Dua sentimen yang menggambarkan kebuntuan politik di Papua adalah rasa frustrasi di pihak masyarakat Papua bahwa “otonomi khusus” tidak menghasilkan apa-apa yang berarti, dan kekesalan di pihak pemerintah bahwa rakyat Papua tidak puas dengan apa yang telah mereka berikan. Jurang perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mungkin bisa dikurangi dengan dialog, tetapi harapan atas dilakukannya dialog serius terhambat oleh ketidaksediaan Jakarta untuk melihat inti soal Papua sebagai masalah politik, daripada masalah ekonomi. Untuk melangkah maju, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi perlu mengakui bahwa otonomi tidak sekedar berarti menaikkan alokasi anggaran atau percepatan pembangunan. Ia perlu duduk bersama para pemimpin Papua yang kredibel untuk mengkajii bagaimana otonomi politik bisa diperluas; kebijakan affirmative action (diskriminasi positip untuk memanfaatkan warga asli) bisa diperkuat di seluruh sektor; dan kekhawatiran warga asli Papua mengenai transmigrasi bisa diatasi. Apabila masalah ini tidak ditangani secara langsung dalam pertemuan-pertemuan tatap muka, kebuntuan ini tidak mungkin bisa diatasi dan peningkatan radikalisasi di Papua sangat mungkin terjadi.

Rasa frustrasi dan kekesalan telah mengkristalisasi setelah Majelis Rakyat Papua atau MRP mengeluarkan sebuah keputusan pada bulan November 2009, yang isinya menetapkan bahwa seluruh calon bupati/wali kota dan para wakilnya harus orang asli Papua. Keputusan tersebut berpangkal dari kekhawatiran bahwa warga keturunan Melanesia dari suku-suku di Papua cepat tenggelam oleh warga Indonesia dari luar Papua, yang di beberapa kota sudah menjadi penduduk mayoritas. Seperti yang digambarkan oleh seorang warga Papua,“Setiap hari pesawat datang memuntahkan pendatang.”

Keputusan tersebut, yang dikenal dengan Surat Keputusan (SK) 14, memperoleh dukungan luas di antara masyarakat Papua dan dilihat sebagai sebuah contoh affirmative action. Ia juga dilihat sebagai perpanjangan alami dari sebuah pasal dalam undang-undang otonomi khusus (UU21/2001) yang menyatakan bahwa gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua. Akan tetapi, di Jakarta, Departemen Dalam Negeri menolak SK14 antara lain karena dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan UU nasional mengenai pemerintahan daerah.

Bukan hanya penolakan mutlak yang membuat marah masyarakat Papua, tapi juga caranya, yaitu tanpa mengakui sama sekali apa yang melatarbelakangi SK14; tanpa upaya apapun untuk memahami bahwa “otonomi khusus” memiliki arti lebih dari menerapkan undang-undang nasional tanpa memikirkan kekhususan Papua apa; dan tanpa berusaha sama sekali untuk menemukan jalan tengah. Reaksi dari Jakarta menggarisbawahi ketidakberdayaan MRP dan ketidakhormatan pejabat pemerintah pusat terhadap MRP sebagai lembaga.

Dengan menggunungnya kemarahan masyarakat, banyak LSM dan ormas di Jayapura melihat isu SK14 ini sebagai cerminan persoalan otonomi khusus yang lebih dalam, dan mencari cara untuk mengekspresikan pandangan tersebut secara publik. Pada akhir bulan Mei, mereka mendekati MRP untuk menyelenggarakan sebuah musyawarah yang bersifat semi-publik yang akan menilai “performance” lembaga tersebut menjelang berakhirnya masa tugas lima tahun para anggota MRP. Para pemimpin MRP setuju, dan mengirimkan 200 undangan hanya beberapa hari sebelum hari H, yaitu tanggal 9-10 Juni 2010. Akhirnya mereka menyelenggarakan sebuah acara yang dinamai “Musyawarah MRP dan Masyarakat Asli Papua”. Jumlah peserta yang hadir tiga kali lipat dari undangan yang disebarkan.

Namun dengan membuat beberapa anggota MRP jadi tidak enak, musyawarah tersebut menghasilkan sebelas rekomendasi yang antara lain menolak otsus, menuntut sebuah dialog dengan mediasi internasional, sebuah referendum atas status politik Papua, serta pengakuan terhadap kedaulatan Papua seperti yang diproklamirkan pada tanggal 1 Desember 1961. Penyelenggara kemudian meminta MRP untuk secara resmi menyerahkan rekomendasi tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk ditindaklanjuti.

