icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Has Timor-Leste left behind its violent past?
Has Timor-Leste left behind its violent past?
Report 180 / Asia

Mengembalikan tanggung jawab kepada polisi Timor-Leste

Ringkasan ikhtisar

Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengembalikan otoritas resmi di segi keamanan kepada polisi Timor-Leste secepat mungkin. Sebuah proses yang berlarut-larut yang dimulai sejak bulan Mei telah mengambil pendekatan birokratis untuk menilai apakah mereka siap untuk mengambil alih kepemimpinan, akan tetapi kenyataan di lapangan yaitu bahwa polisi Timor-Leste sudah lama beroperasi di bawah komando mereka sendiri. Tanpa rencana yang disepakati bersama untuk mereformasi kepolisian Timor-Leste setelah krisis tahun 2006, PBB dan pemerintah Timor-Leste tidak dapat bekerja sama dengan baik dan gagal dalam pengembangan kepolisian Timor-Leste. Dengan menunda penyerahan tanggung jawab lebih lama mungkin akan semakin merusak hubungan antara misi kepolisian PBB yang ketiga terbesar di dunia dan pemerintah Timor-Leste, yang telah menolak untuk bertindak sebagai partner penuh dalam menerapkan reformasi. PBB masih memiliki peran berlanjut sebagai penasihat polisi. Agar hal ini dapat berhasil, pemerintah perlu terlibat dengan misi PBB dan menyepakati bentuk dari kemitraan ini. Agar mandat yang baru dapat berhasil, mereka perlu memanfaatkan bulan yang tersisa untuk menyusun sebuah kerangka kerja yang mendetil untuk kerja sama dengan polisi dibawah komando lokal di masa depan, sebelum mandat yang saat ini berakhir pada bulan Februari 2010.

Timor-Leste masih membutuhkan PBB, dan mundur sedikit tidak sama dengan meninggalkan Timor-Leste terlalu awal. Ada dukungan politik dari dalam negeri untuk melanjutkan kontingen polisi walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit, setidaknya hingga pemilu nasional yang rencananya akan diselenggarakan tahun 2012. Sebuah operasi internasional yang besar tidak bisa lagi dibiarkan untuk beroperasi tanpa sebuah konsensus yang jelas mengenai tugas-tugas yang perlu dilakukan. Mandat yang baru harus dibatasi, spesifik dan disepakati bersama. PBB dapat menyediakan unit-unit untuk mem-back up keamanan, dan mendukung polisi Timor-Leste di bidang teknis seperti investigasi, penuntutan dan latihan. Cara yang paling baik untuk mengidentifikasinya yaitu melalui sebuah penilaian independen yang menyeluruh terhadap kemampuan polisi, dan memadankannya dengan bantuan penting bilateral, termasuk dari Australia dan Portugal. Sebagai gantinya, Timor-Leste harus menyadari perlunya untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. PBB dan badan-badan dibawahnya harus terus membantu membangun struktur-struktur ini, dan sementara itu, juga memantau situasi hak asasi manusia.

PBB telah mengambil pendekatan teknokratis dalam menghadapi tugas mereformasi kepolisian yang sangat bernuansa politik. Dikirim untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan di tahun 2006, polisi PBB telah membantu menopang stabilitas di Timor-Leste, tapi kemudian gagal ketika mereka mencoba untuk memperbaiki institusi kepolisian atau meningkatkan pengawasan. Mereka tidak diprogram untuk mendorong perubahan jangka panjang semacam itu dan tidak pernah diberikan instrumen untuk melakukan hal itu. Kepolisian Timor-Leste terpecah belah dan telah dikelola dengan salah di jajaran atas; PBB salah menempatkan penekanannya pada penyebaran ratusan opsir berseragam ke pos-pos kepolisian di seluruh Timor-Leste. Mereka mengabaikan peran yang dimainkan oleh kepemimpinan sipil pada masa krisis tahun 2006 dan perlunya memperbaiki kementerian yang membawahi kepolisian sebagai bagian dari sebuah solusi jangka panjang. Penempatan orang yang tidak sesuai dengan pekerjaan, rotasi pekerjaan yang pendek, maupun kurangnya pengetahuan tentang kondisi dan bahasa setempat, telah mengurangi kemampuan polisi internasional untuk menjadi guru dan mentor yang baik. Tanpa kemampuan untuk mengeluarkan atau menerapkan sanksi disiplin terhadap polisi Timor-Leste, misi PBB tidak dapat meningkatkan pertanggungjawaban. Pemerintah menolak untuk mengesahkan undang-undang untuk mendukung peran PBB, sehingga mengirimkan signal ke polisi dari atas ke bawah bahwa pemerintah tidak mau bekerja sama.

