Peristiwa penembakan Presiden Jose Ramos-Horta pada Februari 2008 seakan menggaris bawahi betapa mendesaknya untuk menangani akar permasalahan konflik dan kekerasan di Timor-Leste. Salah satu masalah penting yang ada ialah krisis pengungsian (displacement) yang belum terselesaikan. Krisis ini merupakan akibat dari konflik-konflik yang terjadi dimasa lampau dan sekaligus juga berpotensi akan menimbulkan masalah dimasa datang. Hampir dua tahun setelah negara ini berkubang dalam konflik sipil pada April 2006, lebih dari 100.000 orang masih tercerabut dari asalnya. Baik para pemerintah yang lalu maupun sekarang bersama para donor internasional mereka telah gagal mewujudkan kondisi yang memungkinkan untuk rakyat kembali ke rumah mereka ataupun untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi pengungsian. Strategi pemulihan nasional yang dibentuk oleh pemerintah baru butuh didanai dengan cukup dan diikuti oleh tindakan-tindakan penting lainnya. Diantaranya yang paling penting adalah pembuatan sistem yang adil dan berfungsi mengenai kepemilikan tanah dan properti, peningkatan jumlah persediaan tempat tinggal secara menyeluruh, kekebalan hukum yang terus-menerus terjadi diakhiri, dan reformasi pada sektor hukum dan keamanan.

Dengan adanya 30.000 orang pengungsi dari dalam negeri (internally displaced persons/IDPs) yang tinggal di kamp-kamp di ibukota, Dili, masalah pengungsian ini menjadi bukti yang sangat mencolok mata mengenai kegagalan dalam hal keamanan dan penegakan hukum.  Selain merupakan sebuah bencana kemanusiaan, masalah ini sendiri juga rentan akan menimbulkan konflik-konflik. Bagi 70.000 pengungsi yang tinggal diluar kamp bersama sanak keluarga dan teman mereka memang kurang terlihat keberadaannya, akan tetapi mereka menjadi beban yang berat bagi kerabat yang menanggung mereka.

Ada empat halangan yang merintangi para pengungsi dalam negeri (IDPs) untuk pulang ke rumah mereka.  Pertama, banyak dari mereka yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para tetangga mereka dan sekaligus juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka.  Masalah ini perlu ditangani dengan cara mempercepat reformasi di bidang keamanan, termasuk mendahulukan keamanan masyarakat; menuntut para pelaku pembakaran dan kekerasan; dan mendorong proses dialog dan rekonsiliasi di tingkat lokal dan nasional.  Walaupun begitu, di beberapa kasus, tidak mungkin bagi beberapa orang untuk kembali ke komunitas asal.  Untuk masalah seperti ini, dibutuhkan solusi lain.

Serangan kekerasan pada 11 Februari 2008 terhadap President Ramos-Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao, yang mengakibatkan Presiden mengalami luka serius, menunjukkan mengapa banyak orang mengkhawatirkan berlanjutnya aksi kekerasan.  Namun, kematian pemimpin kaum pemberontak, Alfredo Reinado, mungkin bisa mengurangi ketakutan, terlebih lagi jika sisa-sisa pejuangnya bisa ditaklukkan.   Kematiannya ternyata tidak menimbulkan kerusuhan diantara para pendukung dan simpatisannya di wilayah perkotaan seperti yang telah banyak diramalkan.  Walaupun begitu, masih ada kemungkinan timbulnya kekacauan begitu jam malam dan status siaga dihapus.  Namun, Reinado adalah sebuah perwujudan dari perpecahan di Timor, bukan penyebabnya. Jika tidak ingin muncul ‘Reinado’ baru, pemerintah perlu menangani hal-hal yang menjadi pemicu utama konflik, misalnya ketegangan diantara masyarakat,  masalah-masalah didalam angkatan bersenjata dan kurangnya kemajuan dibidang ekonomi.

Kedua, tersedianya makanan dan tempat berteduh secara cuma-cuma bagaimanapun membuat kehidupan di sebuah kamp pengungsian lebih menarik daripada alternatif yang ada.  Satu faktor lebih jauh lagi yang membuat para pengungsi dari pedesaan enggan untuk meninggalkan kamp di Dili adalah karena di ibukota tersedia lebih banyak peluang di bidang ekonomi.  Ketiga, beberapa kamp pengungsian dalam praktiknya dikelola oleh beberapa individu dan kelompok yang mendapatkan keuntungan pribadi dari banyaknya penghuni. Keuntungan ini bisa didapat dari hasil menguasai pasar gelap penjualan kembali sumbangan makanan atau karena mereka percaya bahwa semakin banyak jumlah penghuni, mereka akan lebih mendapatkan keuntungan politik. Di beberapa kejadian, mereka mengintimidasi dan menghalang-halangi penghuni meninggalkan kamp.

