Has Timor-Leste left behind its violent past?
Has Timor-Leste left behind its violent past?
Report 120 / Asia

Menyelesaikan Krisis di Timor-Leste

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Ringkasan Ikhtisar

Krisis yang terburuk yang terjadi dalam sejarah singkat Timor Leste masih jauh dari selesai. Negara itu saat ini dalam keadaan terlantar secara politis, menunggu laporan dari Komisi Penyelidik Khusus Independen yang ditunjuk oleh badan PBB. Laporan ini diharapkan dapat menyebut nama-nama para pelaku aksi kekerasan bulan April-Mei 2006 di Dili yang telah menewaskan lebih dari 30 orang, dan merekomendasikan tuntutan hukum bagi mereka. Dijadwalkan untuk dirilis pada pertengahan bulan Oktober, laporan ini penting untuk bergerak maju tetapi berpotensi untuk menimbulkan kontroversi. Pemilu yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2007 juga dapat menjadi sumber konflik lain. Dengan kreatifitas, fokus dan kemauan politik, Timor Leste dapat kembali ke jalur yang benar, tetapi luka yang telah ditinggalkan cukup dalam, dan dibutuhkan kebesaran hati secara politis dari beberapa pihak pelaku utama.

Tetapi, ada sebuah konsensus yang semakin meningkat mengenai apa yang dibutuhkan bagi penyelesaian krisis, termasuk reformasi sektor keamanan. Sebuah misi PBB yang baru dan diperluas telah bertugas dengan mandat untuk “mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah budaya pemerintahan yang demokratis, dan memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan di Timor Leste”.

Krisis ini secara luas digambarkan berasal dari dipecatnya sepertiga dari seluruh anggota angkatan bersenjata Timor Leste pada bulan Maret 2006, dimana setelah itu para tentara yang tidak puas menjadi bagian dari perebutan kekuasaan antara Presiden Xanana Gusmao dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri, yang sekarang telah dicopot dari jabatannya. Tetapi, masalahnya jauh lebih rumit.

Akar permasalahan sebagian terletak pada perjuangan dan pengkhianatan yang telah terjadi di dalam tubuh FRETILIN, tak lama sebelum dan pada masa pendudukan Indonesia. Pertikaian ideologi dan politik yang terjadi pada tahun 1980an dan 1990an, terutama antara para anggota komite sentral FRETILIN dengan Xanana Gusmao, yang pada saat itu adalah komandan pasukan gerilya FALINTIL, terbawa ke dalam pemerintahan pasca-konflik.

Pertikaian itu juga ditemukan dalam proses demobilisasi pejuang FALINTIL yang dilakukan secara kurang memadai di tahun 2000 dan pembentukan sebuah institusi pertahanan keamanan untuk negara baru ini di tahun 2001 yang menyerap sebagian dari para veteran tetapi sebagian lagi tidak tertampung sehingga menganggur dan marah, sementara itu para donor dan PBB mencurahkan sebagian besar dari perhatian mereka terhadap pembentukan sebuah institusi kepolisian baru. Kenyataan bahwa banyak dari anggota polisi yang telah disaring dan ditraining kembali, pernah bekerja dengan pemerintah Indonesia sebelumnya, menjadi garam bagi luka para mantan pejuang.

Perpecahan ideologi yang sudah berlangsung lama dan rasa frustrasi dari para mantan FALINTIL secara khusus dimanipulasi oleh Rogerio Lobato, seorang anggota komite sentral FRETILIN yang menetap di Angola dan Mozambique pada masa-masa konflik. Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia mengendalikan institusi kepolisian, mendorong persaingan dengan institusi pertahanan keamanan, dimana hampir seluruh anggotanya secara pribadi setia kepada Xanana Gusmao, dan membentuk kesatuan polisi khusus yang secara efektif menjadi sebuah pasukan keamanan privat. Institusi kepolisian yang berada dibawahnya bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan ketertiban, patroli perbatasan, penanganan kerusuhan dan imigrasi. Sedangkan angkatan bersenjata tidak pernah jelas peranannya apa.

