Indonesia perlu segera belajar dari kasus kekerasan yang terjadi di beberapa tempat dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di dalam tahun 2010 karena ada beberapa bukti bahwa insiden-insiden yang seharusnya dapat mudah dicegah ini telah meningkat dibandingkan putaran yang lalu. Meskipun sebagian besar pelaksanaan pemilu kada berjalan dengan damai, sejumlah kecil yang melibatkan kekerasan, memperlihatkan kelemahan-kelemahan kelembagaan yang harus dibenahi. Pemilu kada seringkali menjadi persaingan pribadi memperebutkan kekuasaan di daerah yang bisa sangat emosional, dan apabila tidak diawasi dengan ketat, bisa berujung pada kekerasan. Meskipun isu agama dan kesukuan sering muncul dalam persaingan pemilu kada, tapi untungnya sejauh ini tidak memicu perpecahan SARA. Konfrontasi bisa dihindari dalam pemilu kada yang akan datang dengan melakukan perubahan-perubahan yang relatif mudah dalam praktek-praktek, kebijakan maupun peraturan pemilu. Persaingan politik daerah ini bukanlah masalah lokal yang bisa diacuhkan di tingkat nasional. Mereka berpengaruh karena sejak desentralisasi, pemerintahan tingkat daerah-lah yang memiliki dampak terbesar terhadap kehidupan warga. Bagaimana pemilu kada ini berlangsung bisa menentukan penilaian pemilih mengenai kesuksesan atau kegagalan demokrasi di Indonesia.

Jumlah kekerasan yang terjadi dalam 244 pemilu kada yang terjadwal di tahun 2010 tak sampai 10 persen. Namun ini saja sudah merupakan peningkatan dari putaran yang lalu. Sebuah studi menemukan ada 13 kasus kekerasan dalam pemilu kada yang berlangsung dari tahun 2005 ke 2008. Di tahun 2010 saja, tercatat paling tidak ada 20 kasus. Diantara faktor-faktor yang menjadi penyebab peningkatan ini adalah kemarahan masyarakat atas politik kekerabatan, yaitu pengajuan anggota keluarga sebagai kandidat bagi petahana yang ingin menyiasati batasan masa jabatan, dan frustrasi yang meningkat terhadap buruknya tata pemerintahan. Apapun dasarnya, ketika pemilu berujung pada kekerasan, korban jiwa timbul, bangunan dirusak, pemungutan suara ditunda, dan legitimasi negara ditantang. Dari penelitian di kabupaten Mojokerto, Tana Toraja dan Tolitoli, kubu yang terlibat kekerasan memiliki harapan yang berlebihan bahwa kandidat mereka bisa menyingkirkan petahana atau calon yang dijagokannya. Dalam kasus-kasus ini, KPUD dan polisi gagal atau tidak membaca gejala yang ada.

Pemilu kada di tahun 2010 ada juga aspek positifnya. Di daerah-daerah yang belajar dari kesalahan masa lalu, seperti di kabupaten paska konflik Poso, aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan para pemuka masyarakat berhati-hati dengan ancaman kekerasan dan bekerja sama sejak awal untuk menghindari dampak buruk yang bisa keluar dari pemilu di daerah. Dengan kesadaran semacam itu, pemilu berjalan tanpa insiden karena semua pihak bertindak secara bertanggung jawab, menghormati hukum, dan memperlihatkan akal sehat. Pejabat pusat maupun daerah perlu mempelajari kisah-kisah sukses pemilu semacam ini sebagai bagian dari sebuah evaluasi pelaksanaan pemilu yang sistematis dan menyeluruh.

Cara anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dipilih perlu dipertimbangkan kembali dalam rangka meningkatkan legitimasi dan efektifitas mereka. Keragu-raguan KPUD dalam mengambil keputusan disebabkan karena banyak anggota yang terpilih dalam proses seleksi sebenarnya tidak memiliki kewibawaan di dalam masyarakat, ketrampilan memimpin, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan konstituen. Anggota KPUD yang terpilih seringkali adalah orang muda berpendidikan yang sedang mencari pekerjaan dan mampu melewati proses seleksi yang birokratis. Di tiga kasus kekerasan yang dikaji dalam laporan ini, KPUD setempat dianggap berat sebelah dan tidak punya cukup pengaruh dalam melakukan tugas mereka. Mereka bertindak lambat, kurang transparan, dan tidak siap menghadapi situasi yang tak terduga, sebuah kombinasi yang hanya menambah kecurigaan, ketegangan dan menimbulkan dugaan bias.

Selain itu, pendanaan penyelenggaran pemilu yang berasal dari anggaran pemerintah daerah melemahkan independensi mereka. Sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan pendanaan pusat untuk membiayai pemilu kada. Sementara itu tidak banyak batasan-batasan hukum terhadap petahana yang bisa mengeksploitasi fasilitas negara dan kelembagaan untuk membantu mereka terpilih kembali. Tingkat kepercayaan dalam proses pemilu daerah yang rendah ini diperburuk dengan maraknya pembelian suara, intimidasi dan mobilisasi kelompok-kelompok suku untuk mendukung kandidat tertentu. Aparat keamanan setiap saat harus menjaga kenetralannya dalam setiap tahapan pemilu.

Masalah-masalah ini dapat diperbaiki dengan pengaturan pendanaan yang terpusat, proses seleksi anggota-anggota KPUD and Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang lebih baik, dan memberikan kewenangan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani sengketa-sengketa ini. Di samping itu, dana yang dialokasikan bagi penyelenggaraan pemilu dan keamanan tidak boleh dialihkan untuk penggunaan yang lain, atau disalahgunakan.

Jakarta/Brussels, 8 Desember 2010