Yang terakhir, banyak para pengungsi yang tidak memiliki tempat untuk mereka pulang.  Bisa dikarenakan banyak rumah-rumah rusak atau hancur yang belum dibangun kembali, atau karena masalah persengketaan hak milik yang tidak bisa diselesaikan dengan berdasarkan sistem undang-undang pertanahan Timor-Leste yang tidak lengkap dan tidak memadai.  Pada dasarnya, jumlah perumahan yang ada sama sekali tidak sebanding dengan jumlah populasi. Perlu untuk membangun lebih banyak rumah lagi, menciptakan sistem untuk menyelesaikan persengketaan hak milik dan memberikan sistem hak milik yang berdasarkan hukum.  Jika tidak, permintaan akan tempat tinggal akan terus menjadi penghalang proses penempatan kembali para pengungsi dan malahan akan menjadi penyebab lebih banyak lagi pengungsian.

Dalam kurun waktu 2006-2007 tidak banyak tindakan yang dilakukan selain bantuan kemanusiaan untuk menangani krisis pengungsian, namun pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki pendekatan yang lebih dinamik.  Pemerintah menghapuskan secara bertahap pembagian bantuan makanan umum untuk kamp pengungsi dan tidak mundur walaupun didera kecaman dan kekawatiran akan terjadinya kekacauan menyusul kematian Reinado. Pendekatan yang dipakai sekarang berlanjut ke rencana pemerintah yang lebih luas yaitu strategi pemulihan nasional yang akan menangani banyak, walaupun belum semua, aspek masalah pengungsian. Beberapa pejabat senior masih berpegang pada harapan yang tidak realistis mengenai kemudahan dan cepatnya para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal mereka. Akan tetapi, pemerintah secara keseluruhan mulai memahami kerumitan masalah ini dan sedang menyusun rencana dengan basis beberapa tahun yang lebih realistis.

Walaupun strategi pemulihan nasional yang baru mengandung banyak unsur yang dibutuhkan untuk penempatan kembali para pengungsi ke komunitas asal mereka atau, dimana keadaan tidak memungkinkan, memindahkan mereka ke rumah baru, namun pemerintah sebenarnya belum mengalokasikan cukup dana.  Untuk sementara, baru bagian utama pertama – yaitu membangun perumahan – yang didanai dari anggaran tahun 2008, yang sebenarnya tidak mencukupi.  Tidak ada dana disediakan untuk unsur-unsur non-infrastruktur yang sama pentingnya, misalnya untuk hal-hal yang mendukung keamanan, menciptakan lapangan kerja, rekonsiliasi dan jaring pengaman sosial.

Strategi ini juga tidak menangani cara-cara untuk membangun kembali properti-properti yang dipersengketakan kepemilikannya.  Kebanyakan kasus ada dalam kategori ini. Timor amat sangat membutuhkan undang-undang pertanahan baru, sistem pencatatan tanah, sistem untuk pengeluaran hak milik, dan mekanisme untuk menengahi dan menangani persengketaan.  Kebanyakan catatan kepemilikan tanah hancur pada tahun 1999, dan banyak orang yang sebenarnya tidak pernah memiliki sertifikat tanah. Selain itu juga ada pertikaian antara sistem hak milik tradisional, Portugis dan Indonesia.  Masalah-masalah tersebut mendasari terjadinya pengungsian penduduk – banyak orang yang memanfaatkan kerusuhan pada 2006 dengan mengusir tetangga mereka dari tanah yang dipersengketakan – dan beresiko meruntuhkan stabilitas jangka panjang dan kemajuan ekonomi. Rencana undang-undang pertanahan sudah disiapkan, namun pemerintah-pemerintah yang lalu dan sekarang menganggapnya terlalu kontroversial.  Undang-undang ini perlu disetujui. Namun, sebetapapun pentingnya proses reformasi undang-undang pertanahan, akan memakan waktu lama sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk memulangkan para pengungsi yang rumahnya menjadi bahan perselisihan.

Semua instansi yang terkait seharusnya memprioritaskan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan strategi pemulihan. Walaupun pemerintah membutuhkan bantuan dari donor dan organisasi keuangan internasional, namun Timor-Leste memiliki dana yang cukup untuk menutupi sebagian kekurangan dari program untuk pengungsi dari anggaran 2008 itu sendiri dan seharusnya menindaklanjutinya.  Semua pihak perlu untuk mengakui bahwa semakin lama mereka membiarkan masalah ini memburuk, akan semakin sulit untuk menyelesaikannya dan akan semakin besar kemungkinannya berlanjut ke aksi kekerasan lain.

Dili/Brussels, 31 Maret 2008