Mencegah Pertumpahan Darah Serta Membangun Hubungan Antar Suku Yang Lebih Baik
Mencegah Pertumpahan Darah Serta Membangun Hubungan Antar Suku Yang Lebih Baik
Alert / Asia

Mencegah Pertumpahan Darah Serta Membangun Hubungan Antar Suku Yang Lebih Baik

Also available in: Burmese (PDF)

Pertumpahan darah antar suku di negara bagian Rakhine merepresentasikan dua hal sekaligus: sebuah konsekwensi dari transisi politik di Myanmar sekaligus ancaman terhadap transisi politik ini.  Meskipun ketegangan sektarian dan diskiriminasi  terhadap minoritas Muslim Myanmar sudah berlangsung lama sebelum negara ini membuka diri baru-baru ini, otoritarianisme yang kini dilonggarkan telah membuat krisis yang terjadi saat ini intensitasnya lebih dahsyat.  Demikian juga kegagalan untuk menghentikan krisis dan menangani penyebabnya beresiko merusak inisiatif-insiatif reformasi di Myanmar yang masih muda.

Kecuali pemerintah mengambil langkah-langkah yang tidak saja akan menghentikan kekerasan tapi juga menyiapkan perlindungan bagi komunitas minoritas, ada resiko kekerasan akan menyebar. Bagaimana pemerintah menangani kasus ini akan menjadi sebuah ujian besar bagi polisi dan pengadilan dalam sebuah negara yang baru mulai bangkit dari sebuah masa lalu yang otoriter. Hal   ini juga akan menguji kesediaan dan kemampuan pemerintah untuk mencabut kebijakan diskriminatif terhadap Muslim Rohingya yang sudah berjalan lama.

Pemerkosaan serta pembunuhan terhadap seorang penjahit wanita berusia 27 tahun bernama Ma Thida Htwe tanggal 28 Mei 2012 telah mengakibatkan ketegangan yang sudah lama mendidih meledak jadi kerusuhan antara komunitas umat Buddha dan Muslim di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.  Laporan media menyebutkan polisi keesokan harinya menangkap tiga tersangka Muslim. Sehari kemudian, sekelompok massa umat Buddha mengepung markas polisi setempat dan menuntut bahwa para tersangka (yang sudah dipindahkan ke penjara) diserahkan kepada mereka. Pada 3 Juni, setelah dikabarkan munculnya selebaran-selebaran yang bersifat menghasut terhadap Muslim, sebuah bus yang sedang menuju Yangon dicegat oleh massa yang berjumlah sekitar 300 -an orang di kota Toungup, dan sepuluh penumpang Muslim ditankap dan dipukuli hingga tewas.  Dalam insiden itu, seorang penganut agama Budha ikut terbunuh dipukuli massa karena dikira seorang Muslim.

Khawatir kekerasan akan meningkat, pemerintah pusat pada  6 Juni mengumumkan dibentuknya sebuah komite investigasi untuk mengusut “tindakan diluar hukum dan anarkis  yang terorganisir”  yang dianggap dapat “membahayakan perdamaian, stabilitas dan aturan hukum di negara bagian Rakhine”.  Komite ini akan  melaporkan langsung  hasil investigasinya ke Presiden Thein Sein sebelum 30 Juni. Dipublikasikannya daftar anggota tim investigasi dan mandat mereka merupakan langkah tak biasa yang diambil pemerintah Myanmar dalam hal transparansi.  Hal ini juga  menunjukan bagaimana pemerintah berusaha meninggalkan kebiasaan tertutup di masa lalu yang otoriter. Kemungkinan, langkah ini diambil dengan tujuan untuk mencegah upaya menutup-nutupi kejadian ini dan sekaligus  menghukum mereka yang bertanggungjawab. Apa yang dilakukan pemerintah amat signifikan mengingat sejarah diskriminasi pemerintah terhadap kaum Muslim.

Namun di lapangan, pengumuman tim penyelidik tidak dapat membendung kerusuhan karena massa yang marah dari kedua komunitas terus mengamuk.

