icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah
Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force
Op-Ed / Asia

Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah

Originally published in Tempo

Mitos ini berkembang setelah pengeboman di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli lalu. Banyak warga masyarakat rupanya masih yakin Noor Din M. Top adalah agen pemerintah Malaysia yang dikirim ke sini untuk me-ngacaukan Indonesia. Hal ini memperkuat sentimen anti-Malaysia, apalagi setelah terjadi sengketa Ambalat, beberapa kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia, serta cerita Manohara dan pangerannya yang sadistis.

Tapi mitos ini bisa berbahaya. Sebab, kalau Noor Din kiriman Malaysia, itu berarti orang Indonesia tidak harus bertanggung jawab atas masalah terorisme atau solusinya. Yang memegang keyakinan ini juga tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa akar terorisme adalah sebuah ideologi yang melintasi perbatasan negara. Noor Din bisa saja merupakan teroris yang paling berbahaya di Indonesia hari ini. Tapi, kalaupun nanti dia ditangkap, itu bukan lantas berarti masalah terorisme sudah selesai. Apalagi kalau dia berhasil membuka jaringan internasional.

Noor Din, yang memang dulu bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI), tidak lagi bergerak atas nama JI, dan pengeboman pada 17 Juli lalu itu tidak dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Noor Din sekarang ini menjadi pemimpin suatu kelompok sempalan yang dengan sengaja meniru Al-Qaidah dari segi ideologi, sasaran, dan propaganda. Yang harus dipertanyakan: apakah Noor Din hanya meniru, atau dia mempunyai afiliasi struktural dengan kelompok yang didirikan Usamah bin Ladin itu?

Pengaruh Al-Qaidah terhadap Noor Din memang kuat. Dia bergabung dengan JI pada 1998, pada waktu Mantiqi I, sebuah divisi dalam JI yang wilayah operasinya meliputi Singapura dan Malaysia, sudah mencapai puncak kekuatannya. Pada saat itu juga Usamah bin Ladin memproklamasikan fatwa perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, entah sipil atau militer, di mana pun mereka berada.

Menurut fatwa tersebut, sudah wajib—fardhu ’ain—bagi semua orang Islam untuk ikut jihad tersebut. Di bawah pimpinan Hambali (sekarang ditahan di penjara Guantanamo oleh Amerika Serikat) dan kemudian Mukhlas (dieksekusi pada November tahun lalu di Nusakambangan), Mantiqi I adalah bagian JI yang paling bersemangat untuk jihad glo-bal. Anggotanya bukan warga negara Indonesia saja, tapi juga orang Singapura dan Malaysia, walaupun semua pe-tingginya orang Indonesia.

Janganlah Anda pikir bahwa Noor Din-lah yang mencuci otak orang Indonesia di Johor. Justru sebaliknya. Hambali, orang Cianjur, adalah anggota Mantiqi I yang melakukan komunikasi langsung dengan Al-Qaidah. Dialah yang mengatur latihan khusus tentang teknik pengeboman untuk Dr Azahari, yang tewas di Batu, Jawa Timur, pada 2005, dan Fajar Taslim, orang Singapura yang baru divonis 18 tahun penjara atas perannya di kelompok Palembang. Keduanya pernah dikirim ke Afganistan pada 1999 dan 2000.

Hambali jugalah yang mendorong pendirian kelompok sel Al-Ghuraba di Karachi, Pakistan, pada 1999-2003. Sel dalam kelompok tersebut terdiri atas warga negara Indonesia,termasuk adik Hambali sendiri, dan orang Malaysia yang sebagian besar merupakan anak atau adik anggota Mantiqi I. Al-Ghuraba dekat dengan suatu kelompok serupa yang terdiri atas mahasiswa Thailand Selatan di Karachi. Jadi, sudah berkembang suatu hubungan yang bersifat regional.

Anggota Mantiqi I berbeda orientasi dengan Mantiqi II. Mereka selalu lebih tertarik oleh ideologi Al-Qaidah dibandingkan dengan teman-teman di Mantiqi II (meliputi Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat), yang lebih terfokus pada konflik di Ambon dan Poso. Mereka juga lebih terfokus pada Daulah Islamiyah Nusantara—atau Negara Islam di Asia Tenggara—daripada teman-temannya di Jawa yang sudah yakin Negara Islam Indonesia harus didirikan lebih dulu.