Dengan tidak adanya strategi bersama, reformasi struktural tidak bias berkembang. Pemerintah menunjuk seorang komandan dari luar kepolisian, sehingga membahayakan upaya untuk membuat kepolisian Timor-Leste menjadi profesional. Pemerintah juga telah mengedepankan gaya kepolisian ala militer, sehingga semakin membuat tidak jelas batasan antara militer dan polisi. Fokus yang salah terhadap unit khusus yang bersenjata lengkap tidak akan memperbaiki akses ke keadilan, dan beresiko menanam bibit konflik dengan militer di masa depan. Para pemimpin Timor-Leste lebih sadar dari orang luar manapun terhadap konsekwensi fatal dari kegagalan institusionil. Untuk menghindari hal ini, Perdana Menteri Xanana Gusmao, seorang pahlawan kemerdekaan Timor-Leste, saat ini mengepalai sebuah kementerian gabungan pertahanan dan keamanan. Penyelesaian masalah secara jangka pendek berdasarkan kepribadian mungkin dapat menghentikan persengketaan antara polisi dan militer untuk saat ini, akan tetapi solusi jangka panjang tergantung pada kepastian hukum.

Untuk negara-negara anggota PBB, perebutan kekuasaan antara PBB dan salah satu negara anggotanya terhadap kepolisian berisi banyak pelajaran. Penarikan polisi PBB yang lambat di Timor-Leste kelihatannya mungkin merupakan strategi keluar yang bijaksana, tapi kenyataannya tidak. Karena tidak berhasil mengumpulkan konsensus mengenai strategi pembangunan kepolisian jangka panjang, misi ini akhirnya meninggalkan sebuah institusi kepolisian nasional yang lemah. Warisan yang paling kekal dari misi ini mungkin ada di dalam pelajaran yang dapat ia ajarkan kepada Dewan Keamanan untuk tidak keluar dari mandatnya. PBB perlu berpikir dengan cermat sebelum ikut campur dan mengambil kendali kepolisian lokal, terutama, dalam hal Timor-Leste, ketika sebagian besar dari lembaga kepolisiannya masih berfungsi. Reformasi yang rumit terhadap institusi negara tidak dapat dilakukan tanpa kesepakatan politik dari mereka yang terlibat langsung.

Dili/Brussels, 3 Desember 2009

Commentary / Asia

Has Timor-Leste left behind its violent past?

Timor-Leste seems to have passed the test. With last Saturday’s parliamentary poll, it has now held three elections this year without significant violence. This will allow for the withdrawal of a UN peacekeeping mission whose 1,100-strong police component has long seemed out of synch with local realities. Its violent recent past may increasingly look like history, although the poor country that celebrated only the 10th anniversary of the restoration of its independence in May still faces numerous challenges.

Concerns that the formation of a new coalition government might give rise to violence, as occurred following the 2007 elections, now look misplaced as provisional results show only four parties due to take seats in parliament (official results are due next week). A look at the seat results shows that the CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction) has increased its share from 18 to 30 seats, and looks likely to form another government with former coalition partner Partido Democrático (eight seats) and maybe Frenti-Mudança (two seats).This is good for stability in the short term, but it also carries risks. A stronger government composed of fewer parties may be able to pursue clearer legislative objectives, but it will put great pressure on FRETILIN as perhaps the only party in opposition. As a young country only ten years on from independence, Timor-Leste’s parliament continues to consider questions of fundamental importance to the country’s future on which there is much debate, such as how to spend the billions in its Petroleum Fund, or how to structure land administration. Chosen from party lists and not constituencies, giving them little incentive to engage with communities, Timor-Leste’s parliamentarians to date have struggled to provide either an effective check on the executive or a constructive partner by initiating their own legislation. CNRT’s dominance will mean less active scrutiny and will further erode its role as an instrument of accountability.

The elections were not violence-free. There were some minor incidents of stone throwing and a report of three houses being burnt in Viqueque district in the last few days. But even in this volatile part of Timor-Leste, it was much less than the hundreds burnt around the 2007 polls. When we visited the district in May and asked why, the answer from the police, local government, chefes de suco, and civil society workers alike was unanimous – the threats from heads of the police and army had worked. Their blunt warnings that troublemakers would be shot were backed up with high-profile joint patrols and those contemplating violence got the message. It was a victory for “conflict prevention” that raised new questions about how the country will be governed in the future.