Kedua belah pihak saling menyerang. Media massa melaporkan bahwa pada tanggal 7 Juni sendiri paling sedikit ada tujuh orang yang tewas, tujuhbelas luka-luka dan lebih dari 500 rumah warga dan bangunan lain hancur.

Meskipun sensor oleh pemerintah telah menghentikan beberapa pemberitaan awal mengenai kejadian kekerasan, namun insiden-insiden yang baru terjadi tapi tidak dapat dikonfirmasi, termasuk beberapa foto sadis serta cercaan bernada SARA, telah menyebar luas lewat internet.

Menyikapi kerusuhan itu, pemerintah pada 10 Juni mengumumkan keadaan darurat di negara bagian Rakhine dan mengirim militer kesana. Hal ini pada hakekatnya merupakan pemberlakuan darurat militer di wilayah-wilayah yang terkena imbas. Di hari yang sama, Presiden Thein Sein  dalam pidatonya menyatakan bahwa ia  tidak bermaksud menyembunyikan berita mengenai kerusuhan dari publik, tapi ia tidak menyangka situasi memburuk dengan begitu cepat.  Dalam pidatonya yang disiarkan radio dan TV secara nasional ini,  ia juga  menjelaskan seriusnya kerusuhan yang terjadi, dengan memperingatkan bahwa situasi bisa menjalar keluar Rakhine, dan hal ini bisa mengganggu stabilitas, demokrasi dan pembangunan selama masa transisi. Presiden Myanmar ini menghimbau para tokoh masyarakat, organisasi agama, politisi dan seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong situasi tenang dan mencegah menyebarnya kerusuhan.

Muslim Rohingya sudah lama mengalami perlakuan diskriminasi dari masyarakat Budha di Rakhine maupun dari pemerintah. Walaupun sudah  turun temurun tinggal di Myanmar,  pada umumnya kewarganegaraan mereka ditolak, dan perlu surat jalan untuk keluar dari desanya, sehingga menyulitkan mereka mencari kerja, belajar atau mendapat pelayanan medis. Ada banyak peraturan diskriminatif yang mereka alami, termasuk  pembatasan terhadap perkawinan, pajak yang sewenang-wenang dan kerja paksa. Pada masa lalu, perlakuan ini menyebabkan gelombang pengungsian ke Bangladesh dan pembentukan beberapa kelompok kecil bersenjata. Setelah pemilu  November 2010, beberapa warga suku Rohingya dan perwakilan Muslim yang lain berhasil  mengangkat  sebagian masalah penderitaan masyarakat Rohingya di DPR regional, tapi hal ini tidak membawa banyak perubahan.

Kebencian yang mendalam masyarakat Budha terhadap kaum Muslim bisa ditelusuri kembali sejak masa kolonial. Saat itu banyak  imigran beragama Islam dan beragama lain dari India datang ke Burma. Sebagian mereka datang sebagai pedagang, sebagian lain didatangkan Inggris untuk dipekerjakan sebagai pegawai rendahan atau buruh paksa. Sejak Myanmar merdeka, hak kewarganegaraan masyarakat yang berasal dari Bengali, kadang dikenal sebagai Rohingya, sebagian besar ditolak, walaupun komunitas Muslim di negara Myanmar sendiri berasal dari berbagai ras dan etnis.

Meskipun ketegangan etnis sebelumnya telah dimanipulasi oleh badan-badan pemerintah di masa lalu, sebab musabab sejumlah serangan baru-baru ini lebih sulit untuk diketahui.  Hal ini bisa dipahami,  ketika sebuah negara otoriter melonggarkan cengkeramannya, kemarahan di masa lalu menyala lagi dan menyebar dengan cepat. Beberapa laporan mengatakan bahwa beberapa biksu telah memimpin serangan baru-baru ini ke sebuah masjid di negara bagian Kachin. Ada juga laporan yang menyebut adanya  kompetisi bisnis dibalik serangan terhadap bisnis milik warga Muslim.  Pada September lalu, pembatasan internet dihapus, ada yang menyakini bahwa pesan-pesan yang menghasut dan rasis yang disebarkan via internet jadi faktor  utama di balik ketegangan yang meningkat.  Namun pendapat ini lemah karena terbatasnya akses internet di Myanmar, apalagi di Rakhine. Tetapi, adanya komentar-komentar rasial yang isinya mengkhawatirkan yang diposting  di internet merupakan cerminan pendapat orang-orang di lapangan.