Dalam deklarasi pertanggungjawaban atas pengeboman Bali II pada 2005, Noor Din menandatanganinya atas nama ”Pimpinan Tandzim Qoidatul-Jihad untuk Gugusan Kepulauan Melayu”, suatu formulasi yang lebih mirip bahasa Malaysia daripada bahasa Indonesia. Walau bagaimanapun, ”Gugusan Kepulauan Melayu” menunjuk ke suatu daerah yang sedikitnya meliputi Malaysia, Singapura, Brunei, Fi-lipina, dan Indonesia.

Pada saat itu, sudah ada indikasi bahwa tim Noor Din-Azahari punya hubungan tidak langsung dengan orang JI yang jadi buron di Mindanao, Filipina Selatan. Masuk dalam kelompok buron ini Umar Patek dan Dulmatin—keduanya warga Indonesia—dan seorang Malaysia bernama Marwan, yang punya adik ipar bernama Dani, pelaku bom Plaza Atrium pada 2001. Mereka bisa berkomunikasi melalui orang-orang dan aktivis KOMPAK yang sering bolak-balik.

Mungkin juga ada hubungan finansial dengan Johor yang tetap dipertahankan Noor Din dan Azahari setelah melarikan diri ke Indonesia. Seorang Indonesia yang melindungi Azahari pada 2005 di Jawa mengatakan kepada polisi bahwa Noor Din dan Azahari mengantisipasi sumbangan dari kawan-kawan mereka yang kaya di Malaysia. Di lingkaran mereka, rupanya, orang Malaysia dilihat cukup mampu atau berduit, sedangkan orang Indonesia sama sekali tidak.

Dalam hubungan regional, kemungkinan besar ada kontak sporadis antara Noor Din dan lima anggota JI dari Singapura, termasuk Mas Selamat Kastari, yang lari dari Singapura ke Indonesia pada akhir 2001 (beberapa minggu sebelum Noor Din sendiri). Baru-baru ini ada laporan di media bahwa satu di antara lima orang itu, Hendrawan alias Husaini, yang ditangkap Juni lalu, didekati oleh Noor Din dan dimintai uang.

Kalau benar bahwa Noor Din, pada 2005, menamakan dirinya sebagai Al-Qaidah ”untuk Gugusan Kepulauan Melayu”, mengapa di dalam blog yang dikeluarkan empat tahun kemudian, yaitu dalam http://mediaislam-bushro.blogspot.com, hanya menyebut ”Al-Qo’idah-Indonesia”?

Kalau blog itu benar dari kelompok Noor Din, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ruang gerak Noor Din terbatas, sehingga tidak mungkin menjangkau ke luar Indonesia. Atau ada orang lain yang mewakili Al-Qaidah di negara-negara tetangga, jadi terpaksa Noor Din mengurangi ”sphere of influence”-nya.

Pernyataan tentang ”jihad” di Thailand Selatan muncul di beberapa situs blog di Indonesia dan Malaysia, pada April dan Agustus 2008, termasuk http://pintusyurgadipattani.blogspot.com. Pernyataan ini atas nama Khattab Media Publication dan ditandatangani oleh Abu Ubaidah (Hafizahullah), ”Muhajir dan Mujahid Pattani Darussalam Merangkap Jeneral Awwal Majlis Asy-Syura Al-Mujahidin, Tandzim Al-Qaeda Bahagian Asia Tenggara”. Anggota lain terdiri atas Abu Ukkasyah al-A’rabi sebagai amir majelis, Imam Waqqas sebagai wakilnya, dan Abu Abdillah sebagai ”jeneral kedua”.

Jika dilihat dari aspek bahasanya, tampak bahwa pernyataan ini rupanya berasal dari seorang Malaysia yang sudah ”hijrah” ke Thailand. Tapi, setelah Agustus 2008, tiba-tiba tidak ada posting lagi. Tidak pernah jelas apakah Al-Qai-dah Asia Tenggara betul-betul eksis. Kalaupun ada, apakah ada hubungan dengan Noor Din. Salah satu kemungkinan adalah kelompok Abu Ubaidah meminjam nama Al-Qaidah hanya karena setuju dengan ideologi Usamah, bukan karena mereka di bawah wewenang petinggi Al-Qaidah pusat.

