Krisis yang terburuk yang terjadi dalam sejarah singkat Timor Leste masih jauh dari selesai. Negara itu saat ini dalam keadaan terlantar secara politis, menunggu laporan dari Komisi Penyelidik Khusus Independen yang ditunjuk oleh badan PBB. Laporan ini diharapkan dapat menyebut nama-nama para pelaku aksi kekerasan bulan April-Mei 2006 di Dili yang telah menewaskan lebih dari 30 orang, dan merekomendasikan tuntutan hukum bagi mereka. Dijadwalkan untuk dirilis pada pertengahan bulan Oktober, laporan ini penting untuk bergerak maju tetapi berpotensi untuk menimbulkan kontroversi. Pemilu yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2007 juga dapat menjadi sumber konflik lain. Dengan kreatifitas, fokus dan kemauan politik, Timor Leste dapat kembali ke jalur yang benar, tetapi luka yang telah ditinggalkan cukup dalam, dan dibutuhkan kebesaran hati secara politis dari beberapa pihak pelaku utama.

Tetapi, ada sebuah konsensus yang semakin meningkat mengenai apa yang dibutuhkan bagi penyelesaian krisis, termasuk reformasi sektor keamanan. Sebuah misi PBB yang baru dan diperluas telah bertugas dengan mandat untuk “mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah budaya pemerintahan yang demokratis, dan memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan di Timor Leste”.

Krisis ini secara luas digambarkan berasal dari dipecatnya sepertiga dari seluruh anggota angkatan bersenjata Timor Leste pada bulan Maret 2006, dimana setelah itu para tentara yang tidak puas menjadi bagian dari perebutan kekuasaan antara Presiden Xanana Gusmao dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri, yang sekarang telah dicopot dari jabatannya. Tetapi, masalahnya jauh lebih rumit.

Akar permasalahan sebagian terletak pada perjuangan dan pengkhianatan yang telah terjadi di dalam tubuh FRETILIN, tak lama sebelum dan pada masa pendudukan Indonesia. Pertikaian ideologi dan politik yang terjadi pada tahun 1980an dan 1990an, terutama antara para anggota komite sentral FRETILIN dengan Xanana Gusmao, yang pada saat itu adalah komandan pasukan gerilya FALINTIL, terbawa ke dalam pemerintahan pasca-konflik.

Pertikaian itu juga ditemukan dalam proses demobilisasi pejuang FALINTIL yang dilakukan secara kurang memadai di tahun 2000 dan pembentukan sebuah institusi pertahanan keamanan untuk negara baru ini di tahun 2001 yang menyerap sebagian dari para veteran tetapi sebagian lagi tidak tertampung sehingga menganggur dan marah, sementara itu para donor dan PBB mencurahkan sebagian besar dari perhatian mereka terhadap pembentukan sebuah institusi kepolisian baru. Kenyataan bahwa banyak dari anggota polisi yang telah disaring dan ditraining kembali, pernah bekerja dengan pemerintah Indonesia sebelumnya, menjadi garam bagi luka para mantan pejuang.

Perpecahan ideologi yang sudah berlangsung lama dan rasa frustrasi dari para mantan FALINTIL secara khusus dimanipulasi oleh Rogerio Lobato, seorang anggota komite sentral FRETILIN yang menetap di Angola dan Mozambique pada masa-masa konflik. Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia mengendalikan institusi kepolisian, mendorong persaingan dengan institusi pertahanan keamanan, dimana hampir seluruh anggotanya secara pribadi setia kepada Xanana Gusmao, dan membentuk kesatuan polisi khusus yang secara efektif menjadi sebuah pasukan keamanan privat. Institusi kepolisian yang berada dibawahnya bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan ketertiban, patroli perbatasan, penanganan kerusuhan dan imigrasi. Sedangkan angkatan bersenjata tidak pernah jelas peranannya apa.

Semua masalah ini semakin memburuk selama bertahun-tahun. Ketika sebanyak 159 tentara pada bulan Januari 2006 mengajukan petisi kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, yang isinya mengeluhkan adanya diskriminasi di dalam institusi pertahanan keamanan oleh para perwira yang berasal dari bagian timur Timor Leste (lorosae) terhadap mereka yang berasal dari bagian barat (loromonu), banyak pihak yang berkepentingan melihat hal ini sebagai kesempatan politik. Jumlah tentara dari bagian barat yang bergabung dengan para petisi bertambah banyak, sementara itu ketegangan pribadi dan kelembagaan antara seorang presiden yang terikat dengan pluralisme, dengan sebuah partai berkuasa yang secara jelas cenderung otoriter, politisasi institusi kepolisian, kurangnya kerangka kerja yang berkenaan dengan pengaturan bagi institusi pertahanan keamanan secara umum dan sifat bawaan dari sebuah elit politik kecil dengan sejarah yang sama selama 30 tahun, telah menyebabkan permasalahan ini menjadi diluar kendali.

Jakarta/Brussels, 10 Oktober 2006