Membatalkan Kup Musharraf
Membatalkan Kup Musharraf
Keeping Turmoil at Bay in Pakistan’s Polarised Polity
Keeping Turmoil at Bay in Pakistan’s Polarised Polity
Op-Ed / Asia

Membatalkan Kup Musharraf

Jenderal Pervez Musharraf membandingkan keadaan negara dalam bahaya yang diberlakukannya di Pakistan dengan tindakan yang diambil Abraham Lincoln guna menyelamatkan negara kesatuan Amerika dalam Perang Saudara saat itu. Jelas ini bukan perbandingan yang tepat. Lincoln berjuang untuk menyelamatkan negara, sedangkan Musharraf dengan nekat berupaya mempertahankan kekuasaan atas tuntutan ditegakkannya demokrasi.

Konstitusi Pakistan memuat ketentuan-ketentuan yang sangat jelas mengenai pemberlakuan "keadaan darurat" untuk menghadapi ancaman yang nyata. Tapi Musharraf, yang bertindak sebagai panglima angkatan bersenjata, bukan sebagai seorang presiden, mengabaikan ketentuan-ketentuan itu. Apa yang dilakukannya adalah kup melawan konstitusi, pemberlakuan keadaan negara dalam bahaya oleh seorang Musharraf yang merasa lebih terancam oleh pemilihan umum daripada oleh kelompok-kelompok jihadi.

Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dijadikan alasan, bukan penjelasan mengenai tindakan yang telah diambilnya. Sasaran yang ingin dicapainya menunjukkan dengan jelas kekhawatiran yang dipendamnya. Polisi telah memenjarakan atau mengenakan status tahanan rumah terhadap para pengacara, politikus sekuler, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia - termasuk Asma Jahangir, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kebebasan beragama atau keyakinan dan anggota pimpinan International Crisis Group. Sehari setelah kup, militer Pakistan membebaskan 28 anggota kelompok militan jihadi di Waziristan Selatan yang telah dikenai hukuman atas tuduhan terorisme, dalam pertukaran dengan tentara yang mereka tangkap; di antara mereka yang dibebaskan terdapat tiga anggota jihadi yang tertangkap basah mengenakan jaket yang dilapisi bom bunuh diri.

Sejak 2001, Musharraf telah menggunakan ancaman terorisme guna memperoleh dukungan internasional. Banyak pemerintahan di negara-negara Barat memandang pemberian informasi intelijen dan dukungan melawan terorisme lebih penting daripada penegakan demokrasi. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan paling ampuh melawan ekstremisme adalah suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi yang hanya bisa diperoleh dari pemilu yang bebas dan jujur serta yang menerapkan rule of law.

Sebagian besar rakyat Pakistan mendambakan hukum, perdamaian, dan pembangunan ekonomi, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jihadi. Jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan tiga perempat rakyat Pakistan memandang ekstremisme sebagai suatu masalah. Jumlah responden yang sama menginginkan Musharraf - rating dukungan yang diperolehnya hanya mencapai 21 persen - agar mundur dari jabatan militernya. Empat dari lima responden menentang diberlakukannya setiap bentuk keadaan darurat - tapi sebagian besar mendukung tindakan yang tegas terhadap ekstremisme bila dilakukan secara konsisten.

Negara-negara Barat sekarang harus meninggalkan kebijakan pro-Musharraf dan mengambil kebijakan yang pro-Pakistan. Langkah pertama untuk menempatkan Pakistan kembali ke rel yang benar adalah dengan mendesak Musharraf agar membatalkan apa yang dinamakannya "keadaan darurat" itu: melepaskan kedudukannya sebagai panglima angkatan bersenjata seperti yang dijanjikan akan dilakukannya sebelum 15 November, saat berakhirnya dispensasi khusus yang diberikan parlemen kepadanya untuk mengenakan seragam sipil dan seragam militer; menempatkan kembali hakim-hakim yang dipecatnya ke posisinya semula guna menjamin independensi pengadilan; menunjuk pemerintah peralihan yang netral sementara menunggu diselenggarakannya pemilu sesuai dengan jadwal awal tahun depan; dan memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin semua partai politik untuk ikut dalam pemilihan, termasuk mantan perdana menteri Nawaz Sharif yang sekarang berada dalam pengasingan.