Meski bisa saja terjadi, tidak ada satu titik pun bukti bahwa Noor Din dan beberapa orang Asia Tenggara lainnya sudah dibaiat sebagai anggota Al-Qaidah. Afiliasinya betul-betul struktural. Salah satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab adalah soal identitas seorang Aljazair, bernama Jakfar, yang pada akhir 2007 dan awal 2008 berada di Jakarta.

Jakfar inilah yang pada awal 2008 mendampingi dua petinggi JI ke Kuala Lumpur. Dia memberikan tiket pesawat dengan tujuan Damaskus, Suriah, kepada mereka dan dua pas-por palsu. Sehari kemudian, orang JI ditangkap dan si Jakfar menghilang. Kecurigaan beredar bahwa Jakfar adalah orang Afrika Utara yang berafiliasi ke AQIM, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, tapi tidak ada yang tahu secara pasti.

Jawaban yang lebih konkret mungkin bisa diperoleh setelah sumber dana untuk pengeboman 17 Juli dibongkar. Kalau semua dananya didapat dari perampokan dan sumbangan lokal, makin besar kemungkinan bahwa Noor Din hanya berbicara alias mengaku-aku ada kaitan dengan Al-Qaidah, padahal tidak punya hubungan langsung.

Namun, kalau dananya benar dari luar, implikasinya lebih serius. Ini berarti, untuk pertama kalinya sejak bom Mar-riott I pada 2003, Noor Din berhasil menarik uang dari asing. (Pada 2003, Hambali-lah yang mengatur dana yang dikirim dari Pakistan ke Thailand, yang terus dibawa dalam bentuk kontan ke Indonesia oleh seorang kurir Malaysia.)

Kalau dananya berasal dari Pakistan, bisa berarti lain. Hubungan dengan negeri itu, yang hampir terputus setelah Hambali ditangkap di Bangkok dan Al-Ghuraba terbongkar pada 2003, sudah dipulihkan kembali. Dengan begitu, ada beberapa penafsiran, dan semuanya buruk: bahwa Al-Qaidah pusat kini lebih peduli terhadap Asia Tenggara, setelah lama sekali lebih terfokus ke Eropa, Afrika Utara, dan Asia Selatan; bahwa ada channels yang sampai sekarang belum terdeteksi antara Pakistan-Afganistan dan Asia Tenggara; dan bahwa kalaupun Noor Din tertangkap, orang-orang Al-Qaidah pusat mungkin akan tetap mencari mitra lain di Indonesia.

Benarkah demikian? Saat ini semuanya masih spekulasi. Investigasi terhadap pengeboman di dua hotel mewah itu masih pada tahap awal, dan kita tidak tahu akan berakhir di mana. Mungkin saja kelompok Noor Din terdiri atas anak-anak baru, dengan uang relatif sedikit, dan melakukan te-ror atas kemauan dia saja. Namun, kalau ternyata dia sudah main di atas pentas yang lebih besar, itu berarti ada indikasi bahwa pengeboman macam ini bukan yang terakhir.
 

Op-Ed / Asia

Indonesia's Police: The Problem of Deadly Force

Originally published in The Interpreter

My four year-old daughter recently came home from her Jakarta kindergarten with a story about a visit to the school from the head of our local police station. 'If there is a robber and he's running away, the policeman will pull out his gun, fire in the air, and if he doesn't stop then he will shoot him in the leg', she recounted breathlessly.

I have spent 25 years working in and around conflict zones, including more than a decade in Indonesia. My reaction might not have been that of the average parent. 'That', I replied, 'is a violation of Perkap Number 8.' Needless to say, my reference to Police Regulation Number 8 of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police was lost on her. She thought the visit was great.

I had recalled Perkap 8 when re-reading the Hansard of the recent sparring between Australian Foreign Minister Senator Bob Carr and Victoria Greens Senator Richard Di Natale over the police shooting of protesters in Papua. But it is not just in Papua where questionable use of deadly force by the Indonesian National Police (INP) takes place. It happens across the country. And this was what Perkap 8 was put in place to prevent.

