Empat tahun setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan, kepolisian dan tentaranya saling bertikai di jalanan kota Dili. Krisis April-Juni 2006 ini menyebabkan hancurnya kedua intitusi tersebut dan kembali diambil alihnya masalah keamanan oleh pasukan internasional. Krisis tersebut, yang menyebabkan runtuhnya angkatan kepolisian, dipicu oleh adanya pemecatan hampir separuh jumlah anggota ketentaraan. Kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian dibawah pimpinan Australia berhasil menjaga keamanan dalam situasi yang, walaupun belum sampai mengarah ke pertikaian berdarah, masih belum menentu. Untuk berhasil mereformasi bidang keamanan, pemerintah yang baru harus bisa memastikan bahwa prosesnya menyeluruh. Hal ini bisa dicapai dengan cara berunding dengan banyak pihak dan menghindari godaan untuk membuat keputusan secara otoriter. Sebuah pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Keamanan PBB, harus didasarkan pada analisa nyata dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dalam bidang keamanan dan pelaksanaan hukum. Kecuali ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan reformasi tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur kemungkinannya akan tetap sulit diselesaikan dan angkatan-angkatan bersenjata akan terus terpengaruh suasana politik dan mudah berubah haluan.

Permasalahan yang ada cukup rumit. Pelaksana dewan PBB dan pemerintah Timor-Leste baik yang dahulu maupun sekarang sama-sama tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum ditingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Tidak ada kebijaksanaan keamanan nasional, dan ada kesenjangan yang berarti dalam wilayah hukum di bidang keamanan. Kepolisian dianggap berstatus rendah dan mendapat campur tangan dari segi politik secara berlebihan. Tentara masih dianggap berjasa karena kepahlawanan mereka dalam melawan kependudukan Indonesia akan tetapi sekarang mereka masih belum menemukan peran baru dan disibukkan oleh persaingan antar daerah (timur-barat). Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan.

Pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki kesempatan – selagi pasukan internasional menjalankan pengawasan keamanan yang mendasar dan PBB menawarkan bantuannya –untuk menjalankan reformasi dalam bidang keamanan secara bersungguh-sungguh, dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami konflik. Akan tetapi uluran tangan dari dunia internasional bukannya tidak akan berhenti – sudah ada tanda-tanda kejenuhan dari negara donor – sehingga reformasi perlu dilaksanakan dengan cepat.

Masyarakat internasional seharusnya bertindak lebih baik lagi dengan cara mengkoordinasi dukungannya di bidang keamanan dan menanggapi proses reformasi yang sesuai untuk Timor Leste. Misalnya, kepolisian PBB yang bertindak sebagai penyeleksi dan penasehat angkatan bersenjata setempat seharusnya dilatih dan diawasi dengan lebih baik lagi. Mereka juga seharusnya lebih siap menanggapi masukkan-masukkan dari rekan kerja mereka yang berasal dari Timor. Kepergian pejabat-pejabat utama PBB yang menangani reformasi dibidang keamanan pada akhir tahun 2007 mempunyai arti bahwa masalah ini, yang sebenarnya sudah tersisihkan pada pemilihan umum 2007, beresiko tertunda lebih lama lagi.

Dibutuhkan perhatian yang seksama untuk menjawab pertanyaan penting mengenai siapa harus menangani tugas yang mana. Batas-batas antara angkatan kepolisian dan tentara telah dikaburkan. Satu pendapat mengenai reformasi dalam bidang keamanan adalah bahwa tanggung jawab utama angkatan kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dalam negeri. Akan tetapi, kepolisian Timor tidak menerima fasilitas, pelatihan dan dukungan yang cukup supaya mampu menjalankan tugas ini secara efektif. Dan juga para pemimpin nasional selama ini selalu meminta bantuan tentara jika ada kekacauan. Susunan kepolisian seharusnya disederhanakan, dengan penekanan yang lebih besar pada pembauran dengan masyarakat, untuk membantu menghindarkan suasana dalam negeri tidak terkendali. Semangat anggota kepolisian sangat mengkhawatirkan rendahnya. Keadaan ini hanya bisa diperbaiki melalui proses profesionalisme yang berkelanjutan.

Rencana pemerintah baru untuk memindahkan pertanggungjawaban pengelolaan batas negara dari kepolisian ke pihak tentara merupakan suatu kesalahan yang bisa menyebabkan memuncaknya ketegangan mengenai batas-batas negara yang sebenarnya tidak jelas pemisahannya, apalagi dengan kehadiran TNI yang cukup kuat diseberang perbatasan. Bisa juga timbul reaksi negatif dari masyarakat setempat yang merasa bahwa tentara masih berpihak terhadap daerah tertentu. Di lain pihak, sangat masuk akal pendapat bahwa tentara harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk keamanan di wilayah perairan, suatu hal yang sangat penting untuk Timor Leste. Tentara juga berperanan sangat penting dalam mendukung kepolisian sewaktu situasi keamanan dalam negeri menjadi tidak terkendalikan dan dalam menangani bencana alam – walaupun begitu, dalam kedua kasus diatas, mereka harus bekerja dibawah perintah kepolisian dan pemerintah sipil Rencana untuk memberlakukan wajib militer adalah tidak perlu dan hanya akan memperburuk masalah dalam angkatan bersenjata.

Beberapa langkah dapat diambil tanpa harus menunggu tinjauan menyeluruh seperti yang diajukan oleh Dewan Keamanan: misalnya, menaikkan gaji, memperbaiki koordinasi antar donor, memusatkan perhatian pada kesenjangan legislatif dan memperbaiki prosedur pemberian sanksi. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan utama seperti berapa besar kedua angkatan bersenjata, peralatan besar apa yang perlu dibeli, dan apa peran tentara dan kepolisian masing-masing, masih harus menunggu sampai proses terbuka memungkinkan rakyat Timor ikut andil memberikan pendapatnya. Reformasi dibidang keamanan juga harus disertai reformasi sistem hukum yang lebih luas – walau masalah ini diluar cakupan diskusi laporan ini – supaya Timor-Leste akan memiliki sistem hukum dan tatatertib yang berfungsi.

Masa-masa bulan madu paska kemerdekaan berakhir pada tahun 2006. Baik masyarakat Timor atau internasional tidak bisa lagi mengatakan karena kurangnya pengalaman atau kekurangtahuan sebagai alasan kegagalan-kegagalan mereka. Dengan adanya pasukan internasional yang menyediakan jaring pengaman sementara, menjadikan saat ini suatu kesempatan yang terbaik dan mungkin yang terakhir untuk pemerintah dan rekan-rekannya memastikan reformasi dibidang keamanan berjalan dengan benar.

Dili/Brusel, 17 Januari 2008