Pemilihan yang bebas dan jujur akan dimenangi oleh Partai Rakyat Pakistan Benazir Bhutto atau Liga Muslimin Pakistan Nawaz Sharif. Negara-negara di luar Pakistan tidak usah risau mengenai partai mana yang memenangi pemilihan, karena kedua-duanya adalah partai yang moderat, berbasis massa, dan menentang terorisme. Yang penting, proses pemilihan dilakukan dengan jujur dan pemerintah yang terbentuk memiliki legitimasi.

Pakistan memiliki banyak komponen bagi terbentuknya demokrasi yang efektif, termasuk pengadilan, media, dan masyarakat madani yang bebas yang dicoba dilumpuhkan oleh Musharraf. Apa yang diperlukan sekarang adalah pemilihan yang diselenggarakan dengan baik.

Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah-pemerintah di Eropa harus bersatu di belakang pesan yang menegaskan bahwa kup Musharraf tidak akan dibiarkan bertahan. Ancaman diberlakukannya sanksi yang bertahap dan dengan sasaran yang tepat harus ditegaskan. Musharraf harus mengumumkan pemilihan segera. Jika tidak, bantuan militer, kecuali dukungan melawan terorisme, harus dihentikan. Para jenderal dan pejabat utama, seperti perdana menteri dan anggota kabinetnya, harus dikenai larangan bepergian, begitu juga dengan anggota keluarganya. Kontrak-kontrak baru dengan perusahaan-perusahaan milik militer harus dibatasi. Dan program-program pelatihan perwira di luar negeri dihentikan. Setiap langkah ini harus semakin diperketat tanpa menambah penderitaan rakyat Pakistan yang sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Militer Pakistan adalah suatu kelompok duniawi yang menikmati hak-hak istimewa yang mereka miliki: ia mungkin mengubah sikapnya jika hak-hak istimewa mereka itu terancam.

Dunia juga harus menegaskan bahwa bagi Pakistan yang demokratis bantuan dan pasar selalu terbuka untuknya. Dari lebih dari US$ 10 biliun bantuan yang diberikan Amerika Serikat sejak 11/9, hanya 10 persen yang telah digunakan untuk pembangunan atau proyek-proyek kemanusiaan. Bantuan US$ 10 biliun berikutnya harus dibelanjakan untuk pendidikan serta penciptaan lapangan kerja dan kesehatan.

Sanksi dan tawaran bantuan harus didukung oleh diplomasi, dengan pesan yang jelas dari para pemimpin di dunia kepada Musharraf bahwa jalan yang ditempuhnya itu salah. Pesan semacam itu mungkin akan membuatnya mengambil perbandingan yang lebih tepat dengan Lincoln yang mengatakan, "Sentimen publik adalah segala-galanya. Dengan sentimen publik, tidak ada yang bisa gagal, tanpa itu tidak ada yang akan berhasil." Rakyat Pakistan menghendaki bukan hanya diakhirinya ekstremisme dan kekerasan, tapi juga ditegakkannya demokrasi, dan Musharraf tidak boleh dibiarkan menghalanginya.

Contributors

Profile Image
Profile Image
Profile Image
Commentary / Asia

Keeping Turmoil at Bay in Pakistan’s Polarised Polity

Kicked out of office, former Prime Minister Imran Khan keeps denying his successor’s legitimacy. In this excerpt from the Watch List 2022 – Spring Update, Crisis Group urges the EU and its member states to help Pakistan's new government ward off violence, expand the social safety net and promote electoral reforms.

Contributors

Profile Image
Profile Image
Profile Image

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.