Article 47 of Perkap 8 says that 'the use of firearms shall be allowed only if strictly necessary to preserve human life' and 'firearms may only be used by officers: a. when facing extraordinary circumstances; b. for self defense against threat of death and/or serious injury; c. for the defense of others against threat of death and/or serious injury.' This is Indonesian law, taken from the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and this is what should be used to assess police actions, wherever in the country they occur.

The fatal shooting on 14 June 2012 of Mako Tabuni, deputy head of the National Committee of West Papua (KNPB), in Jayapura, capital of Papua province, made Senate Estimates in 2012. The shooting of three protesters in Sorong on 30 April 2013, West Papua province, was mentioned in the testy 5 June 2013 exchanges between Senators Carr and Di Natale. You can watch it above.

In the first incident, detectives shot a suspect in the leg as he was running away and then left him to die in a hospital allegedly without making any effort to treat his wounds. In the second, police claim they were threatened by armed KNPB activists. Without more information it is difficult to judge if their response was disproportionate. Police always say they are shooting in self-defense, but it has become such a common excuse that it has started to lose its plausibility.

Cases outside Papua do not garner much attention in Australia, but lethal shootings happen all the time. On 1 September 2011 seven villagers were killed during a rowdy protest against police brutality in the Central Sulawesi district of Buol, a place so obscure even most Indonesians cannot find it on a map.

On 7 March 2013, soldiers burned down a police station in Baturaja, South Sumatra, after their off-duty comrade, First Private Heru Oktavianus, was shot dead by a police officer while speeding away from a traffic violation.

On 8 May 2013 police in Java killed six suspected terrorists in a series of raids. The police usually claim the suspects were armed and resisted arrest. But it is not always true, and many could have almost certainly been captured alive.

Ordinary criminals are shot with distressing frequency, as my daughter's visitor suggests, without any outcry at home or abroad.

Perkap 8 was signed by the then police chief Sutanto, a real reformer. It has not gotten very far. One foreign police officer working on a bilateral community policing program in a large metropolitan command told me he had once seen a copy of the Perkap on the chief's desk but suspected it had been disseminated no further.

Even when progressive regulations or orders are issued and disseminated, they are not always followed. In October 2012, the police chief of Papua, Tito Karnavian, former head of the anti-terrorism unit Detachment 88 (Densus 88), announced that he had banned police from using live ammunition when handling demonstrations in the region. This was progress and it was implemented for some demos, but the deaths in the Sorong case suggest live ammunition was used.

As Article 46 of Perkap 8 says, 'all officers must be trained in the use of power, equipment and firearms that can be used in applying force' and 'must be trained in non-violent techniques and methods.' Training almost 400,000 officers across 33 provinces is a logistical challenge, though it might be a good idea to start with elite units such as Densus 88 or personnel in the Papua provinces.

The new national head of the INP, about to be appointed, might breathe new life into two reforms already in place: implementation of Perkap 8 and Chief Sutanto's other landmark regulation on community policing, Perkap 7. The INP is a very hierarchical organisation that does follow firm orders from above. While its size makes complex reform difficult, its hierarchical nature makes implementing existing regulations with firm orders easier.

The first duty of the incoming INP chief, who reports directly to the president, will be to secure the 2014 elections. Making sure those deployed to safeguard this 'festival of democracy' are properly trained and equipped to use non-lethal force will be an important first step. After a new head of state is elected, he or she should consider issuing a directive that would see Perkap 8 properly implemented. The use of less deadly force could even be politically popular in some parts.

Outside help may also be needed, and this is where Australia comes in. A few decades back, the Victorian state police had a problem of using too much deadly force and created Project Beacon to try to rectify it. They changed the way they thought about the problem, overhauled training, and gave officers on the beat new tools, like pepper spray. Foreign assistance along these lines could help the INP improve performance and increase accountability. Crisis Group has long argued that the INP needs better orders, training, and equipment for the use of non-deadly force.

If the INP is to be more the service it aspires to be rather than the force it is, it needs to shed its military mindset, hold serious post-operation reviews after each fatal incident, and decrease reliance on shooting first and asking questions later, regardless of whether officers are following locally accepted standard procedure. When the time comes and the INP is ready to carry forward the reform of Perkap 8, Australia should be there to help.