Kini muncul kekhawatiran mengenai demonisasi terhadap “pendatang” atau mereka yang beragama lain di Myanmar. Negara yang mayoritas penduduknya  beragama Buddha ini juga merupakan rumah bagi banyak komunitas penduduk asli maupun etnis migran, termasuk mereka yang keturunan Cina dan India, serta komunitas agama minoritas,  yang pada umumnya sudah tinggal di Myanmar secara turun temurun. Komunitas-komunitas ini seringkali terkonsentrasi di daerah, profesi atau bisnis tertentu, dan mungkin dilihat mendapat keuntungan secara tidak proporsional dengan dibukanya dan bertumbuhnya ekonomi Myanmar.Untuk menanggapi krisis ini, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut:

  • Pemberlakuan darurat militer secara tak terbatas dapat membahayakan demokrasi yang masih baru. Penting sekali bahwa hak-hak warganegara dipulihkan secepat mungkin dan hak-hak dasar manusia tidak diganggu.
     
  • Secepat mungkin, pemerintah seharusnya menyusun dan mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi ketegangan antara dua komunitas. Prioritas paling tinggi seharusnya diberikan kepada penghapusan undang-undang dan peraturan yang diskriminatif, dan sebuah investigasi yang transparan dan cepat untuk mengusut penyebab kerusuhan yang terjadi saat ini.
     
  • Pemerintah seharusnya juga memperbolehkan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dan menjalankan proyek-proyek teknis yang akan mendorong komunitas Buddhis dan Muslim untuk bekerja secara bersama-sama dan untuk keuntungan bersama, begitu juga dengan program-program pendidikan bersama, khususnya ditujukan pada para remaja.
     
  • Setelah ancaman kekerasan mereda,  keluhan-keluhan kaum minoritas yang sudah lama dirasakan perlu didengarkan dengan lebih baik. Lembaga parlemen, wakil-wakil rakyat yang terpilih secara nasional, dan Komnas HAM yang masih baru, semua adalah institusi-institusi yang dapat memainkan peran agar keluhan-keluhan ini dapat didengar.
     
  • Media nasional yang semakin bebas, tapi masih disensor perlu diijinkan untuk memberitakan secara terbuka diskusi-diskusi yang mungkin akan membuat pemerintah merasa tidak nyaman, dan memberi alternatif  selain postingan-postingan dalam berbagai bentuk media sosial yang beredar baru-baru di internet yang isinya tidak bertanggungjawab, rasis dan bersifat menghasut.  Godaan untuk kembali memberlakukan sensor terhadap internet  tidak akan berjalan baik dan perlu dilawan demi manfaat yang lebih besar dengan dibukanya negara yang sudah lama terisolasi.

Pada umumnya, para pengamat percaya bahwa reformasi demokrasi yang dilakukan Myanmar tidak akan mudah dimundurkan lagi. Tapi situasi seperti ini lah yang bisa membahayakan transisi negara ke arah demokrasi. Situasi dimana ledakan kekerasan yang menyebabkan darurat militer diberlakukan, walaupun hanya di wilayah-wilayah terbatas. Tantangannya adalah tidak saja memulihkan ketenangan, tapi juga membangun hubungan antar etnis yang lebih baik.

Jakarta/Brussels

A Myanmar soldier guards an area at the Sittwe airport in Rakhine state, September 2018. Ye Aung THU / POOL / AFP
Report 325 / Asia

Avoiding a Return to War in Myanmar’s Rakhine State

An unofficial ceasefire has kept Rakhine State quiet compared to much of Myanmar following the 2021 coup. But friction is building between the military and ethnic Rakhine fighters. The parties should strike a formal deal to avert a return to war.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.