Para pemimpin Myanmar terus memperlihatkan bahwa mereka memiliki kemauan politik dan visi untuk benar-benar meninggalkan masa lalu mereka yang otoriter, namun jalan ke arah demokrasi kelihatannya tidak akan mudah. Presiden Thein Sein telah menyatakan proses demokratisasi di negaranya tidak akan berbalik arah. Ia juga telah melakukan upaya-upaya membangun sebuah kemitraan yang langgeng dengan oposisi. Meskipun prosesnya belum selesai, tahanan-tahanan politik telah dibebaskan, sejumlah besar nama-nama dalam daftar hitam dicoret, undang-undang kebebasan berserikat diimplementasikan, dan sensor media dihapus. Namun meluasnya kekerasan etnis di Negara Bagian Rakhine, yang terutama mengincar kaum minoritas Muslim Rohingya, seakan telah menjadi awan gelap diatas proses reformasi. Lebih dari itu, makin retaknya hubungan antar komunitas dapat mengancam stabilitas nasional. Di tempat lain, ketegangan sosial meningkat seiring dengan bertambahnya kebebasan yang memungkinkan konflik-konflik lokal muncul ke permukaan. Gencatan senjata di Negara Bagian Kachin masih sulit dicapai. Para pemimpin politik baku pendapat mengenai bagaimana seharusnya pembagian kekuasaan dibawah konstitusi yang ada maupun setelah pemilu 2015. Kepemimpinan moral kini dibutuhkan untuk meredakan ketegangan, dan kompromi-kompromi baru diperlukan apabila konfrontasi yang memecah-belah kesatuan negara ingin dihindarkan.

Presiden telah mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui perombakan kabinet pertamanya. Menteri-menteri yang dianggap konservatif atau berkinerja buruk digeser, dan banyak deputi menteri baru yang diangkat. Kini lebih banyak teknokrat di posisi ini, dan Myanmar kini punya menteri perempuan untuk pertama kalinya. Presiden Thein Sein juga menempatkan anggota-anggota kabinet yang paling dipercaya di kantor kepresidenan, sehingga terbentuk semacam kelompok ”menteri super”. Mereka ini memiliki kekuasaan luas dalam berbagai urusan pemerintah, sebuah langkah yang mungkin sebagian dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat posisinya terhadap parlemen. Sebuah sengketa atas sebuah keputusan kontroversial oleh Mahkamah Konstitusi yang diangkat oleh Presiden berujung pada pemakzulan dan mundurnya anggota Mahkamah, menunjukkan kuatnya legislatif, dan resikonya pada struktur politik dalam proses transisi, karena institusi-institusi baru ini ingin mencoba batas-batas kekuasaan mereka.

Proses transisi yang sedang terjadi sejauh ini luar biasa karena kecepatannya dan tiadanya hambatan yang berarti dari dalam, termasuk dari militer. Namun pada suatu saat proses ini akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Pertikaian antar etnis yang melanda Negara Bagian Rakhine sangat memprihatinkan dan ada potensi terjadi kekerasan serupa di tempat lain, dengan meningkatnya nasionalisme Myanmar dan juga nasionalisme etnis serta munculnya prasangka lama ke permukaan. Sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata di Negara Bagian Kachin menegaskan bahwa rumitnya membangun perdamaian yang langgeng dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata. Selain itu, ada ketegangan akar rumput yang meningkat terkait perampasan tanah dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa setempat, dan kekhawatiran-kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur dan pertambangan yang didukung pihak asing. Dalam konteks meningkatnya harapan masyarakat, keluhan-keluhan masa lalu yang tidak ditanggapi, dan kebebasan yang baru diperoleh untuk berserikat dan berdemonstrasi, ada potensi munculnya gerakan-gerakan sosial yang lebih radikal dan konfrontatif. Hal ini akan menjadi sebuah ujian penting bagi pemerintah dan aparat keamanan di saat mereka berupaya memelihara hukum dan ketertiban dengan tidak mengingatkan pada cara-cara otoriter di masa lalu yang baru saja mereka tinggalkan.

Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses transisi di Myanmar adalah stabilitas makro-politik. Di tahun 2015 nanti, partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD) akan bersaing untuk pertama kalinya memperebutkan kursi parlemen di seluruh Myanmar sejak pemilihan umum tahun 1990 yang dibatalkan itu. Apabila pemilu ini bebas dan adil, mereka akan memicu sebuah pergeseran besar dalam keseimbangan kekuasaan dengan memudarkan kelompok lama. Tapi sebuah kemenangan mutlak NLD mungkin bukan hal yang terbaik bagi partai atau negara, karena hal itu beresiko memarjinalisasikan tiga konstituensi penting, yaitu: elit politik lama, partai politik etnis dan kekuatan demokratik non-NLD. Apabila parlemen paska 2015 gagal untuk mewakili keberanekaragaman politik dan etnis Myanmar yang sesungguhnya, ketegangan kemungkinan akan meningkat dan selanjutnya menyulut instabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi NLD bukanlah bagaimana memenangkan pemilu, tapi bagaimana mengedepankan inklusivitas dan rekonsiliasi. NLD punya beberapa pilihan untuk dapat mewujudkan hal ini. Pilihan pertama, mereka bisa mendukung sebuah sistem pemilu yang lebih proporsional sehingga menciptakan parlemen yang lebih representatif, dengan cara merubah sistem “winner-takes-all” yang berlaku saat ini. Kedua, mereka bisa membangun aliansi dengan partai lain, terutama dengan partai-partai etnis, dengan sepakat untuk tidak bersaing melawan mereka di daerah-daerah pemilihan tertentu. Ketiga, mereka bisa mendukung seorang kandidat “kesatuan nasional” sementara untuk jabatan kepresidenan paska 2015. Hal ini akan menenteramkan kelompok kekuasaan lama dan melancarkan transisi ke sistem politik yang didominasi NLD. Yang terpenting, mereka juga bisa membangun dukungan untuk merubah bagian konstitusi yang diperlukan untuk memungkinkan Aung San Suu Kyi menjadi presiden. Perubahan ini kelihatannya sangat tidak mungkin sebelum tahun 2015 karena oposisi dari blok militer yang punya hak veto terhadap semua usulan amandemen. Tiap alternatif membutuhkan pengorbanan-pengorbanan dari NLD dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan nasional di atas pertimbangan-pertimbangan politik partai. Namun dengan pemimpin nasional sekaliber Aung San Suu Kyi di pucuk pimpinan, sudah semestinya NLD bisa menghadapi tantangan ini.

Jakarta/Brussels, 12 November 2012