icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Has Timor-Leste left behind its violent past?
Has Timor-Leste left behind its violent past?
Report 143 / Asia

Timor-Leste: Reformasi di Bidang Keamanan

Ringkasan ikhtisar

Empat tahun setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan, kepolisian dan tentaranya saling bertikai di jalanan kota Dili. Krisis April-Juni 2006 ini menyebabkan hancurnya kedua intitusi tersebut dan kembali diambil alihnya masalah keamanan oleh pasukan internasional. Krisis tersebut, yang menyebabkan runtuhnya angkatan kepolisian, dipicu oleh adanya pemecatan hampir separuh jumlah anggota ketentaraan. Kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian dibawah pimpinan Australia berhasil menjaga keamanan dalam situasi yang, walaupun belum sampai mengarah ke pertikaian berdarah, masih belum menentu. Untuk berhasil mereformasi bidang keamanan, pemerintah yang baru harus bisa memastikan bahwa prosesnya menyeluruh. Hal ini bisa dicapai dengan cara berunding dengan banyak pihak dan menghindari godaan untuk membuat keputusan secara otoriter. Sebuah pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Keamanan PBB, harus didasarkan pada analisa nyata dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dalam bidang keamanan dan pelaksanaan hukum. Kecuali ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan reformasi tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur kemungkinannya akan tetap sulit diselesaikan dan angkatan-angkatan bersenjata akan terus terpengaruh suasana politik dan mudah berubah haluan.

Permasalahan yang ada cukup rumit. Pelaksana dewan PBB dan pemerintah Timor-Leste baik yang dahulu maupun sekarang sama-sama tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum ditingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Tidak ada kebijaksanaan keamanan nasional, dan ada kesenjangan yang berarti dalam wilayah hukum di bidang keamanan. Kepolisian dianggap berstatus rendah dan mendapat campur tangan dari segi politik secara berlebihan. Tentara masih dianggap berjasa karena kepahlawanan mereka dalam melawan kependudukan Indonesia akan tetapi sekarang mereka masih belum menemukan peran baru dan disibukkan oleh persaingan antar daerah (timur-barat). Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan.

Pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki kesempatan – selagi pasukan internasional menjalankan pengawasan keamanan yang mendasar dan PBB menawarkan bantuannya –untuk menjalankan reformasi dalam bidang keamanan secara bersungguh-sungguh, dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami konflik. Akan tetapi uluran tangan dari dunia internasional bukannya tidak akan berhenti – sudah ada tanda-tanda kejenuhan dari negara donor – sehingga reformasi perlu dilaksanakan dengan cepat.

Masyarakat internasional seharusnya bertindak lebih baik lagi dengan cara mengkoordinasi dukungannya di bidang keamanan dan menanggapi proses reformasi yang sesuai untuk Timor Leste. Misalnya, kepolisian PBB yang bertindak sebagai penyeleksi dan penasehat angkatan bersenjata setempat seharusnya dilatih dan diawasi dengan lebih baik lagi. Mereka juga seharusnya lebih siap menanggapi masukkan-masukkan dari rekan kerja mereka yang berasal dari Timor. Kepergian pejabat-pejabat utama PBB yang menangani reformasi dibidang keamanan pada akhir tahun 2007 mempunyai arti bahwa masalah ini, yang sebenarnya sudah tersisihkan pada pemilihan umum 2007, beresiko tertunda lebih lama lagi.

Dibutuhkan perhatian yang seksama untuk menjawab pertanyaan penting mengenai siapa harus menangani tugas yang mana. Batas-batas antara angkatan kepolisian dan tentara telah dikaburkan. Satu pendapat mengenai reformasi dalam bidang keamanan adalah bahwa tanggung jawab utama angkatan kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dalam negeri. Akan tetapi, kepolisian Timor tidak menerima fasilitas, pelatihan dan dukungan yang cukup supaya mampu menjalankan tugas ini secara efektif. Dan juga para pemimpin nasional selama ini selalu meminta bantuan tentara jika ada kekacauan. Susunan kepolisian seharusnya disederhanakan, dengan penekanan yang lebih besar pada pembauran dengan masyarakat, untuk membantu menghindarkan suasana dalam negeri tidak terkendali. Semangat anggota kepolisian sangat mengkhawatirkan rendahnya. Keadaan ini hanya bisa diperbaiki melalui proses profesionalisme yang berkelanjutan.

