icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah
Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah
Op-Ed / Asia

Noor Din M. Top, JI, dan Al-Qaidah

Originally published in Tempo

Mitos ini berkembang setelah pengeboman di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli lalu. Banyak warga masyarakat rupanya masih yakin Noor Din M. Top adalah agen pemerintah Malaysia yang dikirim ke sini untuk me-ngacaukan Indonesia. Hal ini memperkuat sentimen anti-Malaysia, apalagi setelah terjadi sengketa Ambalat, beberapa kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia, serta cerita Manohara dan pangerannya yang sadistis.

Tapi mitos ini bisa berbahaya. Sebab, kalau Noor Din kiriman Malaysia, itu berarti orang Indonesia tidak harus bertanggung jawab atas masalah terorisme atau solusinya. Yang memegang keyakinan ini juga tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa akar terorisme adalah sebuah ideologi yang melintasi perbatasan negara. Noor Din bisa saja merupakan teroris yang paling berbahaya di Indonesia hari ini. Tapi, kalaupun nanti dia ditangkap, itu bukan lantas berarti masalah terorisme sudah selesai. Apalagi kalau dia berhasil membuka jaringan internasional.

Noor Din, yang memang dulu bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI), tidak lagi bergerak atas nama JI, dan pengeboman pada 17 Juli lalu itu tidak dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Noor Din sekarang ini menjadi pemimpin suatu kelompok sempalan yang dengan sengaja meniru Al-Qaidah dari segi ideologi, sasaran, dan propaganda. Yang harus dipertanyakan: apakah Noor Din hanya meniru, atau dia mempunyai afiliasi struktural dengan kelompok yang didirikan Usamah bin Ladin itu?

Pengaruh Al-Qaidah terhadap Noor Din memang kuat. Dia bergabung dengan JI pada 1998, pada waktu Mantiqi I, sebuah divisi dalam JI yang wilayah operasinya meliputi Singapura dan Malaysia, sudah mencapai puncak kekuatannya. Pada saat itu juga Usamah bin Ladin memproklamasikan fatwa perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, entah sipil atau militer, di mana pun mereka berada.

Menurut fatwa tersebut, sudah wajib—fardhu ’ain—bagi semua orang Islam untuk ikut jihad tersebut. Di bawah pimpinan Hambali (sekarang ditahan di penjara Guantanamo oleh Amerika Serikat) dan kemudian Mukhlas (dieksekusi pada November tahun lalu di Nusakambangan), Mantiqi I adalah bagian JI yang paling bersemangat untuk jihad glo-bal. Anggotanya bukan warga negara Indonesia saja, tapi juga orang Singapura dan Malaysia, walaupun semua pe-tingginya orang Indonesia.

Janganlah Anda pikir bahwa Noor Din-lah yang mencuci otak orang Indonesia di Johor. Justru sebaliknya. Hambali, orang Cianjur, adalah anggota Mantiqi I yang melakukan komunikasi langsung dengan Al-Qaidah. Dialah yang mengatur latihan khusus tentang teknik pengeboman untuk Dr Azahari, yang tewas di Batu, Jawa Timur, pada 2005, dan Fajar Taslim, orang Singapura yang baru divonis 18 tahun penjara atas perannya di kelompok Palembang. Keduanya pernah dikirim ke Afganistan pada 1999 dan 2000.

Hambali jugalah yang mendorong pendirian kelompok sel Al-Ghuraba di Karachi, Pakistan, pada 1999-2003. Sel dalam kelompok tersebut terdiri atas warga negara Indonesia,termasuk adik Hambali sendiri, dan orang Malaysia yang sebagian besar merupakan anak atau adik anggota Mantiqi I. Al-Ghuraba dekat dengan suatu kelompok serupa yang terdiri atas mahasiswa Thailand Selatan di Karachi. Jadi, sudah berkembang suatu hubungan yang bersifat regional.

Anggota Mantiqi I berbeda orientasi dengan Mantiqi II. Mereka selalu lebih tertarik oleh ideologi Al-Qaidah dibandingkan dengan teman-teman di Mantiqi II (meliputi Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat), yang lebih terfokus pada konflik di Ambon dan Poso. Mereka juga lebih terfokus pada Daulah Islamiyah Nusantara—atau Negara Islam di Asia Tenggara—daripada teman-temannya di Jawa yang sudah yakin Negara Islam Indonesia harus didirikan lebih dulu.

Dalam deklarasi pertanggungjawaban atas pengeboman Bali II pada 2005, Noor Din menandatanganinya atas nama ”Pimpinan Tandzim Qoidatul-Jihad untuk Gugusan Kepulauan Melayu”, suatu formulasi yang lebih mirip bahasa Malaysia daripada bahasa Indonesia. Walau bagaimanapun, ”Gugusan Kepulauan Melayu” menunjuk ke suatu daerah yang sedikitnya meliputi Malaysia, Singapura, Brunei, Fi-lipina, dan Indonesia.