Tanggal 18 Juni, MRP membawa hasil rekomendasi ke DPRP, dan pada saat itu para aktivis dari pegunungan tengah telah mengorganisir ribuan demonstran untuk melakukan long march dari kantor MRP ke gedung DPRP untuk secara simbolis “mengembalikan” otonomi khusus. Mereka melakukan demonstrasi massa yang kedua tanggal 8 Juli untuk memberi tekanan kepada DPRD untuk mengadakan sidang khusus menetapkan bagaimana menindaklanjuti rekomendasi. Beberapa aksi jalanan yang lebih kecil terjadi setelah itu.

Pejabat non-Papua dari Polri dan TNI menganggap tidak hanya aksi demonstrasi tersebut tapi juga musyarawarah MRP melanggar hukum, karena peran MRP seharusnya bersifat kultural bukan politis. Anggota intel lokal sudah hampir pasti berada di belakang sejumlah sms yang dikirim ke para pemuka agama, pejabat terpilih, akademisi dan tokoh-tokoh lain di seluruh Jayapura, dan mungkin seluruh Papua, menyindir bahwa mereka yang terlibat dalam unjuk rasa sebenarnya di belakang mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dalam anggapan pasukan keamanan, unjuk rasa tersebut tidak sah dan tidak ikhlas, tapi mereka biarkan asal tetap damai.

Kemarahan atas nasib SK14 mengaburkan beberapa perkembangan politik di Papua yang terjadi pada saat yang sama. Salah satunya yaitu program Gubernur Barnabas Suebu yang bernama Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau RESPEK, sebuah inisiatif untuk memperoleh block grant bagi masyarakat lokal dimana masyarakat diberi kebebasan untuk memusyawarahkan kegiatan-kegiatan apa saja (dalam parameter tertentu) yang akan didanai dari dana hibah tersebut.  Dengan terjadinya bencana gempa bumi di propinsi Papua bagian barat dan aksi-aksi protes yang melanda Jayapura, Pak Gubernur mengunjungi kampung-kampung untuk mensosialisasikan program RESPEK dan memenuhi koran-koran utama di Papua dengan laporan-laporan mengenai keberhasilan program RESPEK. Sedikit pemimpin Papua di Jayapura yang berkomentar jelek mengenai RESPEK atau berkomentar baik mengenai Pak Gubernur, seorang warga asli Papua yang dipilih langsung oleh warga Papua, dan mereka lihat sebagai seorang yang sulit diakses dan hanya fokus pada satu agenda saja. Tapi sudah hampir pasti ceritanya akan berbeda di kampung-kampung yang dibantu oleh RESPEK, dan tidak semua penerima akan sepakat dengan para demonstran di Jayapura.

Perkembangan yang kedua yaitu pemekaran ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa.  Sebetulnya akan ada moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tapi gerakan menjauh dari pusat di Papua kelihatannya terlalu kuat untuk ditahan. Kampung-kampung dimekarkan sehingga unit-unit yang lebih kecil bisa memperoleh dana RESPEK; dorongan yang sama, dikombinasi dengan keinginan kelompok-kelompok etnis minoritas untuk menjadi dominan di wilayah mereka sendiri, mendorong pemekaran kabupaten-kabupaten baru. Duapuluh pilkada diselenggarakan di Papua tahun 2010, salah satu faktor yang menyebabkan dikeluarkannya SK 14. Para kandidat tidak berkeinginan untuk membuang otonomi khusus karena otsus mendukung kesempatan mereka untuk mendapatkan kekuasaan politik dan ekonomi. Oleh karena itu ada ketidaksambungan antara unjuk rasa para urban di satu pihak, dan kepentingan elit lokal serta inisiatif pembangunan yang berfokus pada kampung-kampung di pihak lain.

Namun demikian, ada juga keluhan-keluhan yang dirasakan secara luas mengenai diskriminasi, janji-janji yang tidak ditepati dan ketidakadilan di masa lalu. Semakin lama Jakarta menolak untuk membahas masalah-masalah itu, semakin radikal tuntutan yang akan muncul.

Jakarta/Brussels, 3 Agustus 2010