Rencana pemerintah baru untuk memindahkan pertanggungjawaban pengelolaan batas negara dari kepolisian ke pihak tentara merupakan suatu kesalahan yang bisa menyebabkan memuncaknya ketegangan mengenai batas-batas negara yang sebenarnya tidak jelas pemisahannya, apalagi dengan kehadiran TNI yang cukup kuat diseberang perbatasan. Bisa juga timbul reaksi negatif dari masyarakat setempat yang merasa bahwa tentara masih berpihak terhadap daerah tertentu. Di lain pihak, sangat masuk akal pendapat bahwa tentara harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk keamanan di wilayah perairan, suatu hal yang sangat penting untuk Timor Leste. Tentara juga berperanan sangat penting dalam mendukung kepolisian sewaktu situasi keamanan dalam negeri menjadi tidak terkendalikan dan dalam menangani bencana alam – walaupun begitu, dalam kedua kasus diatas, mereka harus bekerja dibawah perintah kepolisian dan pemerintah sipil Rencana untuk memberlakukan wajib militer adalah tidak perlu dan hanya akan memperburuk masalah dalam angkatan bersenjata.

Beberapa langkah dapat diambil tanpa harus menunggu tinjauan menyeluruh seperti yang diajukan oleh Dewan Keamanan: misalnya, menaikkan gaji, memperbaiki koordinasi antar donor, memusatkan perhatian pada kesenjangan legislatif dan memperbaiki prosedur pemberian sanksi. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan utama seperti berapa besar kedua angkatan bersenjata, peralatan besar apa yang perlu dibeli, dan apa peran tentara dan kepolisian masing-masing, masih harus menunggu sampai proses terbuka memungkinkan rakyat Timor ikut andil memberikan pendapatnya. Reformasi dibidang keamanan juga harus disertai reformasi sistem hukum yang lebih luas – walau masalah ini diluar cakupan diskusi laporan ini – supaya Timor-Leste akan memiliki sistem hukum dan tatatertib yang berfungsi.

Masa-masa bulan madu paska kemerdekaan berakhir pada tahun 2006. Baik masyarakat Timor atau internasional tidak bisa lagi mengatakan karena kurangnya pengalaman atau kekurangtahuan sebagai alasan kegagalan-kegagalan mereka. Dengan adanya pasukan internasional yang menyediakan jaring pengaman sementara, menjadikan saat ini suatu kesempatan yang terbaik dan mungkin yang terakhir untuk pemerintah dan rekan-rekannya memastikan reformasi dibidang keamanan berjalan dengan benar.

Dili/Brusel, 17 Januari 2008

Commentary / Asia

Has Timor-Leste left behind its violent past?

Timor-Leste seems to have passed the test. With last Saturday’s parliamentary poll, it has now held three elections this year without significant violence. This will allow for the withdrawal of a UN peacekeeping mission whose 1,100-strong police component has long seemed out of synch with local realities. Its violent recent past may increasingly look like history, although the poor country that celebrated only the 10th anniversary of the restoration of its independence in May still faces numerous challenges.

Concerns that the formation of a new coalition government might give rise to violence, as occurred following the 2007 elections, now look misplaced as provisional results show only four parties due to take seats in parliament (official results are due next week). A look at the seat results shows that the CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction) has increased its share from 18 to 30 seats, and looks likely to form another government with former coalition partner Partido Democrático (eight seats) and maybe Frenti-Mudança (two seats).This is good for stability in the short term, but it also carries risks. A stronger government composed of fewer parties may be able to pursue clearer legislative objectives, but it will put great pressure on FRETILIN as perhaps the only party in opposition. As a young country only ten years on from independence, Timor-Leste’s parliament continues to consider questions of fundamental importance to the country’s future on which there is much debate, such as how to spend the billions in its Petroleum Fund, or how to structure land administration. Chosen from party lists and not constituencies, giving them little incentive to engage with communities, Timor-Leste’s parliamentarians to date have struggled to provide either an effective check on the executive or a constructive partner by initiating their own legislation. CNRT’s dominance will mean less active scrutiny and will further erode its role as an instrument of accountability.

The elections were not violence-free. There were some minor incidents of stone throwing and a report of three houses being burnt in Viqueque district in the last few days. But even in this volatile part of Timor-Leste, it was much less than the hundreds burnt around the 2007 polls. When we visited the district in May and asked why, the answer from the police, local government, chefes de suco, and civil society workers alike was unanimous – the threats from heads of the police and army had worked. Their blunt warnings that troublemakers would be shot were backed up with high-profile joint patrols and those contemplating violence got the message. It was a victory for “conflict prevention” that raised new questions about how the country will be governed in the future.