Pada saat itu, sudah ada indikasi bahwa tim Noor Din-Azahari punya hubungan tidak langsung dengan orang JI yang jadi buron di Mindanao, Filipina Selatan. Masuk dalam kelompok buron ini Umar Patek dan Dulmatin—keduanya warga Indonesia—dan seorang Malaysia bernama Marwan, yang punya adik ipar bernama Dani, pelaku bom Plaza Atrium pada 2001. Mereka bisa berkomunikasi melalui orang-orang dan aktivis KOMPAK yang sering bolak-balik.

Mungkin juga ada hubungan finansial dengan Johor yang tetap dipertahankan Noor Din dan Azahari setelah melarikan diri ke Indonesia. Seorang Indonesia yang melindungi Azahari pada 2005 di Jawa mengatakan kepada polisi bahwa Noor Din dan Azahari mengantisipasi sumbangan dari kawan-kawan mereka yang kaya di Malaysia. Di lingkaran mereka, rupanya, orang Malaysia dilihat cukup mampu atau berduit, sedangkan orang Indonesia sama sekali tidak.

Dalam hubungan regional, kemungkinan besar ada kontak sporadis antara Noor Din dan lima anggota JI dari Singapura, termasuk Mas Selamat Kastari, yang lari dari Singapura ke Indonesia pada akhir 2001 (beberapa minggu sebelum Noor Din sendiri). Baru-baru ini ada laporan di media bahwa satu di antara lima orang itu, Hendrawan alias Husaini, yang ditangkap Juni lalu, didekati oleh Noor Din dan dimintai uang.

Kalau benar bahwa Noor Din, pada 2005, menamakan dirinya sebagai Al-Qaidah ”untuk Gugusan Kepulauan Melayu”, mengapa di dalam blog yang dikeluarkan empat tahun kemudian, yaitu dalam http://mediaislam-bushro.blogspot.com, hanya menyebut ”Al-Qo’idah-Indonesia”?

Kalau blog itu benar dari kelompok Noor Din, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ruang gerak Noor Din terbatas, sehingga tidak mungkin menjangkau ke luar Indonesia. Atau ada orang lain yang mewakili Al-Qaidah di negara-negara tetangga, jadi terpaksa Noor Din mengurangi ”sphere of influence”-nya.

Pernyataan tentang ”jihad” di Thailand Selatan muncul di beberapa situs blog di Indonesia dan Malaysia, pada April dan Agustus 2008, termasuk http://pintusyurgadipattani.blogspot.com. Pernyataan ini atas nama Khattab Media Publication dan ditandatangani oleh Abu Ubaidah (Hafizahullah), ”Muhajir dan Mujahid Pattani Darussalam Merangkap Jeneral Awwal Majlis Asy-Syura Al-Mujahidin, Tandzim Al-Qaeda Bahagian Asia Tenggara”. Anggota lain terdiri atas Abu Ukkasyah al-A’rabi sebagai amir majelis, Imam Waqqas sebagai wakilnya, dan Abu Abdillah sebagai ”jeneral kedua”.

Jika dilihat dari aspek bahasanya, tampak bahwa pernyataan ini rupanya berasal dari seorang Malaysia yang sudah ”hijrah” ke Thailand. Tapi, setelah Agustus 2008, tiba-tiba tidak ada posting lagi. Tidak pernah jelas apakah Al-Qai-dah Asia Tenggara betul-betul eksis. Kalaupun ada, apakah ada hubungan dengan Noor Din. Salah satu kemungkinan adalah kelompok Abu Ubaidah meminjam nama Al-Qaidah hanya karena setuju dengan ideologi Usamah, bukan karena mereka di bawah wewenang petinggi Al-Qaidah pusat.

Meski bisa saja terjadi, tidak ada satu titik pun bukti bahwa Noor Din dan beberapa orang Asia Tenggara lainnya sudah dibaiat sebagai anggota Al-Qaidah. Afiliasinya betul-betul struktural. Salah satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab adalah soal identitas seorang Aljazair, bernama Jakfar, yang pada akhir 2007 dan awal 2008 berada di Jakarta.

Jakfar inilah yang pada awal 2008 mendampingi dua petinggi JI ke Kuala Lumpur. Dia memberikan tiket pesawat dengan tujuan Damaskus, Suriah, kepada mereka dan dua pas-por palsu. Sehari kemudian, orang JI ditangkap dan si Jakfar menghilang. Kecurigaan beredar bahwa Jakfar adalah orang Afrika Utara yang berafiliasi ke AQIM, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, tapi tidak ada yang tahu secara pasti.

Jawaban yang lebih konkret mungkin bisa diperoleh setelah sumber dana untuk pengeboman 17 Juli dibongkar. Kalau semua dananya didapat dari perampokan dan sumbangan lokal, makin besar kemungkinan bahwa Noor Din hanya berbicara alias mengaku-aku ada kaitan dengan Al-Qaidah, padahal tidak punya hubungan langsung.

Namun, kalau dananya benar dari luar, implikasinya lebih serius. Ini berarti, untuk pertama kalinya sejak bom Mar-riott I pada 2003, Noor Din berhasil menarik uang dari asing. (Pada 2003, Hambali-lah yang mengatur dana yang dikirim dari Pakistan ke Thailand, yang terus dibawa dalam bentuk kontan ke Indonesia oleh seorang kurir Malaysia.)

