Dalam jangka waktu kurang dari dua bulan, tepatnya tanggal 9 April, Aceh akan menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta tujuhbelas bupati dan wakil bupati. Kendati para calon mau berikrar pilkada damai, potensi terjadinya aksi kekerasan tetap tinggi, apalagi setelah hasilnya diumumkan, terutama apabila ada yang menang tipis. Untuk itu dalam beberapa minggu ke depan, penting sekali untuk mendatangkan sebanyak mungkin pemantau yang terlatih ke Aceh.

Apakah kekerasan akan terjadi atau tidak mungkin akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

• Jumlah pemantau pemilu yang dikerahkan dan seberapa cepat mereka bisa sampai di Aceh.  Meskipun secara resmi tahap kampanye baru akan dibuka tanggal 22 Maret, kenyataannya sudah mulai, dan pemantauan harus dikirim saat ini juga, bukan pada awal April saja.
   
• Seberapa cepat polisi dapat mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang bertanggungjawab dalam peristiwa penembakan bulan Desember 2011 dan Januari 2012 yang menewaskan sepuluh orang, sebagian besar pekerja miskin asal Jawa. Aksi pembunuhan ini diyakini secara luas bermotivasi politik.
   
• Kemampuan Panwas untuk mengusut laporan pelanggaran dan mengambil tindakan secara cepat.
   
• Kemampuan para kandidat untuk mengendalikan para pendukungnya di Komite Peralihan Aceh (KPA).

Partai Aceh, partai politik lokal yang dibentuk oleh para petinggi GAM, telah memainkan kartu ancaman terjadinya lagi konflik agar pemilu berjalan sesuai kehendaknya. Tujuan utama mereka yaitu agar Irwandi Yusuf tidak lagi menjabat sebagai gubernur sehingga ia tidak bisa memanfaatkan jabatannya untuk tetap berada di mata public atau menjamin dana mengalir ke para pendukungnya dengan cara yang mungkin bisa mempengaruhi hasil pemilu.

Untuk tujuan ini, mereka melakukan sejumlah manuver hukum, dengan dalih menjaga otonomi Aceh dan integritas Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang telah memberikan sebuah basis hukum bagi MOU Helsinki yang mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.  Mereka khususnya mempertentangkan sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut salah satu ketentuan dalam UUPA, sehingga memungkinkan calon independen untuk maju dalam pilkada yang sedianya dilaksanakan akhir tahun 2011. Irwandi, dengan berlandaskan pada keputusan MK tersebut, bermaksud maju sebagai calon independen, dan Partai Aceh berharap untuk menghalanginya. DPR Aceh, yang dikendalikan oleh Partai Aceh, juga menolak mengesahkan sebuah qanun mengenai pilkada yang membolehkan calon independen, sebuah manuver yang membuat Komisi Independen Pemilihan (KIP) sulit untuk menentukan jadwal tahapan pilkada.

Tekanan dari Jakarta dan serangkaian aksi pembunuhan di bulan Desember dan Januari yang kelihatannya ingin menunjukkan potensi tinggi kerusuhan telah memaksa pilkada beberapa kali ditunda. Awalnya tanggal 10 Oktober 2011 kemudian menjadi 14 November, lalu ditunda lagi menjadi 24 Desember, 16 Februari 2012, dan terakhir 9 April. Dengan perubahan tanggal yang terakhir, Partai Aceh berhasil mencapai tujuannya, yaitu memaksa pilkada dilakukan setelah Irwandi tidak lagi mejabat sebagain gubernur karena masa jabatannya berakhir tanggal 8 Februari 2012. Kementrian Dalam Negeri telah menunjuk seorang caretaker, Tarmizi Karim, asal Aceh Utara, yang akan bertugas sampai gubernur baru yang terpilih dilantik.

Manuver-manuver tersebut telah memperdalam pertentangan antara Irwandi dan para petinggi Partai Aceh dibawah Malik Mahmud, mantan “perdana menteri” GAM. Antagonisme diantara mereka mulai mencuat di hadapan publik menjelang pemilu 2006 ketika Irwandi tetap mencalonkan diri menjadi gubernur melawan pasangan calon pilihan Malik, dan menang. Tapi sejarah pertentangan ini sebenarnya sudah mulai jauh sebelumnya, berpangkal dari perbedaan-perbedaan antara petinggi GAM yang selama ini berdiam di luar negeri, yang diwakili oleh Malik dan Zaini Abdullah (yang sekarang dicalonkan oleh Partai Aceh sebagai gubernur Aceh), dan anggota GAM yang tetap tinggal di Aceh seperti Irwandi. Aksi penembakan bulan Desember dan Januari meningkatkan kekhawatiran bahwa akan ada lebih banyak kekerasan diantara dua kubu ini.

Jakarta/Brussels, 29 Pebruari 2012