Jumlah kontingen kepolisian Misi Integrasi PBB (UNMIT) di Timor-Leste sebaiknya dikurangi secara drastis untuk mencerminkan membaiknya kondisi keamanan sejak krisis tahun 2006 dan untuk mendukung stabilitas di masa depan. Sejak tahun 2008, Timor-Leste telah memperlihatkan tekad mereka untuk menangani ancaman internal tanpa bantuan dari misi kepolisian PBB ketiga paling besar di dunia ini. Hal ini dicerminkan dengan kecenderungan kepolisian Timor-Leste melapor ke komandannya sendiri, bukan ke polisi PBB. Sudah bertahun-tahun pemerintah tidak menghiraukan nasihat PBB untuk melakukan reformasi drastis di sektor keamanan atau menindak secara hukum kejahatan yang terjadi. Koalisi pemerintahan yang terpilih tahun 2007 cukup stabil dan kelihatannya mampu mengatasi kelemahannya sendiri. Ancaman nyata terhadap stabilitas negara memang masih ada dan kebanyakan adalah dampak dari kegagalan pemerintah menindak secara hukum mereka yang terlibat kerusuhan tahun 2006. Hal ini paling baik ditangani oleh para pemimpin politik Timor-Leste sendiri daripada mengandalkan kehadiran polisi internasional terus. Pada saat mandat UNMIT diperbarui bulan Februari 2011, PBB perlu menyadari bahwa upaya reformasi sektor keamanannya telah gagal karena pemerintah Timor-Leste tidak tertarik dengan usulan yang diajukan.

Meskipun mereka telah memberi sumbangan penting bagi pemulihan stabilitas paska krisis, polisi PBB tidak pernah dilengkapi kemampuan untuk melakukan tugas mereformasi polisi yang sarat muatan politis. Sudah empat tahun misi berjalan, tapi masih belum ada rencana yang disepakati mengenai bagaimana membantu mereformasi polisi Timor-Leste. Malah pemerintah Timor-Leste melakukan upayanya sendiri dengan kemampuan yang terbatas. Perombakan yang menyeluruh terhadap struktur pangkat yang dilakukan tahun 2010 merupakan sebuah langkah nyata menuju profesionalisasi dan independensi polisi. Pemerintah kurang berminat dengan rekomendasi PBB untuk menghukum polisi yang terlibat kerusuhan 2006 dan telah mengambil alih proses gabungan untuk menjaring mereka yang terlibat yang kemungkinan besar berakhir dengan hasil yang sangat terbatas. Disamping itu, beberapa kasus indisipliner semakin memperkuat citra angkatan kepolisian yang tidak ingin atau tidak mampu menghukum pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Namun demikian, proses penyerahan kembali tanggung jawab dari PBB ke polisi Timor-Leste dari distrik ke distrik berjalan dengan lancar, meskipun ada tekanan dari sejumlah orang untuk penyerahan secara penuh hingga Maret 2011.

Rekomendasi-rekomendasi penting mengenai reformasi sektor peradilan dan keamanan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional setelah krisis secara sistematis telah diacuhkan. Pekerjaan Komisi Penyelidikan Independen PBB (UN Independent Commission of Inquiry) telah tergerogoti  karena kasus-kasus paling penting yang mereka usulkan untuk dijadikan penuntutan malah dipetieskan; kemudian kasus-kasus yang lain kalau tidak dihentikan karena kurang bukti, berakhir dengan grasi dari presiden, atau masih dalam proses investigasi yang sudah berlangsung empat tahun ini. Hasilnya adalah keadilan tak tercapai dan hukum menjadi berkarat, sehingga tidak ada yang mencegah orang untuk melakukan kekerasan politik. Ini berbahaya, tapi menambah jumlah polisi internasional takkan menyelesaikan masalah ini.

Misi PBB telah begitu buruk menangani mandatnya dalam membantu reformasi yang lebih luas di sektor keamanan dan upaya-upayanya terus menerus ditolak oleh pemerintah. Sebuah evaluasi sektor keamanan yang bertujuan untuk menjadi panduan dalam menyusun kebijakan masih belum diterbitkan empat tahun setelah dibuat, dan kalau diterbitkan saat ini akan menjadi tidak relevan lagi. Target PBB untuk memisahkan peran polisi dan angkatan bersenjata Timor-Leste ditolak oleh para pemimpin negeri ini, dan mereka lebih memilih menyatukan kedua angkatan tersebut untuk menghindari persaingan. Untuk itu, unit bantuan sektor keamanan dari misi PBB ini harus ditutup.

Seiring dengan pembahasan untuk menentukan seberapa besar sebaiknya misi pemelihara perdamaian di Timor Leste yang mempertimbangkan penarikan pasukan sebelum Desember 2012, maka jelas bahwa misi sebesar itu belum disesuaikan dengan kebutuhan negara saat ini. Kontingen kepolisian PBB perlu dikurangi setengahnya seiring dengan kemungkinan berakhirnya peran eksekutif dari misi ini terhadap kepolisian Timor Leste pada awal 2011.  Apabila jumlah pasukan yang dikurangi hanya sedikit saja seperti rancangan yang ada, hal ini akan meninggalkan suatu kontingen polisi yang terlalu besar yang hanya akan menyembunyikan kekurangan-kekurangan operasional dan logistik yang senantiasa ada di kepolisian Timor-Leste. Pemerintah dan rakyat Timor-Leste sebaiknya memberdayagunakan misi kepolisian yang tinggal untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu di dalam kurun waktu tersisa yang terbatas 

Selain itu, prioritas pembahasan yang sedang berjalan antara pemerintah dan misi PBB mengenai masa depan UNMIT harus mencakup:

• Perjanjian yang mengikat dengan pemerintah tentang sejumlah prioritas terbatas mengenai pelatihan dan bantuan terhadap fungsi dasar polisi Timor-Leste oleh polisi PBB yang masih akan tinggal, termasuk mekanisme investigasi dan pembinaan disiplin
• Negosiasi mengenai syarat-syarat penyerahan aset-aset misi PBB.
• Bantuan bagi sebuah penilaian independen mengenai kebutuhan dan kapasitas polisi Timor-Leste yang telah diminta oleh pemerintah yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk perencanaan pelatihan domestik dan bilateral di masa depan.
• Pembahasan dengan Australia/New Zealand International Stability Force (Pasukan Stabilitas Internasional Australia/Selandia Baru) mengenai kapan pasukan keamanan internasional (ISF dan UNPOL) dapat meninggalkan Timor-Leste.
• Pembahasan mengenai peran politik PBB yang berkelanjutan dalam membantu pemilu 2012 maupun dalam pemantauan situasi politik dan HAM di Timor-Leste setelah penarikan UNMIT secara penuh.

PBB akan meninggalkan banyak pekerjaan yang belum selesai dalam pembinaan kemampuan (capacity building) kepolisian Timor-Leste, tapi kerusuhan tahun 2006 lebih disebabkan oleh kegagalan menangani masalah politik daripada oleh kelemahan teknis di aparat keamanan. Cara paling baik untuk mempertahankan stabilitas sampai pemilu 2012 adalah komitmen kuat dari para pemimpin Timor-Leste untuk melakukan persaingan politik secara damai.

Dili/Brussels, 15 Desember 2010