan beban berat terhadap keuangan dan proses rumit untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat yang mana hal tersebut akan menimbulkan ketegangan baru alih-alih penyelesaian masalah. Sebuah tantangan yang lebih besar terdapat dalam bentuk tekanan untuk memberikan mereka suatu pengaruh politik yang tidak proporsional dan peran keamanan yang formal. Keseimbangan yang penuh kehati-hatian perlu dicapai antara pemberian penghormatan kepada para pahlawan sementara dilain sisi memungkinkan pemimpin dari generasi muda untuk tumbuh menggantikan mereka. Kegagalan dapat menghambat pemindahan generasi kekuasaan yang dibutuhkan untuk kestabilan negara pada waktu jangka panjang.

Pertanyaan tentang siapa dan berapa banyak yang memenuhi syarat untuk status veteran keduanya tetap sulit dan bermuatan politis. Kontribusi ratusan pejuang dari Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste (Falintil), yang berhadapan pertempuran bersenjata selama 24 tahun perlawanannya dari kependudukan Indonesia, adalah contoh yang paling sederhana. Sebuah bentuk perlawanan yang lebih terkenal dan lebih kecil secara diplomatik berlangsung di koridor-koridor kantor PBB di New York dan di panggung politik dunia untuk memastikan dunia luar tidak akan pernah lupa perjuangan mereka. Saat kian matangnya perlawanan tersebut, sebuah front rahasia muncul sebagai bagian integral dari perjuangan kemerdekaan, menyelundupkan pasokan kepada para gerilyawan, mendapatkan perhatian media, bahkan terkadang berhasil menggagalkan upaya-upaya intelijen Indonesia. Dimana kelompok ini kemudian menjadi yang paling banyak jumlahnya, tidak sedikit baik laki-laki maupun wanita turut berkontribusi, walaupun dalam bentuk yang tidak diketahui, bahkan diantara mereka sendiri, karena mereka bekerja dalam bayang-bayang.

Sejak Kemerdekaan, penyusunan yang kompleks terhadap komisi dan undang-undang telah dibentuk untuk mendata dan memberi penghargaan kepada gerakan-gerakan yang sebagian besar tidak terdokumentasi. Upaya ini semakin difokuskan pada pemberian kompensasi dengan dana US$72.000.000 (6% dari anggaran negara) disisihkan untuk tunjangan veteran pada tahun 2011. Meskipun janji uang tersebut telah meredakan protes di kalangan kelompok yang tidak puas dari mantan pejuang Falintil, hal itu juga menciptakan banjir klaim palsu, membuat tujuan pendataan definitif veteran tidak tercapai. Sebuah keputusan untuk “mengaktifkan kembali struktur perlawanan” untuk meningkatkan legitimasi ternyata tidak memecahkan masalah. Pembuatan keputusan atas kasus-kasus sulit telah ditangguhkan didasarkan pada keyakinan bahwa segala tuntutan palsu akan terungkap melalui pengaduan setelah daftar diterbitkan. Bahkan dengan adanya pilihan untuk banding, sedang dirancang sistem untuk menangani segala ketidakpuasan yang membutuhkan mediasi.

Selain tunjangan tunai, ada dua area yang harus dilihat dimana tuntutan para veteran untuk pengaruh yang besar. Pertama adalah lingkup dan bentuk dewan veteran yang diusulkan, yang peran utamanya ialah untuk berkonsultasi mengenai manfaat serta menawarkan jaminan legitimasi institusional. Beberapa veteran berharap akan diberikan dimensi penasihat, yang memungkinkan mereka untuk memandu kebijakan pemerintah dan mengukuhkan status elit mereka. Sebagaimana peran yang lebih luas sepertinya terlihat tidak mungkin diberikan, namun angan-angan bahwa pemerintah akan memberikan veteran pengaruh lebih, berkemungkinan untuk meningkat popularitas pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan. Hal itu juga bisa berfungsi sebagai jembatan yang berguna bagi kelompok-kelompok yang tidak puas dimana sejauh ini masih tetap berada diluar politik elektoral.

Keputusan kedua adalah mengenai perlunya memberikan peran keamanan yang formal dalam membela negara kepada veteran Falintil. Hal ini tampaknya paling mungkin diwujudkan dalam bentuk kekuatan cadangan militer sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang telah ada. Sementara peran seremonial Falintil akan tercermin sebagai warisan penting dari tentara gerilya, pemerintah sebaiknya tidak menjadikan veteran sebagai tentara cadangan bersenjata. Bahayanya mempersenjatai mereka tampak dalam krisis kekerasan pada tahun 2006, dimana mereka membentuk bagian dari faksi lawan yang dipersenjatai oleh lembaga negara. Mereka tidak berpegang pada kedisiplinan apalagi persatuan dan lebih menambah unsur kekerasan daripada mengendalikannya.

Negara masih menghadapi tantangan yang sulit dalam menyeimbangkan tuntutan para veteran untuk pengakuan dengan upaya untuk mendukung adanya lembaga yang kuat dan independen. Hanya dengan keseimbangan yang tepat baru akan memungkinkan terjadinya pergeseran kekuatan dari “Generasi ‘75” yang membawa negara menuju kemerdekaan dan masih memegang kekuatan. Politik Timor dan lembaga sektor keamanannya tetap dipegang secara bersama-sama oleh sebagian kecil orang-orang daripada terikat oleh aturan-aturan hukum. Dalam lingkungan kepemimpinan, ditandai dengan beberapa perubahan yang nyata sejak sebelum kemerdekaan, pengunduran diri baru-baru ini oleh kepala angkatan bersenjata, Taur Matan Ruak, mungkin saja akan terbukti menjadi langkah besar menuju suksesi generasi. Kepemimpinan militer sekarang dipaksa untuk berkembang, juga termasuk politisi di negara tersebut.

Para pendonor memainkan peran yang kecil dalam mempengaruhi kebijakan terhadap mantan para pejuang, tetapi tantangan dari sistem pensiun veteran menggarisbawahi kesulitan dalam merancang program transfer tunai yang rentan terhadap penipuan. Ini adalah salah satu tempat dimana bantuan teknis luar dapat berguna.

Dili/Jakarta/Brussels, 18 November 2011