Kalau dananya berasal dari Pakistan, bisa berarti lain. Hubungan dengan negeri itu, yang hampir terputus setelah Hambali ditangkap di Bangkok dan Al-Ghuraba terbongkar pada 2003, sudah dipulihkan kembali. Dengan begitu, ada beberapa penafsiran, dan semuanya buruk: bahwa Al-Qaidah pusat kini lebih peduli terhadap Asia Tenggara, setelah lama sekali lebih terfokus ke Eropa, Afrika Utara, dan Asia Selatan; bahwa ada channels yang sampai sekarang belum terdeteksi antara Pakistan-Afganistan dan Asia Tenggara; dan bahwa kalaupun Noor Din tertangkap, orang-orang Al-Qaidah pusat mungkin akan tetap mencari mitra lain di Indonesia.

Benarkah demikian? Saat ini semuanya masih spekulasi. Investigasi terhadap pengeboman di dua hotel mewah itu masih pada tahap awal, dan kita tidak tahu akan berakhir di mana. Mungkin saja kelompok Noor Din terdiri atas anak-anak baru, dengan uang relatif sedikit, dan melakukan te-ror atas kemauan dia saja. Namun, kalau ternyata dia sudah main di atas pentas yang lebih besar, itu berarti ada indikasi bahwa pengeboman macam ini bukan yang terakhir.
 

Briefing 139 / Asia

Indonesia: Ketegangan Seputar Bendera Aceh

A dispute over a flag in Aceh is testing the limits of autonomy, irritating Indonesia’s central government, heightening ethnic tensions, reviving a campaign for the division of the province and raising fears of violence as the 2014 national elections approach.
 

I. Overview

The decision of the Aceh provincial government to adopt the banner of the former rebel Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) as its official provincial flag is testing the limits of autonomy, irritating Jakarta, heightening ethnic and political tensions, reviving a campaign for the division of Aceh and raising fears of violence as a national election approaches in 2014.

On 25 March 2013, the provincial legislature adopted a regulation (qanun) making the GAM’s old banner the provincial flag. It was immediately signed by Governor Zaini Abdullah. The governor and deputy governor are members of Partai Aceh, the political party set up by former rebel leaders in 2008 that also controls the legislature.

The central government, seeing the flag as a separatist symbol and thus in violation of national law, immediately raised objections and asked for changes. Partai Aceh leaders, seeing the flag as a potent tool for mass mobilisation in 2014, have refused, arguing that it cannot be a separatist symbol if GAM explicitly recognised Indonesian sovereignty as part of the Helsinki peace agreement in 2005 that ended a nearly 30-year insurgency. Partai Aceh believes that if it remains firm, Jakarta will eventually concede, as it did in 2012 over an election dispute.

Indonesian President Yudhoyono’s government is torn. On the one hand, it does not want a fight with the GAM leaders; the 2005 peace agreement is the most important achievement of a president who, in his final term, is very much concerned about his legacy. It also is unwilling to provoke GAM too far, fearful that it will return to conflict, a fear many in Aceh discount as unwarranted but one that Partai Aceh has exploited with relish. On the other hand, it does not want to be branded as anti-nationalist as the 2014 election looms, especially as some in the security forces remain convinced that GAM has not given up the goal of independence and is using democratic means to pursue it. The president and his advisers also know that if they allow the GAM flag to fly, it will have repercussions in Papua, where dozens of pro-independence activists remain jailed for flying the “Morning Star” flag of the independence movement.

GAM leaders see little to lose by standing their ground. The flag is a hugely emotive symbol, and defying Jakarta is generally a winning stance locally. Some individual members of parliament see it as a way of regaining waning popularity for failing to deliver anything substantive to their constituencies. Also, Partai Aceh took a controversial decision to partner with Gerindra, the party of former army General Prabowo Subianto, for the 2014 election. Leaders like Muzakir Manaf, deputy governor and former commander of GAM’s armed wing, may want to use the flag issue to show they have not compromised their principles by allying with a man whose human rights record is often questioned.

Within Aceh, adoption of the GAM flag has sparked protests from non-Acehnese ethnic groups in the central highlands and south west. The GAM heartland has always been along the east coast; to highlanders like the Gayo, the flag thus represents the domination of the coastal Acehnese at their expense. The issue has revived a dormant campaign for the division of Aceh into three by the creation of two new provinces, Aceh Leuser Antara (ALA) for the central highlands and Aceh Barat Selatan (ABAS) for the south west. If GAM does not back down on the flag, support for that campaign by the intelligence services is likely to rise, and with it, the probability of increased ethnic tensions.

The options for breaking the stalemate seem to be as follows: the government concedes; GAM concedes, making slight changes to the flag by adding or removing an element; GAM agrees to limits on how or where the flag can be displayed; or the dispute is taken to the Supreme Court, thereby delaying any resolution.

In the meantime, the power of the GAM machinery in Aceh continues to grow.

Jakarta /Brussels, 7 May 2013