Semua masalah ini semakin memburuk selama bertahun-tahun. Ketika sebanyak 159 tentara pada bulan Januari 2006 mengajukan petisi kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, yang isinya mengeluhkan adanya diskriminasi di dalam institusi pertahanan keamanan oleh para perwira yang berasal dari bagian timur Timor Leste (lorosae) terhadap mereka yang berasal dari bagian barat (loromonu), banyak pihak yang berkepentingan melihat hal ini sebagai kesempatan politik. Jumlah tentara dari bagian barat yang bergabung dengan para petisi bertambah banyak, sementara itu ketegangan pribadi dan kelembagaan antara seorang presiden yang terikat dengan pluralisme, dengan sebuah partai berkuasa yang secara jelas cenderung otoriter, politisasi institusi kepolisian, kurangnya kerangka kerja yang berkenaan dengan pengaturan bagi institusi pertahanan keamanan secara umum dan sifat bawaan dari sebuah elit politik kecil dengan sejarah yang sama selama 30 tahun, telah menyebabkan permasalahan ini menjadi diluar kendali.

Jakarta/Brussels, 10 Oktober 2006

Executive Summary

The worst crisis in Timor-Leste’s short history is far from over. The country is in political limbo, waiting for the report of the UN-appointed Independent Special Commission of Inquiry that is expected to name names and recommend prosecutions for perpetrators of the April-May violence in Dili that killed more than 30 people. Scheduled for release in mid-October, it is critical to moving forward but potentially explosive. Elections scheduled for May 2007 could be another flashpoint. With some creativity, focus, and political will, Timor-Leste can get back on track but the wounds are deep, and it will require enormous political magnanimity on the part of a few key actors.

There is, however, a growing consensus on what is needed for resolution, including security sector reform. A new, expanded UN mission is in place with the mandate of “consolidating stability, enhancing a culture of democratic governance, and facilitating dialogue among Timorese stakeholders”.

The crisis is widely portrayed as stemming from the sacking of a third of the country’s defence forces in March 2006, after which the disgruntled soldiers became part of a power struggle between President Xanana Gusmao and the now deposed prime minister, Mari Alkatiri. However, the problem is far more complex.

The roots lie partly in the battles and betrayals that occurred within the Revolutionary Front for the Liberation of East Timor (FRETILIN), just before and during the Indonesian occupation. Ideological and political disputes in the 1980s and 1990s, particularly between FRETILIN central committee members and Xanana Gusmao, then commander of the guerrilla army FALINTIL, carried over into the post-conflict government.

They are also to be found in the poorly implemented demobilisation of FALINTIL fighters in 2000 and the creation of a defence force for the new country in 2001 that absorbed some of the veterans but left others unemployed and resentful while donors and the UN devoted most of their attention to creation of a new police force. That many of the police, vetted and retrained, had worked for the Indonesian administration, was more salt in the wounds of the ex-fighters.

The old ideological splits and the frustrations of the ex-FALINTIL were manipulated in particular by Rogerio Lobato, a FRETILIN central committee member who had lived in Angola and Mozambique for the duration of the conflict. As interior minister, he controlled the police, encouraged rivalry with the defence force, most of whom were personally loyal to Xanana Gusmao, and created specialised police units that effectively became a private security force. The police under him were in charge of law and order, border patrol, riot control and immigration. It was never clear what the role of the defence force was.

All these problems had been festering for years. When 159 soldiers in January 2006 petitioned the president as supreme commander, alleging discrimination in the defence force by officers from the eastern part of the country (lorosae) against people from the west (loromonu), many interested parties saw political opportunity. More soldiers from the west joined the petitioners, while personal and institutional tensions between a president commited to pluralism and a ruling party with distinctly authoritarian tendencies, politicisation of the police, lack of any regulatory framework for the security forces more generally and the in-bred nature of a tiny political elite with 30 years’ shared history allowed matters to spiral out of control.

Jakarta/Brussels, 10 October 2006

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.